Mendagri: Tambahan TKD Daerah Bencana Rp10,6 Triliun Percepat Pemulihan Sumatera

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengumumkan tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun untuk mempercepat pemulihan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatera. Kebijakan Tambahan TKD Daerah Bencana ini diharapkan mampu memperkuat keu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengumumkan penambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun. Dana ini dialokasikan untuk mempercepat pemulihan daerah terdampak bencana di tiga provinsi di Sumatera. Penambahan anggaran ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan keuangan daerah yang membutuhkan dukungan finansial.

Pernyataan tersebut disampaikan Mendagri dalam Sosialisasi Surat Edaran tentang Penyesuaian TKD Tahun Anggaran 2026. Acara ini diselenggarakan secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta pada Jumat, 6 Maret 2026. Sosialisasi ini diikuti oleh pemerintah daerah di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Sebagai Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Mendagri menekankan pentingnya langkah ini. Kebijakan ini merupakan realisasi dari usulan Mendagri kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI. Tujuannya adalah untuk memastikan daerah memiliki sumber daya yang cukup untuk bangkit kembali.

Kebijakan Strategis untuk Pemulihan Regional

Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa penambahan TKD ini bertujuan memperkuat kemampuan keuangan daerah. Fokus utamanya adalah pada tiga provinsi di Sumatera yang terdampak bencana. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung upaya pemulihan pascabencana secara menyeluruh.

Awalnya, usulan ini ditujukan khusus untuk daerah yang terdampak langsung bencana. Namun, Presiden memutuskan untuk memperluas cakupan penerima. Seluruh kabupaten/kota dan provinsi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan menerima alokasi ini, termasuk yang tidak terdampak langsung.

Keputusan ini didasari pandangan bahwa bencana yang terjadi adalah bencana skala provinsi. Oleh karena itu, bantuan harus merata di seluruh wilayah tersebut untuk menciptakan dampak yang lebih besar. Hal ini mencerminkan pendekatan holistik dalam penanganan dan mitigasi bencana.

Kebijakan penambahan TKD ini telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2026. Mendagri juga telah mengeluarkan surat edaran untuk mengatur teknis penggunaan dana tersebut. Langkah ini diharapkan dapat mempermudah kepala daerah dalam mengimplementasikan kebijakan dan mempercepat proses pemulihan.

Pemanfaatan Anggaran untuk Mitigasi dan Inflasi

Presiden Prabowo Subianto secara khusus meminta agar anggaran tambahan ini digunakan secara efektif. Prioritas utama adalah untuk mempercepat pemulihan pascabencana di wilayah terdampak. Penggunaan dana harus tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Bagi daerah yang tidak terdampak langsung bencana, anggaran ini dapat dimanfaatkan untuk program mitigasi. Ini termasuk perbaikan infrastruktur yang rawan bencana, seperti jembatan atau bendungan. Upaya pencegahan bencana menjadi fokus penting untuk mempersiapkan wilayah dari potensi risiko di masa depan.

Selain itu, dana Tambahan TKD Daerah Bencana juga bisa dialokasikan untuk penanganan tata ruang. Pelatihan pendidikan untuk penanganan bencana juga menjadi opsi penggunaan yang relevan. Fleksibilitas ini memungkinkan daerah untuk menyesuaikan penggunaan dana sesuai kebutuhan spesifik mereka.

Mendagri bahkan menyebutkan bahwa dana ini dapat digunakan untuk penanganan inflasi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki cakupan yang luas dalam mendukung stabilitas ekonomi. Tujuannya adalah untuk menjaga kesejahteraan masyarakat di daerah yang menerima bantuan.

Sumber: AntaraNews