MK Minta Negara Gratiskan Sekolah, Wamendikdasmen: Pendidikan Bukan Hanya Urusan Pusat tapi juga Daerah
Dia menjelaskan, persoalan pendidikan juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sehingga, hal ini bersifat konkuren atau urusan yang sudah dibagi.
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan agar pemerintah pusat dan daerah harus menggratiskan pendidikan dasar yang diselenggarakan pada satuan pendidikan SD, SMP, dan madrasah atau sederajat, baik di sekolah negeri maupun swasta.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq menyebut, pihaknya akan mengkaji putusan ini. Dia menjelaskan, persoalan pendidikan juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sehingga, hal ini bersifat konkuren atau urusan yang sudah dibagi.
"Ini juga akan terkait dengan pemerintah daerah, karena urusan pendidikan bukan kewenangan absolut pemerintah pusat, tapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah karena bersifat konkuren," kata Fajar di Movenpick Hotel, Jakarta, Rabu (28/5).
"Apalagi pendidikan dasar seperti SD, SMP itu juga berada di bawah pengelolaan dan tanggung jawab pemerintah daerah, kota, dan perumahan," sambungnya.
Fajar melanjutkan, pihaknya juga menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, soal keputusan MK itu, Kemendikdasmen masih melakukan kajian internal.
"Ya, kami sedang dalam proses pengkajian di internal, tentu juga kita akan menunggu arahan Bapak Presiden mengenai hal ini," ucapnya.
"Kan kemarin keputusannya keluar, jadi kita masih proses, kita akan lihat juga, karena salinan resminya belum kami terima. Jadi kan pasti berada di media sosial," imbuh Fajar.
Negara Harus Gratiskan Sekolah
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa negara, dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah harus menggratiskan pendidikan dasar yang diselenggarakan pada satuan pendidikan SD, SMP, dan madrasah atau sederajat, baik di sekolah negeri maupun swasta.
"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024 di MK RI, Jakarta, Selasa.
MK menyatakan frasa "wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya" dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) telah menimbulkan multitafsir dan perlakuan diskriminatif sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
Dijelaskan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih bahwa frasa "wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya" yang penerapannya hanya berlaku bagi sekolah negeri dapat menimbulkan kesenjangan akses pendidikan dasar bagi siswa yang bersekolah di sekolah swasta.
Terlebih, dalam kondisi tertentu, terdapat peserta didik yang terpaksa bersekolah di sekolah swasta akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
Dalam kondisi demikian, menurut MK, negara tetap memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan tidak ada peserta didik yang terhambat memperoleh pendidikan dasar hanya karena faktor ekonomi dan keterbatasan sarana pendidikan dasar.
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5571626/original/090853900_1777655409-IMG_1204.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5571624/original/064963700_1777654238-577638.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5571617/original/014703300_1777651860-Kasi_Bimbad_dan_KBIHU_Daker_Makkah_Erti_Herlina_di_Kantor_Daker_Makkah__1_Mei_2026.__dok._Media_Center_Haji_2026_.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5571607/original/001570600_1777648161-dc03498d-bd78-4f86-bb1d-41993bba9cce.jpeg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5571600/original/027577000_1777647308-WhatsApp_Image_2026-05-01_at_21.53.39.jpeg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5571596/original/076838000_1777646391-WhatsApp_Image_2026-05-01_at_21.34.24.jpeg)
