Begini Penampakan Kades Kohod Arsin Saat Penuhi Panggilan Bareskrim Polri

Ada waktu 7 hari bagi penuntut umum untuk menentukan sikap apakah berkas perkara ini sudah lengkap atau belum.

Djuhandani menambahkan, proses penyidikan ini juga harus berjalan secara berurutan.

Salah satu tersangka adalah Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin

Polri sebelumnya telah menetapkan Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin bin Asip sebagai tersangka pemalsuan penerbitan HGB dan SHM Pagar Laut.

Dia memastikan, kliennya tidak akan kabur meninggalkan Kohod meski kini menyandang status tersangka.

Arsin ditetapkan menjadi tersangka bersama dengan Sekretaris Desa (Sekdes) Kohod, Ujang Karta dan dua orang lainnya berinisial SP dan CE selaku penerima kuasa.

Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro menerangkan, empat orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka

Kuasa hukum mengklaim juga mencari keberadaan Arsin.

Bareskrim Polri mengulas modus dalam kasus pagar laut Tangerang, khususnya terkait dugaan pemalsuan dokumen penerbitan SHM dan HGB.

Masyarakat bernama Sarifudin ini mengatakan ketika wilayahnya diambil paksa

Anggota Komisi V DPR fraksi PDI Perjuangan Adian Napitupulu mencoba mencari jalan keluar

"Beberapa waktu lalu seluruh dunia kaget. Karena TNI dikerahkan untuk bongkar pagar-pagar laut yang cuma pakai bambu-bambu di laut sana itu," kata Komarudin.

KKP bersama kementerian teknis lainnya masih terus melakukan kajian agar seluruh program kerja kementerian dapat terakomodasi dalam aturan tersebut.

Warga Desa Kohod merasa penanganan kasus yang melibatkan Arsin dan kawan-kawan tidak transparan.

Penyidik polri masih tetap ngotot kalau kasus yang ditanganinya hanya tindak pidana umum.

Penyidik masih terus mengembangkan penyelidikan untuk mengetahui lebih lanjut motif yang melatarbelakangi tindakan tersebut.

Polisi juga akan melakukan pemanggilan terhadap Kades Kohod Arsin usai ditetapkan sebagai tersangka.

Pencekalan tersebut juga berlaku untuk tiga orang lainnya yang juga ditetapkan menjadi tersangka.

Dalam kasus ini Kepala Desa Kohod Arsin selaku terlapor membuat surat palsu yang dicetak dan ditandatangani sendiri.

Dinas KKP mengaku proses pembersihan dan pembongkaran masih berlangsung dan telah berhasil dicabut oleh tim gabungan sepanjang 21,8 kilometer.

Kementerian ATR/BPN telah melakukan pemecatan terhadap delapan orang pegawainya beberapa waktu lalu.