Menkeu Purbaya sebut Anggaran Bencana Banjir Sumatra Sudah Disiapkan
Hal tersebut akan dikoordinasikan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, anggaran penanganan bencana di wilayah Sumatera dan sekitarnya sudah disiapkan pemerintah.
Hal itu, dia sampaikan saat menghadiri peresmian Rusun Kementerian Keuangan Bali di Kota Denpasar, Jumat (5/12)
Penanganan bencana, kata dia, akan dikoordinasikan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Pihaknya menegaskan, anggaran penanganan tidak berasal langsung dari Kementerian Keuangan, melainkan melalui alokasi BNPB
"Dari Kementerian Keuangan enggak ada (anggaran khusus). Tapi kan ada anggaran dari BNPB. Kita tunggu permintaan dari BNPB. Kalau enggak salah sudah dibentuk satgas khusus untuk di sana. Nanti kita lihat seperti apa anggarannya. Tapi sudah disediakan dananya," kata dia.
Kemudian, untuk saat ini belum ada pengajuan resmi dari BNPB kepada Kemenkeu terkait penambahan anggaran. Namun BNPB masih memiliki cadangan anggaran bencana yang bisa digunakan langsung.
"Belum. Tapi mereka sudah bisa pakai langsung Rp500-600 miliar yang ada di anggaran mereka, anggaran bencana di BNPB. Nanti kalau kurang iya kan masih diajukan lagi kan. Bukan diajukan, dihitung, dananya sudah siap," ujarnya.
Pemerintah Siapkan Dana
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan sejumlah kepala daerah mengeluh keterbatasan dalam menangani bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Tito menyebut sejumlah daerah itu tak lagi memiliki anggaran yang mencukupi untuk mengatasi bencana ini.
Menurutnya, biasanya pemerintah daerah menggunakan anggaran belanja tak terduga (BTT) dalam mengatasi persoalan yang bersifat darurat seperti ini.
"Saya mendapat keluhan dari rekan-rekan kepala daerah, karena ini sudah akhir tahun, anggaran BTT mereka, mereka biasanya kalau darurat gini menggunakan belanja tak terduga, rata-rata sudah tipis sekali," kata Tito di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu (3/12).