Palestina Disebut Dukung Keanggotaan Indonesia di Board of Peace
Para pengkritik menilai BoP bekerja di luar sistem internasional dan tidak memiliki mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP) untuk mendorong perdamaian di Gaza dan mendukung kemerdekaan Palestina masih menuai kritik dari sejumlah pihak di dalam negeri. Bahkan, ada yang mendesak Presiden Prabowo Subianto agar keluar dari forum tersebut.
Para pengkritik menilai BoP bekerja di luar sistem internasional dan tidak memiliki mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun, pandangan itu dibantah oleh Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa.
Menurut Teguh, Board of Peace justru merupakan instrumen yang lahir dari Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 yang ditandatangani pada November 2025.
"Bila kita baca dengan teliti Resolusi 2803 itu maka menjadi jelas bagi kita bahwa BoP dijiwai oleh proposal perdamaian yang disampaikan berbagai negara untuk tidak hanya menciptakan perdamaian di Gaza tetapi juga memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina," ujar Teguh dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/2).
Ia menjelaskan, resolusi tersebut memuat agenda reformasi Otoritas Palestina dan pembangunan kembali Gaza sebagai langkah kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan Palestina. Selain itu, resolusi juga mendorong dialog antara Israel dan Palestina guna menyepakati cakrawala politik untuk hidup berdampingan secara damai dan sejahtera.
"Point ini sejalan dengan salah satu prinsip emas Dasasila Bandung, peaceful coexistance, atau hidup berdampingan secara damai," kata Teguh.
Dasasila Bandung yang dimaksud merujuk pada hasil Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955 di Bandung, yang menjadi tonggak penting diplomasi solidaritas negara-negara Asia dan Afrika.
Lebih lanjut, Teguh menyebut Palestina menghormati berbagai upaya Indonesia dalam mendukung perjuangan kemerdekaan mereka, termasuk melalui keikutsertaan di BoP.
"Dukungan Indonesia untuk Palestina tidak perlu diragukan. Pihak Palestina pun tahu dan sangat menghormati posisi dan strategi perjuangan Indonesia," ujar dosen Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.
Pertemuan Dubes Palestina dengan Tokoh di Indonesia
Ia juga mencontohkan pertemuan Duta Besar Palestina Abdalfatah A.K. Alsattari dengan sejumlah tokoh dan pejabat Indonesia sebagai indikasi kepercayaan Palestina terhadap langkah strategis yang diambil pemerintah Indonesia.
Kritik Disampaikan Objektif
Teguh mengimbau agar kritik terhadap keanggotaan Indonesia di BoP tetap disampaikan secara objektif dan berbasis pada pemahaman dokumen resmi.
"Saya mengimbau teman-teman yang masih mencurigai BoP dan posisi Indonesia di dalamnya agar membaca lagi dengan teliti Resolusi DK PBB 2803. Kritik adalah hal yang kita perlukan untuk mengingatkan. Tetapi agar tidak melebar dan mengganggu objektivitas, sebaiknya kritik disampaikan dalam kerangka yang pasti. Kita sama-sama baca lagi Resolusi itu dengan teliti," demikian Teguh Santosa.
:strip_icc()/kly-media-production/medias/7388762/original/064342500_1780168938-000_B4HM7QH-Luis_Enrique.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/7387907/original/075064400_1780168203-000_B4HM32C.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5579876/original/094143500_1778116913-000_B2339PT.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/7382320/original/037427000_1780162903-000_B4HG2PV.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5212739/original/051133800_1746656674-PSG_ARSENAL_1.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5238447/original/092890900_1748720316-AP25151698766567.jpg)
