Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, pemerintah pusat bakal mengambil alih sejumlah penanganan bencana banjir bandang di beberapa kota/kabupaten di Aceh.
Menurut dia, bantuan itu merata dan tidak dikhususkan untuk kepala daerah yang mengaku sudah 'angkat tangan'.
“Misalnya ada Kepala Daerah yang menyatakan tidak sanggup? Ya gimana mau sanggup? Teman-teman wartawan tolong datang ke lokasi dan melihat sendiri,” kata Tito dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (1/12).
Tito mencontohkan, Kabupaten Aceh Tengah, termasuk wilayah Takengon, yang secara terbuka mengaku tidak bisa menangani bencana tersebut secara mandiri. Eks Kapolri itu menilai, pernyataan itu bukan bentuk kelemahan, namun realitas yang harus dilihat apa adanya.
“Dia sendiri (wilayahnya) tertutup. Dia perlu dukungan pangan dari luar menggunakan pesawat. Dia enggak punya pesawat. Maka otomatis minta bantuan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah pusat,” jelasnya.
Advertisement
Selain logistik, Tito menegaskan Pemda Aceh Tengah juga tidak memiliki kemampuan mengerahkan alat berat untuk memperbaiki jembatan dan akses jalan yang rusak.
Kondisi geografis yang terkunci dari utara dan selatan membuat proses penanganan mustahil dilakukan sendiri.
“Jalan-jalannya betul-betul putus. Jadi tolong kalau melihat satu surat, jangan hanya melihat suratnya saja. Lihat kondisinya,” ujar dia.
Tito menambahkan, pemerintah pusat tetap akan bekerja dan membantu dengan menilai mana yang mampu dan yang tidak.
"Yang kita anggap mampu pun kita bantu. Apalagi yang sudah mengatakan enggak mampu,” katanya.
Tito memastikan, pemerintah pusat terus mengupayakan percepatan penanganan, termasuk mobilisasi alat berat dan suplai kebutuhan dasar masyarakat. Bahkan, Presiden Prabowo pun turun langsung memantau penanganan bencana di Sumatera Barat dan Aceh.
“Di daerah yang tersulit, dia dari mana dapat makanan kalau bukan dari pemerintah di atasnya? Jadi ini sudah dikerjakan dari pusat dari hari pertama,” jelasnya.