Wali Kota Sorong Tegaskan Pendidikan Prioritas Utama di Tengah Keterbatasan Anggaran

Pemerintah Kota Sorong, melalui pernyataan tegas Wali Kota Septinus Lobat, berkomitmen penuh menjadikan sektor pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Komitmen ini disampaikan dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu (2/5). Langkah ini diambil untuk memastikan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Papua, meskipun dihadapkan pada tantangan keterbatasan anggaran.

Wali Kota Septinus Lobat menegaskan bahwa pendidikan adalah sektor strategis yang tidak bisa diabaikan, sebab merupakan penentu masa depan bangsa dan daerah. "Tidak ada tawar-menawar. Pendidikan tetap menjadi prioritas utama, meskipun kondisi keuangan daerah saat ini mengalami keterbatasan akibat kebijakan efisiensi," ujarnya. Penegasan ini menggarisbawahi pentingnya investasi jangka panjang pada pendidikan demi kemajuan berkelanjutan.

Menurut Septinus, tidak ada satu pun bangsa yang bisa maju tanpa sistem pendidikan yang baik dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Sorong bertekad untuk terus menyelenggarakan pendidikan secara optimal di tengah berbagai tantangan yang ada, mencontoh kemajuan negara seperti Singapura yang fokus pada pendidikan.

Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, secara konsisten menekankan bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk kemajuan. Dia meyakini bahwa investasi pada sektor ini akan menentukan kualitas generasi mendatang dan daya saing daerah di masa depan. Komitmen ini tidak hanya sebatas retorika, melainkan menjadi panduan dalam setiap kebijakan pembangunan di Kota Sorong.

Dalam pidatonya saat Hardiknas 2026, Septinus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan momen tersebut sebagai refleksi. Refleksi ini ditujukan untuk menghargai perjuangan para pahlawan pendidikan yang telah membuka akses pendidikan hingga saat ini. "Hari ini kita menikmati hasil perjuangan mereka. Ke depan, kita harus melanjutkan dengan membangun pendidikan yang lebih baik," kata Septinus.

Harapan besar diletakkan pada penguatan sektor pendidikan untuk melahirkan generasi Papua yang cerdas, berdaya saing, serta mampu berkontribusi signifikan dalam pembangunan nasional. Visi ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk menciptakan SDM unggul yang siap menghadapi tantangan global.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Sorong, Yuliana Kirihio, menegaskan bahwa program sekolah gratis harus sejalan dengan peningkatan mutu pendidikan. Kebijakan ini tidak boleh diartikan sebagai kelonggaran dalam disiplin, baik bagi siswa maupun tenaga pendidik. "Sekolah gratis ini jangan sampai seperti membuang garam ke laut. Jangan sampai murid merasa santai, guru juga ikut santai, sehingga mutu pendidikan tidak bisa dipertahankan," ujar Yuliana.

Disdikbud Kota Sorong terus berupaya meningkatkan kualitas tenaga pendidik melalui berbagai program. Program tersebut meliputi pendidikan dan pelatihan, penguatan kapasitas guru, serta keterlibatan dalam peningkatan kompetensi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa fasilitas pendidikan yang diberikan diimbangi dengan kualitas pengajaran yang mumpuni.

Ke depan, Disdikbud Kota Sorong berencana menjalin kerja sama dengan sejumlah yayasan, termasuk dari luar daerah, untuk menghadirkan pelatihan bagi guru. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah, terutama dalam hal disiplin mengajar dan metode pengajaran yang inovatif. "Ke depan, kami akan mendatangkan pelatih dari luar untuk meningkatkan kemampuan guru, terutama dalam hal disiplin mengajar dan metode pembelajaran," jelas Yuliana.

Penguatan pendidikan akan difokuskan mulai dari jenjang sekolah dasar (SD) sebagai fondasi utama pembentukan karakter dan kemampuan siswa. Ini dilakukan sebelum siswa melanjutkan ke tingkat pendidikan berikutnya, memastikan dasar yang kuat untuk jenjang selanjutnya. Strategi ini diharapkan dapat menciptakan generasi yang memiliki pondasi akademik dan karakter yang kokoh.

Meskipun demikian, Yuliana mengakui bahwa keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi turut mempengaruhi pelaksanaan program pendidikan. Kondisi ini menyebabkan belum seluruh sekolah dapat dijangkau secara bersamaan untuk program peningkatan mutu. "Kami akan menetapkan beberapa sekolah sebagai sampel atau percontohan untuk peningkatan mutu pendidikan," ungkapnya.

Terkait kesejahteraan guru, pemerintah daerah tetap mengacu pada regulasi yang ada dalam pemberian insentif dan tunjangan sesuai beban kerja. Implementasi kebijakan ini masih menunggu penguatan aturan lebih lanjut. Upaya ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan tenaga pendidik, yang merupakan pilar penting dalam mewujudkan Pendidikan Prioritas Sorong yang berkualitas.

Sumber: AntaraNews