Pengamat: Efisiensi APBN ala Prabowo untuk Tutup Celah Korupsi

Hal ini sebagai upaya dalam meningkatkan efektivitas penggunaan APBN yang tengah menghadapi tantangan.

Akademisi Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Ridwan Fawallang, menilai, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran sebagai langkah positif.

Hal ini sebagai upaya dalam meningkatkan efektivitas penggunaan APBN yang tengah menghadapi tantangan. 

“Kebijakan ini tidak hanya memastikan bahwa belanja negara tetap fokus pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga berpotensi menutup celah korupsi dalam kementerian dan lembaga,” kata Ridwan, Rabu (12/2).

Menurut Ridwan Fawallang, efisiensi anggaran ini harus dilihat sebagai upaya penataan keuangan negara agar lebih sehat. Layaknya tubuh manusia yang harus menjaga keseimbangan antara lemak dan otot. 

“Lemak berlebih dapat menghambat kinerja tubuh, sementara otot yang kuat mendukung daya tahan dan pertumbuhan. Begitu juga dengan APBN, yang harus efisien agar mampu mendukung pembangunan tanpa pemborosan,” jelasnya. 

Minimalkan Celah Korupsi

Ridwan Fawallang menegaskan, efisiensi anggaran ini tidak akan memangkas sektor-sektor vital seperti belanja pegawai, layanan dasar publik, serta bantuan sosial di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan subsidi. 

Semua pelayanan masyarakat tetap berjalan seperti biasa, tanpa ada gangguan yang merugikan rakyat. Lebih lanjut, Akademisi Unismuh ini menambahkan bahwa dengan kebijakan efisiensi ini, kementerian dan lembaga akan lebih transparan dalam pengelolaan anggaran. 

“Efisiensi yang dilakukan bukan hanya sekadar menghemat, tetapi juga sebagai langkah untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan anggaran. Anggaran yang lebih ketat dan terkontrol akan mengurangi ruang bagi praktik korupsi,” katanya. 

Bukan Pemangkasan Hak Rakyat

Kebijakan tersebut sebagai strategi untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara. Pengawasan terhadap belanja kementerian dan lembaga akan semakin diperketat sehingga penggunaan anggaran benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. 

Ridwan Fallawang menghimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh berita-berita yang menyesatkan terkait kebijakan efisiensi ini. 

“Kebijakan ini bukan soal pemangkasan hak rakyat, melainkan upaya memastikan bahwa uang negara digunakan sebaik-baiknya,” tegasnya. 

Dengan implementasi efisiensi anggaran yang baik, diharapkan APBN semakin sehat, transparan, dan berdampak optimal bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.