MK Perintahkan SD-SMP Negeri Swasta Gratis, Begini Kata Mendikbud Dasmen

Meski wajib melaksanakan, Abdul Mu'ti menegaskan dalam putusan tersebut, pemenuhan pendidikan gratis bisa dilakukan secara bertahap.

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat membeberkan alasan sekolah gratis penting bagi seluruh anak Indonesia, termasuk di sekolah swasta.

Pemerintah mengungkapkan alasan implementasi sekolah swasta gratis tidak mungkin dapat dilaksanakan pada tahun 2025 ini.

Atip juga mengatakan hingga saat ini peraturan teknis atau petunjuk teknis dalam menjalankan kebijakan tersebut, belum ada

Pemerintah mengungkapkan SD-SMP swasta gratis sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) kemungkinan dilakukan pada tahun ajaran mendatang (2026)

Pemkot Solo akan mendukung penuh dan menjalankan kebijakan pusat,

Dia menjelaskan, persoalan pendidikan juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sehingga, hal ini bersifat konkuren atau urusan yang sudah dibagi.

MK memutuskan pemerintah wajib menggratiskan SD-SMP negeri dan swasta. Istana buka suara atas keputusan MK itu.

Apa pertimbangan MK terkait biaya di sekolah swasta berkurikulum internasional atau keagamaan?

DPR mendukung Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang mewajibkan pemerintah menggratiskan pendidikan SD sampai SMP di sekolah negeri dan swasta.

Dalam kondisi tertentu, terdapat peserta didik yang terpaksa bersekolah di sekolah swasta akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri.

MK mengatakan pemerintah wajib untuk menggratiskan pendidikan dasar, mulai dari SD-SMP negeri atau swasta.

Inovasi Pendidikan Gratis Papua Tengah: Lebih dari 26 ribu pelajar SMP di delapan kabupaten akan menikmati sekolah tanpa biaya mulai 2026, wujudkan pemerataan akses dan cegah putus sekolah.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berkomitmen kuat pada pelaksanaan SPMB 2026/2027 yang bersih, transparan, dan akuntabel, menjamin semua anak Banyuwangi berhak atas pendidikan.

Pramono belum memerinci bentuk sanksi atau tindakan yang akan diberikan kepada sekolah yang terbukti masih memungut biaya dari peserta didik.

Meskipun menghadapi keterbatasan anggaran, Wali Kota Sorong Septinus Lobat menegaskan bahwa pendidikan tetap menjadi prioritas utama untuk membangun sumber daya manusia Papua yang berkualitas dan berdaya saing.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) berhasil meraih penghargaan nasional atas keberhasilan memacu pengembangan digitalisasi dan akses pendidikan inklusif Kalteng, memastikan pemerataan kualitas pendidikan bagi seluruh peserta didik.

Dengan adanya Sekolah Rakyat, harapan Kuat untuk memberikan pendidikan yang layak bagi anaknya semakin terbuka lebar.

Ketua Umum Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Tiongkok (PPIT), Al Busyra Basnur, menekankan pentingnya generasi muda Indonesia mengadopsi etos dan Budaya Kerja Tiongkok agar tidak hanya menjadi pasar global.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendorong kepala daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) segera menyiapkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat Merah Putih (SRMP) permanen, guna mewujudkan target pemerataan pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mengoptimalkan program Desa Sadar Sekolah untuk menekan angka putus sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Inisiatif ini diharapkan mampu memperluas akses pendidikan bagi anak-anak rentan putus sekolah.

Proyek Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat Kulon Progo di Gulurejo terus dikebut. Dengan sistem kerja nonstop dan penambahan pekerja, target penyelesaian 20 Juni 2026 optimis tercapai.

Penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) di Pamekasan terbukti membawa Manfaat Tunjangan Profesi Guru signifikan, tidak hanya meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga mendorong inovasi pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan bagi siswa.

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah telah merampungkan dokumen persiapan Pembangunan Sekolah Rakyat, langkah strategis meningkatkan akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu di daerah tersebut.