Menteri Nusron Bongkar Dua Perusahaan Pemilik HGB di Laut Bekasi Sejak 2012, Segini Luas yang Dikuasai

Dinas KKP mengaku proses pembersihan dan pembongkaran masih berlangsung dan telah berhasil dicabut oleh tim gabungan sepanjang 21,8 kilometer.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sebelumnya menegaskan sertifikat di area pagar laut Tangerang, sudah terbit akan dibatalkan secara menyeluruh.

Nusron Wahid menegaskan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) pada area pagar laut Tangerang, Banten dibatalkan

Proses pembatalan sertifikat kepemilikan tersebut tidak mudah, karena berpotensi diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Nusron mengaku bahwa pihaknya tidak bisa serta-merta membatalkan atau mencabut SHGB tersebut.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid membatalkan 50 sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) pagar laut di perairan Tangerang, Banten.

Pembatalan 50 SHGB/SHM di Desa tersebut dilakukan setelah adanya polemik pagar laut di wilayah Pantai Utara Tangerang, Banten.

Diduga ada sesuatu yang besar di balik proyek pagar laut Tangerang.

Total ada 266 sertifikat yang diterbitkan terkait wilayah bentangan pagar laut dari rentang tahun 2022-2023.

Pagar laut di pesisir pantai Tangerang akhirnya dicabut. Kementerian KKP bersama TNI langsung membongkar pagar dari bambu yang menyulitkan nelayan tersebut.

Nusron menjelaskan, keputusan itu diambil setelah pihaknya meneliti sertifikat yang telah terbit dan mencocokkan dengan data peta.

Selain siapa pemilik pagar laut yang belum terungkap, penerbitan sertifikat hak milik dan hak guna bangunan (SHGB) di garis pantai menimbulkan masalah baru

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan fokus pada pemeriksaan biro penyelenggara haji dalam mendalami dugaan korupsi kuota haji, sementara pemanggilan Nusron Wahid masih menunggu.

UIN Datokarama Palu dan Kanwil BPN Sulteng rampungkan persiapan kunjungan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid pada 1 April 2026, agendakan penandatanganan MoU dan kuliah umum yang menarik.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Pengendalian HGU BPN, HGB, dan alih fungsi lahan kepada Kementerian ATR/BPN, guna mendukung ketahanan pangan nasional dan Satu Data Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto mendapatkan dukungan luas dari negara-negara Timur Tengah dan Islam untuk inisiatif mediasi konflik AS-Iran, berupaya ciptakan perdamaian di kawasan.

Presiden Prabowo Subianto mengundang tokoh ulama dan organisasi masyarakat Islam, sebuah langkah strategis untuk perkuat posisi Indonesia dalam diplomasi Board of Peace (BoP) dan membela kemerdekaan Palestina.

Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat untuk berkontribusi dalam penyelesaian konflik di Timur Tengah, menegaskan peran strategis Indonesia sebagai mediator yang diterima semua pihak.

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) mengoptimalkan lahan HGU guna mempercepat penyediaan hunian tetap (huntap) bagi penyintas bencana di Sumatera. Strategi optimalisasi lahan HGU ini menjadi solusi inovatif di tengah keterba

Pemerintah Kota Makassar menargetkan penyelesaian 1.000 sertifikat aset hingga akhir 2026. Langkah ini bertujuan memperkuat akuntabilitas dan mencegah sengketa lahan.

Kantor Pertanahan Lebak tetap membuka layanan selama libur Lebaran 2026, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengurus aset keluarga dan administrasi pertanahan lainnya.

Kantor Pertanahan Kabupaten Serang telah menyerahkan 130 sertifikat perdana program PTSL 2026 kepada masyarakat Desa Labuan, menandai dimulainya upaya mencapai target 9.000 bidang pada semester pertama tahun ini.

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong telah sukses mensertifikasi 699 aset tanah dan bangunan dalam sepuluh tahun terakhir. Upaya sertifikasi aset Pemkab Rejang Lebong ini krusial untuk legalitas dan mencegah sengketa, demi kepastian hukum.

Kantor Pertanahan Nabire mendapatkan kuota 500 sertifikat gratis PTSL tahun ini, meningkat drastis untuk memberikan kepastian hukum dan menekan sengketa tanah di Papua Tengah.