MK: Pemerintah Wajib Gratiskan Sekolah SD-SMP Negeri atau Swasta

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menegaskan bahwa alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditempatkan dalam pos anggaran pendidikan merupakan keputusan politik yang telah disepakati DPR dan pemerintah, sesuai mandat konstitusi APBN.

Permohonan ini diajukan oleh Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (LMID) bersama dengan empat pemohon lainnya.

Meski wajib melaksanakan, Abdul Mu'ti menegaskan dalam putusan tersebut, pemenuhan pendidikan gratis bisa dilakukan secara bertahap.

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat membeberkan alasan sekolah gratis penting bagi seluruh anak Indonesia, termasuk di sekolah swasta.

Pemerintah mengungkapkan alasan implementasi sekolah swasta gratis tidak mungkin dapat dilaksanakan pada tahun 2025 ini.

Atip juga mengatakan hingga saat ini peraturan teknis atau petunjuk teknis dalam menjalankan kebijakan tersebut, belum ada

Pemerintah mengungkapkan SD-SMP swasta gratis sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) kemungkinan dilakukan pada tahun ajaran mendatang (2026)

Pemkot Solo akan mendukung penuh dan menjalankan kebijakan pusat,

Menanggapi putusan MK tersebut, Mendikbud Dasmen, Abdul Mu’ti menegaskan, keputusan tersebut final dan mengikat.

Dia menjelaskan, persoalan pendidikan juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sehingga, hal ini bersifat konkuren atau urusan yang sudah dibagi.

MK memutuskan pemerintah wajib menggratiskan SD-SMP negeri dan swasta. Istana buka suara atas keputusan MK itu.

Apa pertimbangan MK terkait biaya di sekolah swasta berkurikulum internasional atau keagamaan?

MK memastikan batas usia minimal calon kepala desa (kades) tetap 25 tahun.

Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan ahli dan saksi dari Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-XXIV/2026 dan Nomor 55/PUU-XXIV/2026.

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana uji materi Undang-Undang Peradilan Agama terkait penetapan isbat awal dan akhir Ramadhan, memicu perdebatan metode hisab dan rukyat yang krusial.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan percepatan Undang-Undang Ketenagakerjaan Baru tidak hanya bergantung pada parlemen, melainkan juga rumusan serikat pekerja dan Apindo. Hal ini menjadi kunci dalam penyelesaian regulasi ketenagakerjaan yan

Dharma Pongrekun mendesak MK meninjau ulang UU Kesehatan, khawatir berpotensi mengancam kedaulatan bangsa, terutama terkait amandemen IHR WHO dan kebebasan berkeyakinan.

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima pencabutan uji materiil KUHP Pasal 603 terkait penetapan kerugian negara oleh BPK. Pemohon memiliki alasan kuat di balik keputusan ini.

Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memastikan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Pulau Pongok berjalan lancar, namun menyoroti tantangan aksesibilitas pendidikan serta optimalisasi Program Indonesia Pintar (PIP).

Insiden tersebut menyebabkan tiga ruang kelas mengalami kerusakan setelah dilalap api.

Selain itu, 10 persen responden mengaku mengetahui adanya pemberian imbalan kepada pihak tertentu selama pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menargetkan program Revitalisasi Sekolah untuk 71.744 lembaga pendidikan di seluruh Indonesia pada tahun 2026, sebuah langkah signifikan untuk meningkatkan fasilitas dan kualitas pembelajaran.

Dinas Pendidikan Bangka Tengah meluncurkan PPDB Elektronik melalui aplikasi Seperadik untuk tahun 2026, menjamin transparansi dan akses pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah.

Hingga kini, warga masih bertahan di tengah genangan air yang belum menunjukkan tanda-tanda penurunan signifikan.