Fokus Dana Transfer Daerah, Pemerintah Jamin TKD Penuh untuk Provinsi Terdampak Bencana Sumatera

Percepatan tersebut dinilai krusial agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang kini memasuki tahap pemulihan.

Pemerintah sebelumnya telah menyiapkan penambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun bagi tiga provinsi terdampak.

Dana tersebut dialokasikan guna mempercepat rehabilitasi infrastruktur, pemulihan layanan publik, serta membantu masyarakat yang terdampak bencana.

Pemerintah telah menyalurkan tambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun kepada daerah terdampak.

Realisasi ini sekaligus memastikan seluruh pemerintah daerah di wilayah terdampak memiliki ruang fiskal yang memadai untuk mempercepat rehabilitasi.

Tito memastikan mekanisme hibah antar daerah akan dikawal secara ketat oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Kementerian Dalam Negeri mendorong kolaborasi antardaerah untuk Percepatan Pemulihan Sumatera pascabencana banjir dan longsor, dengan alokasi anggaran Rp10,6 triliun.

Tito menyampaikan bahwa target penyelesaian rehabilitasi & rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi tersebut diperkirakan membutuhkan waktu hingga tiga tahun.

Presiden Prabowo Subianto menyetujui alokasi Dana Pemulihan Bencana sebesar Rp10,6 triliun untuk tiga provinsi yang terdampak banjir dan tanah longsor, memastikan pemulihan dan mitigasi risiko masa depan.

Untuk daerah se-Provinsi Aceh dialokasikan sekitar Rp1,6 triliun, se-Provinsi Sumut Rp6,3 triliun, dan se-Provinsi Sumbar Rp2,6 triliun.

Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun bagi tiga provinsi di Sumatera. Kebijakan ini bertujuan mempercepat pemulihan dan mitigasi bencana di wilayah tersebut.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengumumkan tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun untuk mempercepat pemulihan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatera. Kebijakan Tambahan TKD Daerah Bencana ini diharapkan mampu memperkuat keu

Program tersebut akan menggerakkan berbagai sektor usaha, mulai dari perbankan, pengembang perumahan, hingga toko material bangunan.

Langkah cepat diperlukan agar pola kenaikan harga sejumlah komoditas yang berulang dari tahun ke tahun dapat diantisipasi.

Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan melakukan berbagai perbaikan infrastruktur.

Mendagri mengajak seluruh gubernur/wakil gubernur se-Tanah Papua untuk mendukung kegiatan tersebut.

Festival UMKM ini merupakan implementasi visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita, khususnya mendorong pengembangan industri kreatif.

Wiyagus menilai, kegiatan tersebut menjadi langkah nyata pemerintah daerah (Pemda) dalam meningkatkan akses layanan kesehatan.

Pemerintah Kabupaten Banggai mengalokasikan Rp1,13 triliun untuk belanja pegawai pada APBD 2026, mencapai 41,70% dari total belanja daerah, jauh di atas batas 30% sesuai UU HKPD.

Pemerintah Kabupaten Bekasi memprioritaskan penataan Ruas Kalimalang tahun 2026 untuk meningkatkan infrastruktur jalan dan kenyamanan pengguna. Simak detail tiga titik fokusnya!

Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengalokasikan dana sebesar Rp51,5 miliar untuk pembayaran gaji ke-13 ASN Tangsel dan pensiunan, siap dicairkan bagi belasan ribu penerima.

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Pemkab Morut) terus mengoptimalkan tata kelola keuangan daerah untuk menjaga kepercayaan publik serta mendorong pembangunan berkelanjutan di wilayahnya.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan pentingnya penerapan prinsip 5T dalam pengelolaan Dana Otsus Papua guna memastikan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal.

Realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tulungagung Tahun Anggaran 2026 masih jauh di bawah target, Plt Bupati Ahmad Baharudin menyebut penyesuaian program pasca-OTT KPK sebagai penyebab utama.