Mulai Tahun 2025, Guru Lolos PPPK Bisa Mengajar di Sekolah Swasta

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyatakan pemerintah tengah berupaya menemukan solusi terbaik bagi status guru PPPK paruh waktu, menjanjikan kepastian bagi ribuan pendidik di seluruh Indonesia.

Dinas Pendidikan Kota Mataram menegaskan Gaji Guru PPPK Paruh Waktu tidak akan lagi bersumber dari dana BOS, melainkan APBD, memberikan kepastian status ASN bagi para pengajar dan menjamin kesejahteraan mereka.

Seluruh guru honorer tersebut akan dialihstatuskan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik secara penuh maupun paruh waktu.

Kabar baik bagi dunia pendidikan! Pemkot Semarang memastikan tidak akan ada lagi Guru Honorer mulai tahun 2026, karena semua akan diangkat menjadi PPPK penuh atau paruh waktu.

Kementerian Agama memperluas program Pelatihan Guru Agama bagi semua keyakinan dan meningkatkan tunjangan profesi guru non-PNS, demi pemerataan kompetensi dan kesejahteraan.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengumumkan perluasan akses PPG lintas agama secara signifikan, tidak hanya untuk guru Islam, demi menghapus disparitas dan meningkatkan kesejahteraan guru.

Pemkot Bima serius memperjuangkan Aspirasi Guru Swasta PPPK yang telah lama mengabdi ke pemerintah pusat, membuka harapan baru bagi kesetaraan kesejahteraan. Akankah berhasil?

Abdul Mu'ti menyebut, pihaknya masih mematangkan skema dalam merekrut guru.

Sekolah swasta akan dilibatkan dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang akan menggantikan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada 2025 ini.

Keputusan evaluasi itu diambil setelah beberapa minggu belakangan, Abdul Mu'ti beraudiensi ke beberapa organisasi yang menyelenggarakan pendidikan.

"1,6 juta guru belum sejahtera mendapatkan tunjangan sertifikasi. Ini yang akan didorong oleh pemerintah."

Bahkan, gaji mereka turun drastis ketimbang saat masih berstatus honorer.

Pemerintah Kabupaten Donggala siap membentuk Satgas Narkoba lintas sektor untuk menghadapi ancaman serius terhadap pembangunan sumber daya manusia di wilayah tersebut.

Ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Lombok Tengah akan menerima gaji mereka yang tertunda, dengan anggaran disiapkan dalam APBD Perubahan 2026.

Pemerintah Kota Mataram mengajukan 200 Formasi CASN Mataram 2026 ke KemenPAN RB, dengan mayoritas untuk CPNS pelamar umum. Simak rincian dan alasan di balik usulan ini!

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memastikan ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan tetap dipertahankan, menepis isu perumahan di tengah tekanan fiskal dan pembatasan belanja pegawai.

Bupati Bangka Fery Insani memastikan ribuan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak akan dihentikan. Ia menegaskan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka masih mencukupi untuk belanja pegawai, menepis kekhawatiran terka

Dia terbukti positif mengonsumsi narkoba saat tim gabungan Ditjenpas Kanwil Jateng melaksanakan inspeksi ke Lapas Kelas I Semarang.

Saksi pun meminta bantuan warga hingga massa berkerumun di lokasi. Massa yang emosi berhasil menangkap salah satu pelaku.

Seskab Teddy Indra Wijaya menyampaikan pertemuan tersebut membahas terkait perkembangan pembangunan program hilirisasi di 13 lokasi di berbagai wilayah.

Dalam pertemuan itu, Kapolri juga menyampaikan perkembangan sejumlah program strategis di lingkungan Kepolisian.

Ahmad Dhani menyatakan bahwa dia tidak terlalu terlibat dalam perencanaan konsep pernikahan El Rumi.

Setibanya di tempat kejadian, petugas tidak menemukan adanya kebakaran seperti yang dilaporkan.