Pemprov Sulbar Perkuat Dakwah Progresif di Era Digital, Jaga Harmoni Sosial

Pemprov Sulbar gelar lokakarya perkuat dakwah progresif di era digital. Krusial jaga harmoni sosial, respons perubahan pemahaman agama, dan petakan tantangan dai di lapangan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat telah mengambil langkah strategis dalam menghadapi tantangan zaman. Mereka menggelar lokakarya tematik dan temu dai atau mubalig sebagai upaya konkret memperkuat dakwah progresif di era digital. Kegiatan ini dirancang bukan hanya sebagai ajang silaturahmi, melainkan juga sebagai ruang konsolidasi dan penguatan ekosistem dakwah di seluruh wilayah Sulawesi Barat.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Muhammad Jaun, menegaskan pentingnya forum ini. Ia menyatakan bahwa acara ini merupakan yang pertama kali digelar secara terstruktur dan tematik oleh Pemprov Sulbar. Lokakarya tersebut dihadiri oleh para dai, mubalig, pengurus masjid, serta aktivis dakwah di Sulbar, dengan mengangkat tema "Transformasi Otoritas dan Masa Depan Keagamaan".

Transformasi digital telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat memahami dan mengakses informasi keagamaan. Generasi muda kini banyak belajar dari potongan video singkat, konten viral, hingga siaran langsung di media sosial yang tidak selalu menghadirkan rujukan utuh dan mendalam. Oleh karena itu, dakwah progresif menjadi sangat krusial untuk menghadirkan agama sebagai solusi, bukan sumber kegelisahan sosial.

Tantangan Dakwah di Tengah Arus Digitalisasi

Era digital telah mengubah lanskap penyebaran informasi keagamaan secara fundamental. Masyarakat, khususnya generasi muda, kini lebih banyak terpapar konten keagamaan melalui platform-platform digital. Konten-konten ini seringkali berupa potongan video singkat atau siaran langsung yang belum tentu memiliki konteks utuh.

Muhammad Jaun menyoroti bahwa perubahan ini tidak dapat ditolak, namun harus direspons secara bijaksana dan adaptif. Kondisi ini menempatkan dai pada posisi yang sangat strategis sebagai penjaga harmoni sosial. Mereka juga berperan sebagai perekat kebangsaan dan peneduh di tengah potensi polarisasi yang mungkin timbul dari informasi yang tidak terverifikasi.

Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Sulbar, Murdanil, menambahkan bahwa ruang digital bukan sekadar tempat ekspresi, melainkan juga ruang publik dengan konsekuensi hukum, sosial, dan kebangsaan. Oleh karena itu, narasi keagamaan yang disampaikan harus mampu menjadi penyejuk dan perekat, bukan malah memicu polarisasi di masyarakat.

Peran Strategis Dai sebagai Penjaga Harmoni

Dalam menghadapi tantangan digital, peran dai menjadi semakin vital dan multidimensional. Dakwah progresif yang ditekankan oleh Pemprov Sulbar berarti dakwah tidak hanya bersifat normatif dan tekstual, tetapi juga kontekstual dan tepat secara sosial. Dakwah harus mampu menghadirkan nilai-nilai agama yang relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Muhammad Jaun menekankan bahwa dai harus mampu hadir di berbagai 'front stage' atau panggung depan. Ini termasuk mimbar, televisi, dan media sosial, tanpa kehilangan integritas keteladanan pribadi serta kedalaman ilmu. Kredibilitas seorang dai sangat bergantung pada keselarasan antara ucapan dan tindakan yang mereka tunjukkan kepada publik.

Akademisi dari STAIN Majene, Muhammad Nasir, memperkuat pandangan ini dengan menyatakan bahwa dakwah adalah misi peradaban. Dakwah tidak boleh dipahami hanya sebagai aktivitas ceramah semata, melainkan sebagai proses transformasi sosial. Dakwah memiliki peran penting dalam menjaga harmoni masyarakat, merawat persatuan, dan menghadirkan nilai rahmah serta toleransi di ruang publik.

Pentingnya Kredibilitas dan Etika Dakwah Digital

Era digital membuka peluang bagi siapa saja untuk berbicara atas nama agama, di mana popularitas seringkali disalahartikan sebagai otoritas. Muhammad Nasir mengidentifikasi ini sebagai tantangan besar, di mana munculnya "ustadz viral" tanpa kompetensi memicu kekhawatiran. Informasi agama yang tidak terverifikasi membuat masyarakat sulit membedakan antara ahli sejati dan influencer semata.

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan standar keilmuan yang jelas, sanad yang terpercaya, serta literasi keagamaan digital yang kuat. Kredibilitas dai ditentukan oleh kejujuran ilmiah dan akhlak sebagai inti dari dakwah utama. Konten viral belum tentu valid, dan potongan ceramah tanpa konteks dapat memicu kesalahpahaman yang serius di masyarakat.

Murdanil menjelaskan bahwa lokakarya ini juga berfungsi sebagai ruang untuk mendengar dan memetakan tantangan nyata yang dihadapi para dai di lapangan. Melalui pre-test, diskusi interaktif, berbagi pengalaman, hingga post-test, Pemprov Sulbar berupaya memetakan potensi dan preferensi para dai. Hasilnya akan menjadi dasar data dan rekomendasi strategis untuk penguatan ekosistem dakwah berkelanjutan di Sulbar.

Oleh karena itu, budaya tabayun digital harus menjadi etika bersama dalam berdakwah di era modern ini. Ini mengacu pada pentingnya verifikasi dan klarifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Dengan demikian, dakwah dapat terus relevan dan memberikan dampak positif yang konstruktif bagi masyarakat luas.

Sumber: AntaraNews