Polisi Gandeng PPATK Telusuri Aliran Uang Ormas PP dan GRIB Terkait kasus Penguasaan Lahan

Wadirkrimum Polda Metro Jaya AKBP Putu Kholis menjelaskan perbedaan aksi premanisme yang dilakukan oleh PP dan GRIB Jaya di Tangerang Selatan

Polisi menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penguasaan lahan milik BMKG di kawasan Pondok Betung, Pondok Aren.

Ketua Ormas Pemuda Pancasila (PP) Tangerang Selatan berinisial MZ masih menjadi buronan polisi, terkait kasus perebutan lahan parkir

Terungkap sekitar 150 pedagang diperas dengan dalih uang keamanan, bahkan mengalami intimidasi dan ancaman kekerasan.

Lahan itu sudah mereka kuasai sejak 2017. Ormas PP mematok tarif Rp3.000 untuk sepeda motor dan Rp5.000 mobil. Dalam sehari 600 motor dan 170 mobil terparkir di

Markas GRIB Jaya itu berdiri di atas lahan milik BMKG. Selain itu, ada juga beberapa bangunan yang disewakan kepada pedagang tanpa izin resmi.

Subdit Jatanras Polda Metro Jaya di bawah Pimpinan Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim mengamankan 30 anggota Ormas Pemuda Pancasila

Dari hasil penelusuran di lahan tersebut diketahui terdapat bangunan disewakan oleh ormas kepada para pedagang.

Sejumlah barang bukti telah diamankan mulai rekap karcis parkir dari ormas GJ, atribut-atribut ormas, dan beberapa senjata tajam.

Mereka tanpa hak menguasai lahan parkiran RSUD Tangerang Selatan.

"Ini diduga adalah anggota ormas dari ormas berinisial GJ," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam

Nusron mengatakan, pihaknya akan mengecek lahan tersebut. Sebab, lahan yang diklaim oleh ormas itu belum terbukti milik ahli waris.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) intens mendalami aliran uang terkait dugaan korupsi pembangunan gedung Pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, dengan memeriksa saksi kunci.

KPK semakin dalam mengusut aliran uang calon perangkat desa yang diduga diserahkan kepada Bupati Pati Sudewo, mengungkap praktik pemerasan dalam pengisian jabatan yang meresahkan.

PPATK mengungkap dugaan penyembunyian omzet Rp12,49 triliun di sektor tekstil melalui penggunaan rekening karyawan sebagai modus transaksi ilegal.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran uang dalam kasus Sugiri Sancoko, termasuk dugaan peran Ketua KONI Ponorogo sebagai pemodal Pilkada 2024 yang belum melunasi utang Rp26 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran uang dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mesin EDC BRI, memeriksa dua saksi dari pihak swasta.

Kapolda Sulbar, Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta, mengajak organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk berkolaborasi memperkuat stabilitas sosial dan mendorong kemajuan daerah Sulawesi Barat.

Polri mengingatkan ormas agar tidak memaksa masyarakat atau pelaku usaha memberi THR. Warga diminta melapor melalui hotline 110 jika mengalami gangguan.

Polda Sultra menyiagakan 1.200 personel gabungan untuk memastikan Pengamanan Ramadan 1447 H/2026 M berjalan kondusif di Sulawesi Tenggara. Simak detail strategi pengamanan dan potensi gangguan yang diantisipasi.

Muhammadiyah menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian tertentu, menegaskan langkah tersebut tidak sejalan dengan semangat reformasi 1998 yang menempatkan institusi strategis langsung di bawah Presiden.

Terjadi bentrokan di Jalan Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat, antara kelompok ormas dan penagih utang.

Kedua anggota ormas itu ditahan di Mapolda Jawa Tengah.