Pemerintah Cabut 266 SHGB-SHM terkait Pagar Laut Tangerang, Ternyata Cacat Prosedur

Dinas KKP mengaku proses pembersihan dan pembongkaran masih berlangsung dan telah berhasil dicabut oleh tim gabungan sepanjang 21,8 kilometer.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sebelumnya menegaskan sertifikat di area pagar laut Tangerang, sudah terbit akan dibatalkan secara menyeluruh.

Mereka adalah mantan Kepala Kantah Tangerang, hingga kepala seksi.

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid mengungkap dua perusahaan pemilik sertifikat hak guna bangunan (HGB) pagar laut di Desa Urip Jaya, Bekasi.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid membatalkan 50 sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) pagar laut di perairan Tangerang, Banten.

Pembatalan 50 SHGB/SHM di Desa tersebut dilakukan setelah adanya polemik pagar laut di wilayah Pantai Utara Tangerang, Banten.

Diduga ada sesuatu yang besar di balik proyek pagar laut Tangerang.

Total ada 266 sertifikat yang diterbitkan terkait wilayah bentangan pagar laut dari rentang tahun 2022-2023.

Pagar laut di pesisir pantai Tangerang akhirnya dicabut. Kementerian KKP bersama TNI langsung membongkar pagar dari bambu yang menyulitkan nelayan tersebut.

Selain siapa pemilik pagar laut yang belum terungkap, penerbitan sertifikat hak milik dan hak guna bangunan (SHGB) di garis pantai menimbulkan masalah baru

"Kalau bentuknya ini ada hak guna bangunan, tentu perlu diselidiki lebih lanjut kok bisa keluarnya itu adalah dalam bentuk hak."

Djuhandani menambahkan, proses penyidikan ini juga harus berjalan secara berurutan.

Arsin telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen SHGB-SHM di wilayah pagar laut Tangerang.

Penyidik masih terus mengembangkan penyelidikan untuk mengetahui lebih lanjut motif yang melatarbelakangi tindakan tersebut.

Polisi juga akan melakukan pemanggilan terhadap Kades Kohod Arsin usai ditetapkan sebagai tersangka.

Pencekalan tersebut juga berlaku untuk tiga orang lainnya yang juga ditetapkan menjadi tersangka.

Dalam kasus ini Kepala Desa Kohod Arsin selaku terlapor membuat surat palsu yang dicetak dan ditandatangani sendiri.

Selain Arsin, tiga orang lainnya juga dijatuhi vonis yang sama. Mereka adalah Ujang Karta, Septian, dan Chandra Eka Agung yang dinyatakan bersalah.

Kejagung menegaskan kasus pemalsuan dokumen pagar laut Tangerang tersangka Arsin bin Asip dkk harus menyertakan pasal tindak pidana korupsi.

Seluruh material bambu yang berhasil dibongkar dikumpulkan di lokasi khusus agar tidak menjadi sampah laut.

Siisa pagar laut di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang yang belum dibongkar terlihat jelas melalui citra satelit.

Warga menilai Sekda Kabupaten Tangerang Soma Atmaja menyudutkan masyarakat ketika menyampaikan keresahan yang dialami akibat pemagaran laut

Warga berharap aparat penegak hukum membuktikan asal muasal pembiayaan pemagaran laut di wilayah Kohod yang 209 SHGB-nya telah dibatalkan Kementerian ATR/BPN.