Polda Jabar Prediksi Dua Gelombang Puncak Arus Mudik Lebaran 2026, Siapkan Ribuan Personel

Polda Jabar memprediksi Puncak Arus Mudik Lebaran 2026 akan terjadi dalam dua gelombang. Ketahui strategi pengamanan dan rekayasa lalu lintas yang telah disiapkan untuk kelancaran perjalanan Anda.

Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) telah menyiapkan strategi komprehensif untuk menghadapi Puncak Arus Mudik Lebaran 2026. Prediksi ini menjadi dasar bagi Polda Jabar dalam merancang langkah-langkah pengamanan yang efektif.

Polda Jabar memprediksi arus mudik tahun ini akan terbagi menjadi dua gelombang utama, memastikan kesiapan penuh dalam pengamanan dan pengaturan lalu lintas. Hal ini bertujuan untuk mengurai kepadatan dan meminimalisir potensi kemacetan di jalur-jalur utama.

Operasi Ketupat Lodaya 2026 telah digelar secara resmi untuk menjamin kelancaran dan keamanan perjalanan masyarakat selama periode mudik dan arus balik. Operasi ini melibatkan berbagai instansi terkait untuk menciptakan mudik yang aman dan nyaman.

Prediksi Gelombang Puncak dan Operasi Pengamanan

Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengungkapkan bahwa Puncak Arus Mudik Lebaran 2026 diperkirakan terjadi pada dua periode. Prediksi ini didasarkan pada analisis pola pergerakan masyarakat pada tahun-tahun sebelumnya.

“Puncak operasi diperkirakan ada dua gelombang, yakni pada Sabtu dan Ahad, kemudian kembali terjadi pada 19 dan 20 Maret. Begitu juga arus balik diperkirakan pada 24–25 Maret serta 26–27 Maret,” kata Rudi di Bandung, Jumat. Pernyataan ini menegaskan jadwal krusial yang harus diantisipasi.

Polda Jabar telah memulai Operasi Ketupat Lodaya 2026 sejak 13 Maret hingga 25 Maret 2026. Operasi ini dirancang untuk mengamankan seluruh rangkaian kegiatan mudik, mulai dari keberangkatan hingga kepulangan pemudik.

Pengerahan Personel dan Titik Fokus Pengamanan

Dalam Operasi Ketupat Lodaya 2026, Polda Jawa Barat mengerahkan total 26.692 personel gabungan. Jumlah ini terdiri dari 15.097 personel Polri dan 11.595 personel TNI, ditambah dukungan dari instansi terkait lainnya, menunjukkan skala besar operasi ini.

Kepolisian juga mendirikan 332 pos pengamanan dan pelayanan yang tersebar di berbagai lokasi strategis. Pos-pos ini meliputi 227 pos pengamanan, 79 pos pelayanan, dan 26 pos terpadu, berfungsi sebagai pusat informasi, pengamanan, dan pengaturan lalu lintas.

Pengamanan tidak hanya fokus pada pergerakan pemudik, tetapi juga pada rumah dan harta benda yang ditinggalkan. “Pengamanan tidak hanya pada orang yang bergerak, tetapi juga pada rumah dan harta benda yang ditinggalkan saat mudik. Karena itu patroli di kawasan permukiman juga akan diperkuat,” ujar Rudi.

Titik-titik mobilitas tinggi seperti rest area, terminal, stasiun, bandara, jalur tol, dan arteri utama menjadi prioritas pengamanan. Hal ini untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas dan keamanan di area-area vital selama periode mudik dan arus balik Lebaran.

Dukungan Kebijakan dan Potensi Mobilitas Pemudik

Kapolda Rudi Setiawan mengapresiasi kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mendukung kelancaran arus lalu lintas. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya kolaboratif pemerintah daerah dan kepolisian.

Kebijakan tersebut mencakup peliburan sementara operasional angkutan umum seperti angkot, delman, dan becak pada periode tertentu. Para pengemudi angkutan umum akan mendapatkan kompensasi, diharapkan dapat secara signifikan mengurangi potensi kemacetan di jalan-jalan kota.

Data dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menunjukkan Jawa Barat menjadi provinsi asal pergerakan pemudik terbesar secara nasional. Potensi mobilitas pemudik dari Jawa Barat diperkirakan mencapai sekitar 30,97 juta orang.

Angka ini menegaskan pentingnya persiapan matang dan koordinasi lintas sektor untuk memastikan mudik aman dan nyaman bagi semua. Kesiapan ini menjadi kunci dalam menghadapi lonjakan pergerakan masyarakat yang signifikan.

Sumber: AntaraNews