Ketika Hutan Tak Lagi Menahan Air: Menilik Jejak Deforestasi di Balik Cuaca Ekstrem Sumatra Utara

Data Global Forest Watch menunjukkan Tapanuli Selatan kehilangan sekitar 90 ribu hektare tutupan pohon sepanjang 2001–2025.

Di tengah suara minyak yang mendesis dari atas kuali dan aroma gorengan mengepul dari warung kecilnya. Tangan Nasra Lubis (59) tetap cekatan mengaduk masakan dengan sudip yang nyaris tak pernah ia letakkan. Sesekali ia menyeka peluh di wajah, lalu melayani pembeli yang datang silih berganti.

Sulit menebak perempuan itu baru beberapa waktu lalu menjadi korban banjir yang merendam rumah sekaligus tempatnya mencari nafkah.

Saat ditemui di Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumut, Nasra bercerita tanpa menghentikan pekerjaannya. Tentang air yang datang menjelang subuh. Tentang genangan yang perlahan naik menutup lantai rumah. Tentang batang-batang kayu yang terseret arus, menghantam rumah warga, lalu menyisakan lumpur dan puing.

“Jam 03.00 WIB air mulai naik, tapi belum datang kayu. Sempat surut sekitar jam 08.00 WIB. Orang-orang bersih-bersih sisa banjir. Tapi jam 10.00 WIB datang kayu-kayu dan banjir paling besar. Itu yang menghanyutkan rumah-rumah,” katanya.

Bagi warga, banjir bukan hal baru. Sungai di sekitar permukiman hampir setiap tahun meluap saat hujan deras. Tetapi banjir pada akhir November 2025 terasa berbeda.

“Kalau banjir memang tiap tahun. Tapi tidak pernah bawa kayu. Ini banjir terparah yang pernah terjadi,” ujarnya.

Menurut Nasra, hujan deras memang menjadi pemicu. Namun, ia meyakini ada perubahan lanskap hutan di wilayah hulu yang membuat banjir kini datang lebih ganas.

“Curah hujan tinggi tapi ada juga akibat penebangan hutan yang dilakukan perorangan maupun perusahaan. Perusahaan banyak di sini, tapi kita enggak tahu yang mana. Pokoknya pasti ada dampak dari itu (aktivitas penebangan hutan),” katanya.

Sungai Mendangkal, Kampung yang Ditinggalkan

Sekitar beberapa ratus meter dari tempat Nasra tinggal, Desa Garoga kini nyaris kosong. Sejak banjir bandang November lalu, seluruh warga direlokasi ke hunian sementara di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan. Sebanyak 245 kepala keluarga meninggalkan rumah mereka di Desa Garoga.

“Seluruh masyarakat Garoga sudah tidak lagi di situ karena desa itu sudah zona merah untuk ditempati. Rumah dan lahan pertanian lumpuh total,” kata Kepala Desa Garoga Risman Rambe.

Menurut Risman, perubahan di wilayah hulu sudah terlihat sebelum banjir besar datang. Salah satu tanda paling nyata adalah Sungai Garoga yang kian dangkal.

“Itu jelas ada perubahannya karena Sungai Garoga sudah mendangkal. Kalau ada hujan dari hulu, air cepat sekali turun ke jalan,” ujarnya.

Risman juga menyoroti perubahan tutupan lahan di bagian hulu sungai yang menurutnya semakin terbuka akibat pembukaan lahan perkebunan.

“Di wilayah kami yang berbatasan dengan Tapanuli Tengah ada pembukaan lahan sawit di hulu sungai. Kalau curah hujan tinggi, material dari atas langsung turun ke Sungai Garoga,” katanya.

Selain pendangkalan sungai, warga juga melihat longsor di kawasan hutan bagian atas semakin sering terjadi. Material longsoran terbawa ke aliran sungai dan mempercepat luapan air ke permukiman.

Jejak Deforestasi di Tapanuli Selatan

Data Global Forest Watch menunjukkan Tapanuli Selatan kehilangan sekitar 90 ribu hektare tutupan pohon sepanjang 2001–2025, setara 24 persen dari total tutupan pohon tahun 2000. Dalam periode yang sama, wilayah ini kehilangan sekitar 49 ribu hektare hutan primer basah. Luas hutan primer basah secara keseluruhan menyusut sekitar 23 persen sejak 2002.

Analisis pendorong kehilangan tutupan pohon menunjukkan sebagian besar dipicu pembukaan lahan pertanian dan perkebunan permanen yang mencapai sekitar 65 ribu hektare. Sisanya berasal dari perladangan bergilir dan penebangan hutan. Angka tersebut menunjukkan perubahan bentang alam di Tapanuli Selatan telah berlangsung lama, jauh sebelum banjir besar November 2025.

Ketika Hutan Kehilangan Fungsi Menahan Air

Akademisi kehutanan dari Universitas Sumatra Utara, Onrizal, mengatakan hubungan antara deforestasi dan meningkatnya risiko banjir bandang secara ilmiah sangat kuat.

“Hutan membantu menahan air hujan melalui tajuk, serasah, akar, dan pori tanah yang meningkatkan infiltrasi serta memperlambat limpasan. Saat hutan hilang, air lebih cepat mengalir di permukaan, erosi meningkat, sedimen bertambah, dan debit puncak sungai datang lebih cepat,” katanya.

Menurut Onrizal, hutan bukan sekadar tutupan vegetasi, melainkan bagian dari sistem penyangga hidrologis. Ketika tutupan itu rusak, daya serap tanah menurun, limpasan meningkat, sedimen masuk ke sungai, dan lereng menjadi tidak stabil.

“Paling penting bukan hanya berapa luas hutan yang hilang, tetapi di mana kehilangan itu terjadi. Jika kerusakan berada di hulu DAS, lereng curam, atau sempadan sungai, dampaknya bisa sangat besar," ujarnya.

Onrizal menegaskan hujan ekstrem mungkin menjadi pemicu langsung, tetapi kerusakan bentang alam memperbesar skala bencana.

"Ketika (kondisi) hutan di hulu melemah, lereng terganggu, dan tata air rusak. Curah hujan yang sama bisa menghasilkan banjir bandang dan longsor mematikan," tegasnya.

Cuaca Ekstrem sebagai Pemicu

Dari sisi meteorologi, hujan saat banjir pada akhir November 2025 memang tergolong ekstrem. Saat itu sebagian wilayah Sumut, Aceh, dan Sumatra Barat (Sumbar), diterjang oleh Siklon Tropis Senyar. Berdasarkan penjelasan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Siklon Tropis Senyar memberikan dampak berupa hujan dengan intensitas sangat lebat hingga ekstrem di Aceh dan Sumut, hujan sedang-lebat di sebagian wilayah Sumbar serta Riau.

BMKG menyebut Siklon Tropis Senyar tergolong fenomena langka karena terbentuk di Selat Malaka, kawasan dekat khatulistiwa yang tidak lazim menjadi lokasi lahirnya siklon tropis. Siklon yang berkembang dari Bibit Siklon 95-B itu resmi terbentuk pada 26 November 2025 dan berkontribusi terhadap peningkatan hujan lebat, angin kencang, serta gelombang tinggi di sejumlah wilayah Sumatra bagian utara.

Meski tidak dapat disebut sebagai penyebab langsung, pemanasan global diduga turut memperkuat kondisi yang mendukung terbentuknya Siklon Tropis Senyar. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyebut kenaikan suhu permukaan laut akibat perubahan iklim berpotensi meningkatkan intensitas siklon tropis dan menggeser wilayah pembentukannya. Sementara itu, studi World Weather Attribution menyimpulkan suhu laut yang lebih hangat telah meningkatkan intensitas hujan ekstrem di kawasan Selat Malaka, sehingga memperbesar dampak badai yang terjadi pada November 2025.

Hadirnya Siklon Tropis Senyar disusul dengan bencana banjir bandang dan longsor banyak memakan korban jiwa di Sumut. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Januari 2026, bencana ekologis ini telah menyebabkan 375 jiwa meninggal dan 41 orang hilang. Tiga kabupaten seperti Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Utara menjadi wilayah yang paling berdampak hingga menimbulkan korban jiwa.

Pakar cuaca dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Djoko Wiratmo, menyebut curah hujan saat itu mencapai lebih dari 310 milimeter atau bisa dikatakan sangat ekstrem.

"Jadi wajar jika kemudian menghasilkan banjir yang luar biasa. Apalagi lingkungan juga sudah banyak berubah," katanya.

Namun, Djoko menilai besarnya dampak bencana tidak hanya dipengaruhi cuaca. Cuaca ekstrem sekarang bukan semata-mata karena alam. Menurutnya, deforestasi juga dapat memperparah pemanasan global karena mengurangi kemampuan hutan menyerap karbon dioksida sekaligus melepaskan cadangan karbon ke atmosfer.

Hal itu mendorong kenaikan suhu bumi dan suhu permukaan laut, sehingga dapat memperkuat berbagai fenomena cuaca ekstrem, termasuk hujan lebat serta badai tropis yang lebih intens.

“Deforestasi akan memperbesar peluang banjir dan longsor. Air limpasan di permukaan jauh lebih besar di lahan gundul,” kata Djoko.

Djoko juga mengingatkan perubahan iklim global meningkatkan peluang cuaca ekstrem terjadi lebih sering di masa mendatang. Artinya, ketika hujan ekstrem turun di atas bentang alam yang telah kehilangan tutupan hutan, risiko bencana meningkat berkali lipat.

"Ini karena peningkatan berbagai parameter cuaca dan iklim imbas dari aktivitas manusia yang semakin masif. Lalu, kurang pedulinya masyarakat tentang dampak aktivitasnya pada lingkungan, cuaca, dan iklim," ujarnya.

Sorotan pada Tata Kelola Hutan dan Aktivitas Industri

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumut, Rianda Purba, mengatakan banjir besar di Sumatra Utara khususnya kawasan Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Selatan merupakan bencana ekologis.

“Curah hujan tinggi membuat air tidak tertahan lagi dan langsung menjadi limpasan permukaan. Ini juga dipengaruhi pembukaan lahan. Jika deforestasi terjadi di wilayah hulu, banjir bandang sangat mungkin terjadi,” katanya.

Menurut Rianda, proyek-proyek skala besar seperti energi dan pertambangan berperan sangat besar dalam mempercepat degradasi hutan di kawasan Ekosistem Batang Toru (Harangan Tapanuli). Pembangunan infrastruktur tersebut kerap membuka kawasan hutan alami dalam skala luas, meski sering dibungkus dengan narasi pembangunan berkelanjutan atau ramah lingkungan.

Tragedi Proyek Strategis Nasional PLTA Batang Toru

Rianda mencontohkan proyek PLTA Batang Toru yang kerap disebut sebagai bagian dari energi bersih. Meski teknologi PLTA dinilai lebih ramah lingkungan dibanding energi fosil, pembangunan proyek itu disebut menimbulkan persoalan serius karena berada di wilayah sensitif secara ekologis dan geologis, yakni di zona patahan gempa serta koridor habitat orangutan Tapanuli (Pongo tapanuliensis).

Orangutan Tapanuli hanya menghuni sekitar 1.023 kilometer persegi habitat yang tersisa di Ekosistem Batang Toru. Luas habitat yang terbatas dan terfragmentasi tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat spesies ini berstatus kritis dan termasuk kera besar paling terancam punah di dunia

Tingkat ancaman bagi keberlangsungan hidup orangutan di ekosistem hutan Batang Toru cukup tinggi terutama dengan tersedianya akses jalan ekonomi, posisi pemukiman yang berdekatan dengan lokasi keberadaan orangutan, dan aktivitas manusia dalam pembukaan lahan.

Pada Februari 2026, ahli konservasi Erik Meijaard merilis studi terbarunya yang mengungkapkan hujan ekstrem pada November 2025 telah menghancurkan hampir 12 persen habitat orangutan Tapanuli di Batang Toru dan menyebabkan sekitar 58 individu terdampak atau kemungkinan tewas. Studi tersebut memperingatkan bahwa kerusakan habitat akibat longsor dan banjir dapat mempercepat risiko kepunahan spesies kera besar paling langka di dunia itu.

"Selain itu, tekanan terhadap hutan juga datang dari ekspansi perkebunan sawit yang terus membuka kawasan baru. Kombinasi proyek energi, pertambangan, dan pembukaan lahan untuk perkebunan mempercepat hilangnya tutupan hutan dan meningkatkan kerentanan ekologis di wilayah tersebut," jelas Rianda.

Laporan Walhi Sumut menyatakan lebih kurang 10.795 hektare hutan hilang akibat alih fungsi di Batang Toru dalam kurun waktu satu dekade terakhir. Bukan hanya itu, tata kelola hutan juga dinilai masih belum efektif dan ikut berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan yang terus terjadi. Lemahnya pengawasan di lapangan menjadi salah satu penyebab utama.

"Di sisi lain, kebijakan pengelolaan hutan dinilai masih terlalu terpusat di pemerintah pusat, mulai dari penunjukan kawasan hingga penerbitan izin pengelolaan. Kondisi ini dinilai menimbulkan kesenjangan dengan pemerintah daerah karena keputusan sering diambil tanpa melihat langsung kondisi hutan di lapangan. Akibatnya, keberlanjutan dan kelestarian hutan menjadi sulit dipastikan," ungkap Rianda.

Berdasarkan catatan Walhi Sumut, setidaknya ada tujuh perusahaan yang dinilai turut memberikan sumbangsih dalam laju deforestasi di kawasan Ekosistem Batang Toru (Harangan Tapanuli). Dua di antaranya, yakni PT North Sumatra Hydro Energy (NSHE) yang menjalankan proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Batang Toru. Kemudian, aktivitas tambang emas PT Agincourt Resources.

Dikutip dari laman resmi PT Agincourt Resources, tambang emas Martabe beroperasi di bawah kontrak karya 30 tahun antara PT Agincourt Resources dan Pemerintah Indonesia. Awalnya, pada 1997, wilayah konsesinya mencapai 6.560 kilometer persegi.

Namun, setelah beberapa kali pelepasan area, luas konsesi kini menyusut menjadi sekitar 130.252 hektare atau 1.303 kilometer persegi yang mencakup wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Mandailing Natal. Sementara area operasional aktif tambang emas Martabe sendiri berada di Kabupaten Tapanuli Selatan dengan luas sekitar 509 hektare per Januari 2022.

Sementara itu, berdasarkan publikasi proyek dan dokumen perizinan yang dikutip sejumlah sumber terbuka, proyek PLTA Batang Toru milik PT NSHE berada dalam area berizin sekitar 669 hektare. Dari luasan tersebut, sekitar 122 hektare digunakan untuk tapak utama pembangkit dan bangunan permanen. Proyek PLTA Batang Toru terletak di kawasan Ekosistem Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumut. Area konstruksi proyek ini mencakup tiga wilayah kecamatan utama yang sering disebut sebagai Simarboru (Sipirok, Marancar, dan Batang Toru).

Pascabanjir November 2025, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pencabutan izin PT Agincourt Resources dan PT NSHE sebagai bagian dari penertiban perusahaan yang diduga terkait pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Namun beberapa bulan kemudian, pemerintah kembali mengizinkan PT Agincourt Resources melanjutkan operasional tambang emas Martabe setelah evaluasi lingkungan dilakukan. Di sisi lain, PT NSHE mengajukan audit ulang atas proyek PLTA Batang Toru.

Permintaan konfirmasi telah diajukan kepada kedua perusahaan mengenai langkah konkret untuk mencegah deforestasi dan menjaga fungsi hutan di sekitar area operasi setelah izin mereka kembali diberikan. Namun hingga laporan ini ditulis, belum ada tanggapan dari keduanya.

Di tengah sorotan terhadap dugaan keterkaitan deforestasi dan meningkatnya potensi bencana, pemerintah memastikan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan hutan akan terus dilakukan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumut, Heri Wahyudi Marpaung, mengatakan pihaknya masih menunggu surat resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait hasil evaluasi dan asesmen terhadap perusahaan yang izinnya kembali diaktifkan. Pemerintah Provinsi Sumut akan terus memantau aktivitas perusahaan dan kondisi lingkungan di lapangan.

"Kami dari Pemprov Sumut akan terus mengawasi dan melihat kondisi fakta di lapangan sejauh mana sudah melakukan aktivitas kembali dan bagaimana terkait dengan kondisi data lingkungan yang ada di perusahaan tersebut. Kami akan mengawasi terkait dengan pasca-dicabut dan dikembalikan untuk beroperasi," ujarnya.

Menurut Heri, keputusan mengaktifkan kembali izin operasional perusahaan dilakukan setelah melalui berbagai evaluasi dan asesmen oleh pemerintah pusat. Namun, pengawasan dan sanksi tetap menjadi bagian dari upaya memastikan kepatuhan terhadap aturan lingkungan.

"Yang pasti sanksi itu ada. Kami tetap berkomitmen mengedepankan bagaimana sesuai amanah Presiden harus menjaga lingkungan. Ini bukan hanya simbolis saja tapi harus menjaga lingkungan itu tetap lestari," tegasnya.

Di tengah ancaman cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi, komitmen tersebut kini akan diuji oleh fakta di lapangan. Sebab menjaga hutan dan lingkungan bukan hanya soal memenuhi regulasi, melainkan juga upaya mengurangi risiko bencana yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Pengawasan yang konsisten dan transparan menjadi kunci agar keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan tidak hanya menjadi janji, tetapi benar-benar terwujud.

Liputan ini terselenggara atas dukungan Internews-Earth Journalism Network.