LIVE

Pemerintah Teken DIM RUU KUHAP, Kapolri Harap Bisa Beri Keadilan Semua Pihak

Kapolri menyadari sebagai salah satu aparat penegak hukum harus bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada.

ruu kuhap
Pemerintah Teken DIM RUU KUHAP, Kapolri Harap Bisa Beri Keadilan Semua Pihak
Pemerintah Teken DIM RUU KUHAP, Kapolri Harap Bisa Beri Keadilan Semua Pihak (merdeka.com)

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berharap dengan ditekennya Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU KUHAP yang baru oleh pemerintah bisa membawa angin segar kepada masyakarat, khususnya kepada meraka yang mencari keadilan. Dia menyadari sebagai salah satu aparat penegak hukum harus bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada.

"Kita menyadari bahwa supermasi hukum tentunya menjadi harapan bagi seluruh rakyat Indonesia dan dunia. Kita sebagai penyelenggara penegakan hukum harus mampu mempersiapkan dan mengikuti dan bertransformasi apa yang diharapkan oleh para pencari keadilan," kata Sigit dalam acara penandatanganan DIM RUU KUHAP di kantor Kemenkum, Jakarta, Senin (23/6).

Sigit mengakui penyusunan DIM RUU KUHAP bersama pemerintah, Kejaksaan Agung (Kejagung) juga Mahkamah Agung (MA) bukan perkara mudah. Menurut Sigit, hal itu pun bisa dijangkau bersama pemangku kepentingan dengan mengedepankan hak bagi para pencari keadilan.

"Oleh karena itu, tentunya kita semuanya bersyukur bahwa ini bukan karya biasa, tapi karya agung yang kedua saya kira," kata Sigit.

Aparat Penegak Hukum Berkembang Ikuti Zaman

Dengan adanya DIM RUU KUHAP ini, Sigit berharap institusi penegakan hukum, pemerintah, hingga ranah peradilan bisa terus berkembang seiring perkembangan zaman.

"Tentunya dengan DIM rangangan undang-undang KUHAP yang baru ini, betul-betul bisa mengakomodir KUHP yang baru yang disahkan menjadi undang-undang nomor 1 tahun 2023," pungkas Sigit.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Muhamad Agil Aliansyah
Editor Muhamad Agil Aliansyah
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
KAI Tutup 31 Perlintasan Liar di Jakarta hingga Sukabumi

{{caption}}
Hakim Sebut Nadiem Ganti Pejabat yang Menolak Chromebook

{{caption}}
Hakim Nilai Pergantian Pejabat Perkuat Dugaan Korupsi Chromebook Nadiem

{{caption}}
Tri Tito Karnavian Lantik Ketua TP PKK Jabar

{{caption}}
Kecelakaan Adu Banteng Motor dan Mobil di Depok, 1 Orang Tewas

{{caption}}
DPR Tetapkan 7 Anggota KIP Periode 2026-2030, Ini Daftarnya

Topik Terkait
{{caption}}
Kapolri: Penguatan Kompolnas Tak Perlu Undang-Undang Baru

Menurut Listyo, regulasi baru tidak diperlukan karena penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Kepolisian.

Kapolri
{{caption}}
KUHAP Baru Berlaku, DPR Harap Tak Ada Lagi Kriminalisasi Rakyat

Dengan berlakunya KUHAP Baru mulai hari ini, DPR RI berharap penegak hukum tidak lagi mengkriminalisasi rakyat, menandai era baru sistem hukum Indonesia yang lebih restoratif dan berkeadilan.

KUHAP Baru
{{caption}}
Kapolri dan Jaksa Agung Teken MoU Jelang Berlaku KUHP-KUHAP

Polri dan Kejagung menandatangani MoU dan PKS untuk memperkuat sinergi menjelang penerapan KUHP dan KUHAP baru yang berlaku mulai 2026.

KUHAP Baru
{{caption}}
Bamsoet Dorong Perubahan Budaya Hukum Ikuti Reformasi Hukum Pidana KUHP dan KUHAP Baru

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan Reformasi Hukum Pidana melalui KUHP dan KUHAP baru harus diiringi perubahan budaya hukum demi keadilan. Apa saja pilar utamanya?

Reformasi Hukum Pidana
{{caption}}
IKADIN Desak Pengesahan RUU KUHAP Segera, Hindari Kegaduhan Penegakan Hukum

Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) mendesak DPR dan Pemerintah segera mengesahkan RUU KUHAP. Keterlambatan pengesahan RUU KUHAP ini berpotensi menimbulkan kegaduhan serius dalam penegakan hukum di Indonesia.

Ikadin
{{caption}}
Kapolda Banten Tegaskan Pentingnya Penyempurnaan KUHAP: Mengapa Hukum Acara Pidana Harus Adaptif?

Kapolda Banten Irjen Pol Hengki menyoroti krusialnya Penyempurnaan KUHAP agar adaptif terhadap dinamika masyarakat dan ilmu hukum, demi penegakan hukum yang transparan dan adil.

kuhap
{{caption}}
DPR Terima DIM Revisi KUHAP, Komisi III Segera Bahas 6.000 Poin

Proses pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan revisi KUHAP juga telah dilakukan dan dinilai cukup.

kuhap
{{caption}}
Pemerintah Ungkap Ada 6.000 Poin Masalah di Naskah DIM Revisi KUHAP

Total ada 6.000 poin permasalahan akan diserahkan ke Komisi III DPR untuk dibahas lebih lanjut.

dim ruu kuhap
{{caption}}
'Beri Kewenangan Teknis ke Penyidik, Jangan Diatur KUHAP'

Hal tersebut disampaikannya pasca peresmian penandatanganan DIM RUU KUHAP bersama dengan Kementerian Hukum

RKUHAP
{{caption}}
Pemerintah Resmi Teken DIM RUU KUHP, Target Diterapkan Awal Tahun 2026

Pemerintah menyelesaikan penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

RUU KUHAP
{{caption}}
Menteri Hukum Sebut DIM RUU KUHAP Rampung Pekan Ini

Setelah rampung, DIM tersebut akan segera disampaikan ke DPR untuk dibahas lebih lanjut.

RUU KUHAP
{{caption}}
Pimpinan DPR Ungkap Urgensi Revisi KUHAP, Ini Sederet Pertimbangannya

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan, revisi KUHAP sangat urgen untuk dilakukan

revisi KUHAP
{{caption}}
Peneliti: Pembaruan KUHAP Bukan Batasi Hak Warga, Justru Perkuat Perlindungan Hukum

Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menegaskan Pembaruan KUHAP dirancang untuk memperkuat hak warga negara, bukan membatasinya. Jangan salah persepsi!

bawono kumoro
{{caption}}
Polda Bali Tangkap Dua Pelaku Vandalisme Bendera Merah Putih di Jembrana

Polda Bali berhasil meringkus dua pelaku vandalisme bendera Merah Putih di Jembrana. Aksi pencoretan bendera ini dipicu kekhawatiran RUU KUHAP.

bali
{{caption}}
VIDEO: Habiburokhman DPR Semprot Balik Pengritik KUHAP "Koalisi Pemalas!"

Politisi Gerindra ini menilai kritik tersebut muncul karena para pengeritik tidak menyaksikan perdebatan sengit dan detail

berita update
{{caption}}
KPK Berharap Kewenangan Tidak Berubah dalam RUU KUHAP yang Disetujui DPR

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan harapannya agar Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang baru disetujui DPR tidak mengubah kewenangan lembaga antirasuah tersebut, sambil terus menganalisis potensi dampa

berita hukum
{{caption}}
ACTA: RUU KUHAP Bawa Pembaruan Besar Perlindungan Hak Warga Negara dan Peradilan

Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) menilai Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi pembaruan signifikan bagi perlindungan hak warga negara dan sistem peradilan pidana.

acta
{{caption}}
PEDPHI: RUU KUHAP Optimalkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Beri Kepastian Hukum

Ketua Umum PEDPHI, Abdul Chair Ramadhan, menyatakan RUU KUHAP menjanjikan kepastian hukum dan keadilan, krusial untuk optimalisasi sistem peradilan pidana di Indonesia.

berita hukum
{{caption}}
Pidana Kerja Sosial Dibahas, Kementerian Imipas Bersurat ke Mahkamah Agung

"Sudah, sudah (bersurat ke MA). Tadi kan sudah disampaikan," kata Agus kepada wartawan.

agus andrianto