Sekolah Gratis

Pramono belum memerinci bentuk sanksi atau tindakan yang akan diberikan kepada sekolah yang terbukti masih memungut biaya dari peserta didik.

Gubernur Banten Andra Soni merayakan Idul Fitri 1447 H dengan menggelar silaturahim bersama anak yatim dan dhuafa, sekaligus menegaskan komitmen Pemprov untuk perluasan program sekolah gratis.

Pemerintah Provinsi Banten serius menggarap pembangunan desa sebagai strategi utama pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di wilayahnya. Langkah ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Wali Kota Eva Dwiana menegaskan komitmen Pemkot Bandarlampung untuk melengkapi persyaratan operasional SMA Siger Bandarlampung, memastikan akses pendidikan bagi anak-anak kurang mampu tetap terjamin.

Program pendidikan gratis dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah disambut baik SMK Paniai, meringankan beban orang tua siswa sekaligus meningkatkan kualitas SDM daerah.

Pemerintah Kota Serang serius mematangkan lahan untuk Pembangunan Sekolah Rakyat, mengalihkan lokasi ke Kecamatan Taktakan demi efisiensi anggaran dan lingkungan kondusif bagi anak kurang mampu.

Prabowo Subianto mengungkapkan rencana untuk menyediakan sekolah berasrama gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyiapkan anggaran Rp43 miliar demi menjalankan program sekolah gratis bagi siswa SMA/SMK/SLB negeri, fokus pada Kepulauan Nias dan wilayah terdampak bencana, untuk tahun ajaran 2026-2027.

Bappeda Kota Tangerang menargetkan peningkatan signifikan penerima Beasiswa Tangerang Cerdas dan program sekolah gratis pada tahun 2026, menjamin akses pendidikan merata bagi ribuan siswa.

Sumatra Utara menerima Rp852 miliar untuk Revitalisasi Sekolah di 897 lembaga pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti berharap bantuan ini dimanfaatkan optimal demi mutu pendidikan.

Atip juga mengatakan hingga saat ini peraturan teknis atau petunjuk teknis dalam menjalankan kebijakan tersebut, belum ada

Pemerintah mengungkapkan SD-SMP swasta gratis sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) kemungkinan dilakukan pada tahun ajaran mendatang (2026)

Bantuan dari negara bisa diberikan kepada peserta didik di sekolah swasta, bukan langsung ke lembaganya.

Karena itu, menurut dia, negara tidak boleh membuat kebijakan yang justru bisa mematikan keberadaan lembaga pendidikan swasta.

MK mewajibkan negara menggratiskan pendidikan dasar sembilan tahun dari SD hingga SMP, termasuk sekolah swasta tertentu.

Mahyeldi mengatakan, putusan itu wajib dipatuhi. Dia menyebut, sejauh ini sekolah negeri memang sudah digratiskan di Sumatera Barat.

Temukan penyebab sekolah swasta mahal di Indonesia, dari fasilitas hingga kebijakan institusi yang mempengaruhi biaya pendidikan.

Nomor 3/PUU-XXIII/2025 diajukan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia bersama tiga pemohon individu

Pemkot Solo akan mendukung penuh dan menjalankan kebijakan pusat,

Menanggapi putusan MK tersebut, Mendikbud Dasmen, Abdul Mu’ti menegaskan, keputusan tersebut final dan mengikat.