Dana Transfer ke Daerah Provinsi Terdampak Bencana di Sumatra Tidak Terpengaruh Efisiensi

Pemerintah sebelumnya telah menyiapkan penambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun bagi tiga provinsi terdampak.

Dana tersebut dialokasikan guna mempercepat rehabilitasi infrastruktur, pemulihan layanan publik, serta membantu masyarakat yang terdampak bencana.

Pemerintah telah menyalurkan tambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun kepada daerah terdampak.

Realisasi ini sekaligus memastikan seluruh pemerintah daerah di wilayah terdampak memiliki ruang fiskal yang memadai untuk mempercepat rehabilitasi.

Tito memastikan mekanisme hibah antar daerah akan dikawal secara ketat oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Presiden Prabowo Subianto menyetujui alokasi Dana Pemulihan Bencana sebesar Rp10,6 triliun untuk tiga provinsi yang terdampak banjir dan tanah longsor, memastikan pemulihan dan mitigasi risiko masa depan.

Untuk daerah se-Provinsi Aceh dialokasikan sekitar Rp1,6 triliun, se-Provinsi Sumut Rp6,3 triliun, dan se-Provinsi Sumbar Rp2,6 triliun.

Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun bagi tiga provinsi di Sumatera. Kebijakan ini bertujuan mempercepat pemulihan dan mitigasi bencana di wilayah tersebut.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengumumkan tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun untuk mempercepat pemulihan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatera. Kebijakan Tambahan TKD Daerah Bencana ini diharapkan mampu memperkuat keu

Pemerintah Pusat memastikan penyaluran Dana Transfer Daerah (TKD) secara penuh bagi tiga provinsi di Sumatera yang terdampak bencana, tanpa efisiensi, demi percepatan pemulihan.

Mendagri juga menekankan agar dana TKD dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab untuk pemulihan kehidupan masyarakat.

Bantuan ini masuk ke dalam APBD 3 provinsi serta 52 kabupaten/kota guna mempercepat respons awal penanganan bencana.

Percepatan tersebut dinilai krusial agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang kini memasuki tahap pemulihan.

Mendagri Tito Karnavian mengatakan, pemerintah secara konsisten melakukan pemantauan langsung ke lapangan.

Angka tersebut menunjukkan kondisi yang masih terkendali karena tetap berada dalam kisaran target pemerintah sebesar 1,5 persen hingga 3,5 persen.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi menyodorkan dua langkah strategis untuk menekan angka belanja pegawai Kabupaten Bekasi yang kini menjadi sorotan nasional, demi menjaga stabilitas fiskal daerah.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk terus meningkatkan integritas penyelenggara pemilu, menekankan pentingnya pendekatan pencegahan guna meminimalkan pelanggaran etik dalam pesta demokr

DPR meminta pemerintah daerah tetap memenuhi kewajibannya terhadap para pegawai.

Dampak Gempa Parigi Moutong magnitudo 7,6 pada Selasa (16/6) menyebabkan 285 jiwa terdampak dan puluhan bangunan rusak. Simak detail kerusakan serta respons cepat pemerintah daerah.

Satuan Brimob Polda Sulteng aktifkan Brimob Dapur Lapangan Sigi dan kendaraan Water Treatment untuk bantu korban gempa di Kecamatan Nokilalaki, memastikan kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi.

Bupati Banjar Saidi Mansyur fokus pada peningkatan akurasi data stunting di lapangan sebagai fondasi program intervensi yang lebih efektif dan tepat sasaran di seluruh wilayah Kabupaten Banjar.

Tomsi menyampaikan pentingnya sinergi dalam pembiayaan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera tahun 2026

Angin kencang Rumpin Bogor sebabkan kerusakan parah pada puluhan rumah di Desa Tamansari. BPBD Kabupaten Bogor segera ambil tindakan, mendistribusikan bantuan dan mengimbau kewaspadaan.

Puluhan penyintas bencana di Aceh Barat telah menempati hunian sementara (huntara) yang dibangun BNPB, memastikan kenyamanan mereka sambil menunggu pembangunan hunian tetap.