Wamendagri Pastikan Anggaran Penanganan Bencana Sumatera Sudah Dialokasikan

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan bahwa anggaran penanganan bencana Sumatera, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, telah dialokasikan sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, menuntut pertanggungjawaban penuh kepala daer

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengonfirmasi bahwa alokasi anggaran untuk penanganan bencana di wilayah Sumatera telah tersedia. Pernyataan ini disampaikan pada Sabtu, 6 Desember, setelah mengisi panel Indonesia Sports Summit 2025 di Indonesia Arena, Jakarta. Alokasi dana ini merupakan tindak lanjut dari perintah langsung Presiden Prabowo Subianto untuk membantu daerah terdampak.

Bima Arya secara tegas mengingatkan seluruh kepala daerah di wilayah terdampak untuk bertanggung jawab penuh atas penggunaan anggaran yang telah digelontorkan. Ia menekankan pentingnya peran pemimpin daerah untuk turun langsung ke lapangan dan memimpin upaya penanganan bencana. Hal ini bertujuan memastikan bantuan sampai tepat sasaran dan pemulihan dapat berjalan efektif.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memberikan instruksi agar seluruh kementerian berkolaborasi secara totalitas dalam menangani bencana banjir dan tanah longsor. Bencana ini diketahui melanda tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kolaborasi ini diharapkan mampu mengoptimalkan seluruh kapasitas nasional dalam upaya mitigasi dan pemulihan pascabencana.

Instruksi Presiden dan Tanggung Jawab Kepala Daerah

Wamendagri Bima Arya menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar semua pihak membantu penanganan bencana di Sumatera. "Presiden sudah perintahkan agar dibantu semua. Jadi anggarannya sudah dialokasikan begitu," kata Bima Arya, mengutip arahan dari Presiden. Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung upaya pemulihan di daerah.

Selain alokasi anggaran, Bima Arya juga menyoroti pentingnya peran kepemimpinan daerah. Ia meminta agar kepala daerah betul-betul bertanggung jawab penuh dan memimpin langsung di lapangan bersama-sama masyarakat. Keterlibatan aktif kepala daerah diharapkan dapat mempercepat proses penanganan dan memastikan efisiensi penggunaan dana.

Bima Arya menambahkan bahwa seluruh kapasitas nasional saat ini difokuskan untuk penanganan bencana di Sumatera. Ia juga menyinggung kemungkinan kepala daerah yang merasa tidak sanggup, dengan menekankan bahwa data kebutuhan infrastruktur dan pemulihan rumah warga harus tersedia. Hal ini penting untuk mengukur kebutuhan riil dan memastikan bantuan yang tepat.

Kolaborasi Kementerian dan Dana Hibah

Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan semua kementerian untuk berkolaborasi dan totalitas dalam menangani kasus bencana banjir dan tanah longsor. Kolaborasi ini mencakup koordinasi antarlembaga dan pengerahan sumber daya dari berbagai sektor. Tiga provinsi yang menjadi fokus utama penanganan adalah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang mengalami dampak signifikan dari bencana.

Dalam mendukung upaya penanganan ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengeluarkan surat edaran per 1 Desember. Surat edaran tersebut memungkinkan daerah untuk mentransfer langsung dana hibah kepada daerah terdampak. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penyaluran bantuan finansial tanpa birokrasi yang berbelit.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga telah mensosialisasikan surat edaran ini dalam pertemuan daring dengan seluruh kepala daerah se-Indonesia. Menurut Tito, ini adalah saatnya bagi kepala daerah untuk menunjukkan solidaritas dengan menyumbangkan dana guna membantu penanganan bencana banjir di Sumatera. Inisiatif ini mendorong semangat gotong royong antar daerah dalam menghadapi krisis.

Sumber: AntaraNews