Sekolah Gratis Mulai Bertahap 2028, Habiskan Anggaran Rp302 Triliun

Banggar DPR menargetkan sekolah gratis bertahap mulai 2028, dari SD hingga perguruan tinggi. Ada pilot project Rp 5 triliun dan proyeksi anggaran besar.

Oleh Ady Anugrahadi - Reporter

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menargetkan program sekolah gratis dari jenjang SD hingga perguruan tinggi mulai dijalankan secara bertahap pada 2028. Perhitungan awal menunjukkan kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp 302 triliun.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, merinci estimasi itu terdiri atas Rp 210 triliun untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, serta Rp 92 triliun untuk perguruan tinggi.

"Hitungan sementara dibutuhkan sekitar Rp 210 triliun untuk SD, SMP, dan SMA secara keseluruhan. Kemudian untuk perguruan tinggi Rp 92 triliun. Artinya, totalnya hampir Rp 302 triliun," ujar Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Sebagai langkah awal, Banggar mengalokasikan Rp 5 triliun untuk proyek percontohan (pilot project) yang diprioritaskan bagi jenjang SD hingga SMP di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Makanya tidak bisa langsung sak tek sak tek Banggar memutuskan, karena kita ingin tahu tata kelolanya seperti apa dulu. Kita akan hitung sebenarnya berapa kebutuhan biaya per siswa," tuturnya.

Sekolah Gratis Dijalankan Bertahap, Kaji Keterlibatan Swasta

Untuk menjaga akuntabilitas dan efisiensi anggaran, Said mengusulkan pelaksanaan dilakukan bertahap. Pada 2028, cakupan target diusulkan berada di kisaran 60 hingga 75 persen, kemudian ditingkatkan menjadi 100 persen pada 2029.

"Ini pilihan paling ideal agar tidak menimbulkan persoalan tata kelola di kemudian hari. Katakanlah di 2028 sebesar 60 hingga 75 persen dulu, baru pada 2029 mencapai 100 persen. Saya ingin mencoba realistis," tegas Said.

Ia menambahkan, angka yang disampaikan masih merupakan kalkulasi awal untuk sekolah negeri. Ke depan, Banggar bersama pemerintah akan mengkaji kemungkinan pelibatan sekolah swasta serta sekolah negeri di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag).

"Hitungan Rp 210 triliun itu masih kasar untuk sekolah negeri di bawah Kemendikbud. Lalu bagaimana dengan sekolah swasta ke depannya? Sekolah negeri di bawah Kementerian Agama juga harus masuk, jangan sampai ada diskriminasi," pungkasnya.