Mentan Amran Ancam Cabut Izin Distributor Nakal yang Permainkan Harga Pupuk

Dinas Pertanian dan Perikanan Rejang Lebong memperingatkan kios untuk menjual pupuk subsidi sesuai HET. Pelanggaran dalam penjualan pupuk subsidi Rejang Lebong akan berujung sanksi berat, termasuk pencabutan izin.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan **deregulasi pupuk** telah berhasil mempercepat distribusi dan menekan biaya produksi, menjadi kunci stabilitas ekonomi nasional.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kembali menegaskan bahwa seluruh bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) adalah gratis bagi petani, menyusul temuan 31 kasus pungutan liar yang merugikan penerima. Penegasan ini memastikan **Bantuan Alsintan Grati

Pemerintah resmi memangkas Harga Pupuk Subsidi sebesar 20% secara nasional, sebuah langkah strategis untuk mendongkrak produktivitas petani dan menjamin ketahanan pangan.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan kios dan distributor kini patuh pada penurunan harga pupuk subsidi 20 persen, mendorong peningkatan pembelian dan percepatan swasembada pangan nasional.

Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar harga pupuk subaisi turun 20 persen. Namun di lapangan masih  banyak yang tidak mematuhinya.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan akan **Mentan Cabut Izin Kios Pupuk** dan distributor yang melanggar HET tanpa toleransi demi keadilan petani.

Menteri Pertanian memastikan temuan ribuan kios pupuk nakal yang menjual pupuk bersubsidi di atas HET tidak akan mengganggu pertanaman petani; sanksi tegas menanti!

Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah melindungi petani dari praktik curang dalam distribusi pupuk bersubsidi.

Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah melindungi petani dari praktik curang dalam distribusi pupuk bersubsidi.

Amran mengatakan, praktik kecurangan beras seperti pengoplosan merupakan tindakan yang menghalangi semangat swasembada pangan.

Seperti apa pernyataan tegas dari Mentan Andi Amran tersebut?

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengumumkan capaian signifikan dalam mewujudkan **Swasembada Pangan Indonesia**, dengan angka impor hanya 5 persen dari 11 komoditas strategis, jauh di bawah batas yang ditetapkan FAO.

Satgas PRR mempercepat rehabilitasi sawah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Langkah ini krusial untuk menjamin pasokan beras, pemulihan petani, dan menjaga ketahanan pangan daerah.

Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menegaskan kondisi lapangan membuktikan stok cadangan beras pemerintah (CBP) melimpah, memperkuat optimisme terhadap capaian swasembada beras di Indonesia di tengah berbagai kritik.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan ekspor CPO Indonesia menunjukkan penguatan signifikan, memperkokoh posisi Tanah Air sebagai raja sawit dunia, didukung peningkatan produksi dan strategi hilirisasi yang berkelanjutan.

Kementerian Pertanian mempercepat target swasembada pangan nasional menjadi satu tahun melalui sembilan strategi terukur. Simak langkah-langkah inovatif pemerintah untuk memperkuat produksi dan ketahanan pangan Indonesia.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengupayakan peremajaan tebu seluas 100 ribu hektare setiap tahun melalui program bongkar ratoon. Langkah ini strategis untuk meningkatkan produktivitas dan mencapai swasembada gula nasional pada tahun 2027.

Penurunan harga sebesar 20 persen ini mencakup seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan petani, termasuk urea, NPK, dan ZA.

Ikan sapu-sapu yang berasal dari perairan yang terkontaminasi tidak layak untuk dikonsumsi.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya memperketat pemantauan harga sawit untuk memastikan stabilitas dan mencegah permainan harga, demi menjaga kesejahteraan petani di daerah tersebut.

Hal ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang menetapkan harga gas bagi industri pupuk di kisaran USD 6 per MMBTU guna menjaga HET.

Pengungkapan ini dilakukan setelah aparat melakukan serangkaian penyelidikan terhadap distribusi pupuk yang diduga tidak sesuai peruntukannya.

Pada periode ini, SP KKPKT menjadi satu-satunya serikat pekerja yang memenuhi ketentuan dan lolos verifikasi untuk mengikuti perundingan.