MK Putuskan Pendidikan Dasar Negeri dan Swasta Gratis, DPR: Pemerintah Wajib Laksanakan!

Meski wajib melaksanakan, Abdul Mu'ti menegaskan dalam putusan tersebut, pemenuhan pendidikan gratis bisa dilakukan secara bertahap.

Murid tingkat SMP dalam program Rintisan Sekolah Swasta Gratis belajar dalam kelas saat kegiatan MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah) di SMP Tarbiyah Isla

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat membeberkan alasan sekolah gratis penting bagi seluruh anak Indonesia, termasuk di sekolah swasta.

Pemerintah mengungkapkan alasan implementasi sekolah swasta gratis tidak mungkin dapat dilaksanakan pada tahun 2025 ini.

Atip juga mengatakan hingga saat ini peraturan teknis atau petunjuk teknis dalam menjalankan kebijakan tersebut, belum ada

Pemerintah mengungkapkan SD-SMP swasta gratis sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) kemungkinan dilakukan pada tahun ajaran mendatang (2026)

Pemkot Solo akan mendukung penuh dan menjalankan kebijakan pusat,

Menanggapi putusan MK tersebut, Mendikbud Dasmen, Abdul Mu’ti menegaskan, keputusan tersebut final dan mengikat.

Dia menjelaskan, persoalan pendidikan juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sehingga, hal ini bersifat konkuren atau urusan yang sudah dibagi.

MK memutuskan pemerintah wajib menggratiskan SD-SMP negeri dan swasta. Istana buka suara atas keputusan MK itu.

Apa pertimbangan MK terkait biaya di sekolah swasta berkurikulum internasional atau keagamaan?

Dalam kondisi tertentu, terdapat peserta didik yang terpaksa bersekolah di sekolah swasta akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri.

Gubernur Khofifah memastikan program Revitalisasi Sekolah Jawa Timur untuk SMA, SMK, dan SLB berlanjut pada 2026, demi kualitas layanan pendidikan yang lebih baik dan fasilitas yang memadai.

Sekprov Sulsel tegaskan sekolah swasta adalah mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pendidikan inklusif dan berkualitas, memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikan layak.

Temukan penyebab sekolah swasta mahal di Indonesia, dari fasilitas hingga kebijakan institusi yang mempengaruhi biaya pendidikan.

"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo.

MK menilai frasa “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya” dalam UU Sisdiknas menimbulkan multitafsir & praktik diskriminatif.

Mahkamah Konstitusi memutuskan pemerintah pusat dan daerah harus menggratiskan pendidikan dasar.

Dinas Pendidikan Kota Depok sedang mematangkan penyelarasan Program RSSG dengan Sistem Penerimaan Siswa Baru (SPMB) berbasis online, yang siap dibuka pada Juni 2026 untuk 49 sekolah swasta gratis.

Pemerintah Kabupaten Kudus kembali melanjutkan Program Pertukaran Pelajar antar sekolah, bertujuan menyetarakan kualitas pendidikan dan memperkaya pengalaman siswa serta guru, sekaligus mengampanyekan budaya bersepeda.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah merilis jadwal lengkap Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk jenjang SD dan SMP tahun 2026, dengan pendaftaran yang akan segera ditutup pada akhir Februari. Jangan lewatkan kesempatan untuk men

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mengalokasikan dana fantastis sebesar Rp30 miliar pada APBD 2026 untuk penguatan fasilitas pendidikan, demi menunjang kegiatan belajar-mengajar yang maksimal dan berkualitas.

Korban diketahui bernama Julian (13), siswa kelas VII. Ia diduga mengalami luka akibat senjata tajam dalam insiden yang terjadi di lingkungan sekolah.

Sekitar 50 ribu lulusan SMP sederajat yang berpotensi tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK baik negeri maupun swasta