LIVE

Pemkot Solo Siap Jalankan Keputusan MK soal Sekolah Swasta Gratis

Pemkot Solo akan mendukung penuh dan menjalankan kebijakan pusat,

sekolah gratis
Pemkot Solo Siap Jalankan Keputusan MK soal Sekolah Swasta Gratis
Pemkot Solo Siap Jalankan Keputusan MK soal Sekolah Swasta Gratis (merdeka.com)

Wali Kota Solo Respati Ardi menyatakan siap menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pemerintah menggratiskan pendidikan dasar baik di sekolah negeri maupun swasta. Dia menegaskan, pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat.

"Kita menunggu pusat kalau itu arahannya seperti apa," ujar Respati saat ditemui di Balai Kota Solo, Rabu (28/5).

Ia menyebutkan, saat ini Pemkot Solo sudah menerapkan pendidikan gratis di sekolah negeri, namun kebijakan serupa untuk sekolah swasta belum diberlakukan karena belum ada keputusan teknis dari pemerintah pusat.

"Kalau kami saat ini yang berjalan negeri memang gratis. Kalau ada keputusan MK yang lain kami menunggu pemerintah pusat aja," ungkapnya.

Taat Instruksi Pusat

Respati menegaskan Pemkot Solo akan mendukung penuh dan menjalankan kebijakan pusat, termasuk apabila nantinya sekolah swasta juga harus digratiskan.

"Kami siap menjalankan apapun dari pemerintah pusat," tambahnya.

Soal skema atau teknis pelaksanaan kebijakan tersebut, Respati belum dapat memberikan penjelasan lebih jauh karena keputusan MK baru saja diumumkan.

"Kami masih menunggu. Keputusan MK, kan baru kemarin," tukasnya.

Pendidikan Dasar Wajib Gratis, Negeri Maupun Swasta

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait pembiayaan pendidikan dasar. MK menyatakan pemerintah wajib menggratiskan pendidikan dasar pada satuan pendidikan SD, SMP, dan madrasah atau sederajat, baik negeri maupun swasta.

"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024 di Jakarta, Selasa (27/5).

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan, frasa “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya” dalam Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas telah menimbulkan multitafsir dan perlakuan diskriminatif.

“Penerapannya yang hanya berlaku bagi sekolah negeri dapat menimbulkan kesenjangan akses pendidikan dasar bagi siswa yang bersekolah di sekolah swasta,” jelas Enny.

Dalam praktiknya, banyak siswa terpaksa masuk sekolah swasta karena keterbatasan daya tampung sekolah negeri, sehingga perlakuan berbeda terkait biaya dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dalam UUD 1945.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Achmad Fikri Fakih Haq
Editor Achmad Fikri Fakih Haq
A
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Prediksi Portugal vs Kroasia: Pertaruhan Terakhir Cristiano Ronaldo dan Luka Modric

{{caption}}
Rusa TMP Kalibata Kabur, Berkeliaran di Jalanan

{{caption}}
Momen Akrab Prabowo dan Jokowi di HUT Bhayangkara ke-80

{{caption}}
Tak Hanya Penyekapan, Taufik Hidayat Terjerat Kasus Kejahatan Lain

{{caption}}
Separuh Jalan Kuansing Rusak, Bupati Malah Terima Suap Mobil Mewah

{{caption}}
Hoaks Seputar Prabowo Subianto Beredar di Media Sosial, Simak Faktanya

Topik Terkait
{{caption}}
Putusan MK soal Sisdiknas, Mendikdasmen sebut Masih Bolehkan Sekolah Pungut Biaya

Meski wajib melaksanakan, Abdul Mu'ti menegaskan dalam putusan tersebut, pemenuhan pendidikan gratis bisa dilakukan secara bertahap.

Mendikdasmen Abdul Mu'ti
{{caption}}
FOTO: Hari Pertama Tahun Ajaran Baru, SMP Swasta Gratis di Depok Resmi Dimulai

Murid tingkat SMP dalam program Rintisan Sekolah Swasta Gratis belajar dalam kelas saat kegiatan MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah) di SMP Tarbiyah Isla

Berita Foto
{{caption}}
Hakim MK Beberkan Pentingnya Sekolah Gratis, Kutip Pesan dan Cita-Cita Bung Karno soal Bangsa Besar

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat membeberkan alasan sekolah gratis penting bagi seluruh anak Indonesia, termasuk di sekolah swasta.

Sekolah gratis
{{caption}}
Alasan Pemerintah Sekolah Swasta Gratis Tak Mungkin Digelar Tahun Ini

Pemerintah mengungkapkan alasan implementasi sekolah swasta gratis tidak mungkin dapat dilaksanakan pada tahun 2025 ini.

Sekolah Swasta Gratis
{{caption}}
VIDEO: Bocoran Wamen Prabowo, SD dan SMP Swasta Gratis Bisa Dilaksanakan Tahun Depan

Atip juga mengatakan hingga saat ini peraturan teknis atau petunjuk teknis dalam menjalankan kebijakan tersebut, belum ada

Berita Update
{{caption}}
Bocoran Wamendikdasmen: Pelaksanaan SD-SMP Swasta Gratis Kemungkinan Tahun 2026

Pemerintah mengungkapkan SD-SMP swasta gratis sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) kemungkinan dilakukan pada tahun ajaran mendatang (2026)

SD-SMP Gratis
{{caption}}
MK Perintahkan SD-SMP Negeri Swasta Gratis, Begini Kata Mendikbud Dasmen

Menanggapi putusan MK tersebut, Mendikbud Dasmen, Abdul Mu’ti menegaskan, keputusan tersebut final dan mengikat.

Sekolah gratis
{{caption}}
MK Minta Negara Gratiskan Sekolah, Wamendikdasmen: Pendidikan Bukan Hanya Urusan Pusat tapi juga Daerah

Dia menjelaskan, persoalan pendidikan juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sehingga, hal ini bersifat konkuren atau urusan yang sudah dibagi.

Sekolah gratis
{{caption}}
MK Wajibkan SD-SMP Negeri dan Swasta Gratis, Begini Reaksi Istana

MK memutuskan pemerintah wajib menggratiskan SD-SMP negeri dan swasta. Istana buka suara atas keputusan MK itu.

istana
{{caption}}
Putuskan SD-SMP Negeri dan Swasta Gratis, Begini Penjelasan Lengkap MK Soal Biaya di Sekolah Kurikulum Internasional

Apa pertimbangan MK terkait biaya di sekolah swasta berkurikulum internasional atau keagamaan?

sekolah gratis mk
{{caption}}
MK Putuskan Pendidikan Dasar Negeri dan Swasta Gratis, DPR: Pemerintah Wajib Laksanakan!

DPR mendukung Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang mewajibkan pemerintah menggratiskan pendidikan SD sampai SMP di sekolah negeri dan swasta.

Sekolah Swasta
{{caption}}
Keputusan MK: Negara Harus Gratiskan Sekolah SD-SMP Negeri dan Swasta

Dalam kondisi tertentu, terdapat peserta didik yang terpaksa bersekolah di sekolah swasta akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri.

Sekolah gratis
{{caption}}
Pemprov Banten Gandeng Mahasiswa Kawal Pembangunan Daerah, Peran Strategis Kaum Muda

Pemprov Banten menggandeng mahasiswa sebagai mitra strategis mengawal pembangunan daerah. Mahasiswa Banten Bersatu siap berkontribusi aktif dalam perumusan kebijakan publik yang positif.

bem banten bersatu
{{caption}}
Pendidikan Gratis Papua Tengah Siap Sasar 26 Ribu Pelajar SMP di 2026

Inovasi Pendidikan Gratis Papua Tengah: Lebih dari 26 ribu pelajar SMP di delapan kabupaten akan menikmati sekolah tanpa biaya mulai 2026, wujudkan pemerataan akses dan cegah putus sekolah.

angka putus sekolah
{{caption}}
SPMB Bersih Banyuwangi: Pemkab Tekankan Transparansi dan Keadilan untuk Tahun Ajaran 2026/2027

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berkomitmen kuat pada pelaksanaan SPMB 2026/2027 yang bersih, transparan, dan akuntabel, menjamin semua anak Banyuwangi berhak atas pendidikan.

anti kkn
{{caption}}
Gubernur Pramono Wanti-Wanti, Bakal Tindak Sekolah Swasta Gratis Masih Pungut Biaya ke Siswa

Pramono belum memerinci bentuk sanksi atau tindakan yang akan diberikan kepada sekolah yang terbukti masih memungut biaya dari peserta didik.

liputan6
{{caption}}
Wali Kota Sorong Tegaskan Pendidikan Prioritas Utama di Tengah Keterbatasan Anggaran

Meskipun menghadapi keterbatasan anggaran, Wali Kota Sorong Septinus Lobat menegaskan bahwa pendidikan tetap menjadi prioritas utama untuk membangun sumber daya manusia Papua yang berkualitas dan berdaya saing.

disdikbud sorong
{{caption}}
Kalteng Raih Penghargaan Nasional Berkat Sukses Pacu Pendidikan Inklusif Kalteng

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) berhasil meraih penghargaan nasional atas keberhasilan memacu pengembangan digitalisasi dan akses pendidikan inklusif Kalteng, memastikan pemerataan kualitas pendidikan bagi seluruh peserta didik.

akses pendidikan