Mulai Tahun 2025, Guru Lolos PPPK Bisa Mengajar di Sekolah Swasta

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyatakan pemerintah tengah berupaya menemukan solusi terbaik bagi status guru PPPK paruh waktu, menjanjikan kepastian bagi ribuan pendidik di seluruh Indonesia.

Dinas Pendidikan Kota Mataram menegaskan Gaji Guru PPPK Paruh Waktu tidak akan lagi bersumber dari dana BOS, melainkan APBD, memberikan kepastian status ASN bagi para pengajar dan menjamin kesejahteraan mereka.

Seluruh guru honorer tersebut akan dialihstatuskan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik secara penuh maupun paruh waktu.

Kabar baik bagi dunia pendidikan! Pemkot Semarang memastikan tidak akan ada lagi Guru Honorer mulai tahun 2026, karena semua akan diangkat menjadi PPPK penuh atau paruh waktu.

Kementerian Agama memperluas program Pelatihan Guru Agama bagi semua keyakinan dan meningkatkan tunjangan profesi guru non-PNS, demi pemerataan kompetensi dan kesejahteraan.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengumumkan perluasan akses PPG lintas agama secara signifikan, tidak hanya untuk guru Islam, demi menghapus disparitas dan meningkatkan kesejahteraan guru.

Pemkot Bima serius memperjuangkan Aspirasi Guru Swasta PPPK yang telah lama mengabdi ke pemerintah pusat, membuka harapan baru bagi kesetaraan kesejahteraan. Akankah berhasil?

Abdul Mu'ti menyebut, pihaknya masih mematangkan skema dalam merekrut guru.

Sekolah swasta akan dilibatkan dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang akan menggantikan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada 2025 ini.

Keputusan evaluasi itu diambil setelah beberapa minggu belakangan, Abdul Mu'ti beraudiensi ke beberapa organisasi yang menyelenggarakan pendidikan.

"1,6 juta guru belum sejahtera mendapatkan tunjangan sertifikasi. Ini yang akan didorong oleh pemerintah."

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi menyodorkan dua langkah strategis untuk menekan angka belanja pegawai Kabupaten Bekasi yang kini menjadi sorotan nasional, demi menjaga stabilitas fiskal daerah.

DPR meminta pemerintah daerah tetap memenuhi kewajibannya terhadap para pegawai.

Proses transisi dari PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK penuh waktu akan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja pegawai.

Mendagri juga memaparkan sejumlah strategi guna menyesuaikan postur belanja pegawai maksimal 30 persen.

Mendagri menjelaskan, salah satu isu yang banyak menjadi perhatian daerah berkaitan dengan ketentuan belanja pegawai.

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mendesak Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk segera mencairkan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemprov Bengkulu, paling lambat Senin mend

Dalam proses interogasi yang berlangsung di kendaraan taktis Brimob, penyidik menanyakan sejumlah luka yang ditemukan pada tubuh korban.

Saat itu, Taufik meminta saran apakah mesti tetap kabur dari kejaran polisi atau menyerahkan diri. Dadang pun menyarankan agar Taufik memilih menyerahkan diri.

Kenaikan suhu ekstrem yang terus berlanjut telah memicu kewaspadaan di berbagai negara di dunia.

Rieke menyampaikan bahwa fungsi pengawasan tersebut dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satunya datang dari KH Muhammad Shofwan Taj atau yang dikenal sebagai Lora Shofwan, Pengasuh PP Sembilangan, Bangkalan, Madura.

Pemprov menilai kiriman tersebut sebagai bentuk perhatian dan bagian dari dinamika hubungan antardaerah dalam momentum perayaan hari jadi ibu kota.