Pertemuan Trump dan Xi Jinping 'Dihantui' Isu Iran dan Taiwan

Kunjungan Trump ke Cina terjadi di tengah situasi geopolitik yang tegang, meliputi konflik di Iran dan permasalahan terkait Taiwan.

Pertemuan bersejarah antar dua negara bakal berlangsung. Yakni antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Xi Jinping. Trump sendiri dilaporkan bertolak ke Beijing pada Selasa (12/3).

Kunjungan ini terjadi setelah beberapa minggu upaya Trump untuk meyakinkan pemerintah China agar mempengaruhi sekutunya, di mana Washington meminta Beijing untuk menekan Iran agar menerima persyaratan untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama dua bulan, atau setidaknya membuka kembali Selat Hormuz.

Pertemuan yang direncanakan pada 14 dan 15 Mei ini hanya memunculkan harapan yang minim. Ini adalah pertemuan pertama antara kedua pemimpin sejak mereka menghentikan perang dagang yang cukup menyakitkan pada Oktober 2025, yang menunjukkan bahwa pendekatan Trump belum berhasil memberikan keunggulan menjelang negosiasi.

Pertemuan yang akan berlangsung di ibu kota China ini diharapkan menjadi acara yang megah. Para pemimpin dijadwalkan untuk mengadakan KTT di Great Hall of the People, mengunjungi Kuil Langit yang merupakan situs warisan UNESCO, serta mengadakan jamuan makan malam kenegaraan dan menikmati teh serta makan siang bersama.

Namun, kemewahan acara ini tidak serta-merta menjamin hasil yang diinginkan. "Trump agaknya lebih membutuhkan Tiongkok daripada sebaliknya," ungkap Alejandro Reyes, seorang profesor yang mengkhususkan diri dalam kebijakan luar negeri Tiongkok di University of Hong Kong, dalam wawancaranya dengan Reuters.

"Dia membutuhkan semacam kemenangan dalam kebijakan luar negeri yang menunjukkan bahwa dia berusaha untuk memastikan stabilitas dunia dan bukan hanya sekadar mengganggu politik global."

Tekanan dari dalam negeri terhadap Trump juga cukup besar, di mana lebih dari 60 persen warga Amerika tidak setuju dengan perang Iran yang diluncurkannya, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Reuters dan Ipsos bulan lalu. Hal ini membuat Trump terdesak untuk mendapatkan hasil konkret dari kunjungannya ke Beijing.

Taiwan Berada di Posisi Sensitif

Ketika ditanya tentang komitmen Amerika Serikat dalam menjual senjata ke Taiwan, Trump tidak memberikan jawaban yang tegas. Isu kemerdekaan Taiwan memang sangat sensitif bagi pemerintah Beijing.

"Presiden Xi Jinping ingin kami tidak melakukannya dan saya akan membahas hal tersebut. Itu merupakan salah satu dari banyak hal yang akan saya bicarakan," ungkap Trump kepada para wartawan di Ruang Oval, Gedung Putih.

Mengacu pada invasi Rusia ke Ukraina, Trump menyatakan bahwa dirinya "tidak berpikir itu akan terjadi" terkait situasi di Taiwan. "Saya pikir kita akan baik-baik saja. Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Presiden Xi Jinping. Dia tahu saya tidak ingin itu terjadi," tambahnya.

Namun, Trump juga mencatat bahwa posisi Amerika Serikat saat ini "sangat, sangat jauh" jika dibandingkan dengan Cina. Menanggapi pernyataan Trump, Kementerian Luar Negeri Taiwan menegaskan komitmennya untuk "terus memperkuat kerja sama" dengan AS sebagai negara yang mendukung keamanan pulau tersebut. Taiwan juga bertekad untuk "membangun kemampuan pencegahan yang efektif untuk bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan."

Berdasarkan kebijakan Six Assurances yang dikeluarkan pada tahun 1982, Amerika Serikat menyatakan tidak akan berkonsultasi dengan Tiongkok mengenai penjualan senjata ke Taiwan. Namun, dengan dinamika yang terjadi di Kongres, sekelompok senator AS yang dipimpin oleh Jeanne Shaheen, seorang politisi terkemuka dari Partai Demokrat di Komite Hubungan Luar Negeri Senat, mendesak Trump untuk segera menyetujui paket senjata senilai 14 miliar dolar AS untuk Taiwan.

"Kami mendesak Anda dan tim Anda untuk memperjelas bahwa dukungan Amerika untuk Taiwan tidak dapat diganggu gugat," tulis para senator tersebut. Meskipun sebagian besar berasal dari Partai Demokrat, kelompok ini juga mencakup dua politisi sentris dari Partai Republik.

Para senator menekankan bahwa saat membahas isu ekonomi, Trump harus menyatakan bahwa "dukungan Amerika untuk Taiwan tidak bisa dinegosiasikan." Kekhawatiran muncul dari berbagai pihak bahwa negosiasi antara Trump dan Xi dapat memberikan keberanian bagi Beijing untuk mengambil alih Taiwan secara paksa. Bahkan, perubahan kecil dalam pernyataan Washington dapat menimbulkan kecemasan mengenai komitmen dukungan bagi Taipei, yang berpotensi berdampak pada semua sekutu AS di Asia.

Di sisi lain, Wu Xinbo, seorang profesor di Universitas Fudan Shanghai yang juga merupakan anggota dewan penasihat kebijakan Kementerian Luar Negeri Tiongkok, mengatakan bahwa Trump harus menegaskan bahwa dirinya "tidak akan mendukung kemerdekaan atau mengambil tindakan yang mendorong agenda politik separatis."

Iran Masih di Bawah Tekanan

Selain isu Taiwan, pertemuan ini juga diwarnai dengan masalah Iran yang menjadi salah satu agenda penting. Dalam hal ini, Trump menunjukkan ketidakpastian sikapnya terhadap peran Tiongkok dalam konflik tersebut. Di satu sisi, ia sering mengkritik Cina karena dinilai kurang berperan dalam menekan Iran, yang merupakan pembeli minyak terbesar mereka.

Namun, di sisi lain, ia juga memberikan pujian kepada pemerintah Xi Jinping yang berhasil mendorong Teheran untuk kembali ke meja perundingan, terutama ketika negosiasi gencatan senjata hampir gagal pada April 2026. Meski demikian, menjelang kunjungan yang penuh risiko ini, Gedung Putih telah merendahkan ekspektasi bahwa Trump dapat membujuk Xi Jinping untuk mengubah sikap Tiongkok.

Walaupun demikian, pemerintahan Trump tampak berusaha untuk tidak membiarkan isu Iran mengganggu agenda penting lainnya, seperti perdagangan dan usaha untuk mendorong Cina agar memblokir ekspor bahan baku fentanil.

"Kami tidak ingin ini menjadi sesuatu yang menggagalkan hubungan yang lebih luas atau kesepakatan yang mungkin keluar dari pertemuan kami di Beijing," ungkap Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer, dalam wawancara di Bloomberg TV pekan lalu.

Ahmed Aboudouh, seorang pengamat dari think tank Chatham House di London yang mengkhususkan diri dalam politik Tiongkok di Timur Tengah, berpendapat bahwa Beijing secara terbuka menegaskan keinginannya untuk melihat perang berakhir. Tiongkok juga telah melakukan diplomasi di balik layar untuk membantu sekutunya, Pakistan, dalam mendorong kesepakatan damai.

Selain itu, Beijing juga telah mengirimkan "pesan halus berisi ketidakpuasan kepada Iran" terkait penutupan Selat Hormuz, serta kepada AS atas pemblokiran pengiriman Iran. "Mereka sangat berhati-hati, menghindari risiko, dan tidak ingin terlibat dalam apa pun yang akan menyeret mereka ke sesuatu yang tidak mereka anggap sebagai masalah mereka," papar Aboudouh.

Menjelang kedatangan Trump, Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi, pekan lalu menjamu rekannya dari Iran, Abbas Araghchi, di Beijing. Wang Yi memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membela hak Iran dalam mengembangkan energi nuklir sipil.

Xi Jinping sendiri memberikan kritik terselubung terhadap AS atas perang tersebut dengan menyatakan bahwa menjaga aturan hukum internasional adalah hal yang utama, dan menekankan bahwa hal itu "tidak boleh diterapkan secara selektif atau diabaikan." Dia juga menegaskan bahwa dunia tidak boleh dibiarkan kembali "ke hukum rimba."

Sanksi Baru Jelang Kunjungan

Menjelang pertemuan antara Trump dan Xi Jinping, pemerintah Amerika Serikat justru menerapkan serangkaian sanksi baru. Pada hari Senin (11/05), Departemen Keuangan AS mengenakan sanksi kepada 12 individu dan entitas yang diduga terlibat dalam memfasilitasi penjualan serta pengiriman minyak Iran ke Tiongkok.

Sebelumnya, pada hari Jumat (08/05), Departemen Luar Negeri AS juga mengumumkan sanksi terhadap empat entitas, termasuk tiga perusahaan yang berbasis di Tiongkok, karena dianggap menyediakan citra satelit sensitif yang memungkinkan Iran melakukan serangan militer terhadap pasukan AS di Timur Tengah.

Sanksi ini dijatuhkan meskipun Menteri Keuangan Scott Bessent sedang mempersiapkan kunjungan Trump melalui pembicaraan dengan Wakil Perdana Menteri Tiongkok, He Lifeng, di Seoul.

Beijing menanggapi sanksi tersebut dengan menyebutnya sebagai "tekanan unilateral ilegal" dan menerapkan blocking statute. Aturan yang disahkan pada tahun 2021 ini belum pernah digunakan hingga saat ini.

Blocking statute melarang semua entitas Tiongkok untuk mengakui atau mematuhi sanksi yang diberlakukan oleh AS. Langkah ini menandakan adanya eskalasi baru dalam respons Tiongkok terhadap tekanan ekonomi yang diberikan oleh Washington.

Gedung Putih mengumumkan bahwa dalam kunjungan ini, Trump akan didampingi oleh sejumlah eksekutif terkemuka dari AS, termasuk Elon Musk dan Tim Cook dari Apple. Kunjungan ini diharapkan akan sangat fokus pada upaya presiden AS untuk meningkatkan hubungan perdagangan. Namun, delegasi bisnis yang dibawa kali ini lebih kecil dibandingkan saat Trump mengunjungi Beijing pada tahun 2017.

Selain membahas perdagangan, Trump juga menyatakan pada hari Senin (11/5) bahwa ia akan mengangkat isu penjualan senjata ke Taiwan serta kasus taipan media Jimmy Lai yang sedang dipenjara, yang juga melibatkan Xi. Keluarga dari dua warga Amerika yang telah dipenjara di Cina selama lebih dari satu dekade juga mendesak Trump untuk berupaya membebaskan mereka.

"Dulu kita dimanfaatkan selama bertahun-tahun oleh presiden-presiden sebelumnya dan sekarang kita baik-baik saja dengan Tiongkok. Saya sangat menghormatinya dan semoga dia menghormati saya," kata Trump.

Di Beijing, Guo Jiakun, juru bicara Kementerian Luar Negeri, menyatakan bahwa diplomasi tingkat tinggi antara kedua negara adalah sesuatu yang "tidak tergantikan." Guo menambahkan, "Tiongkok bersedia bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam semangat kesetaraan, rasa hormat, dan saling menguntungkan, untuk memperluas kerja sama, mengelola perbedaan, dan menyuntikkan lebih banyak stabilitas dan kepastian ke dunia yang bergejolak dan saling terkait," dalam pengarahan pers yang diadakan.

Hasil yang Diharapkan dari Pertemuan Trum-Xi Jinping

Survei yang dilakukan oleh Chicago Council on Global Affairs dan dirilis pada bulan Oktober 2025 menunjukkan bahwa 53 persen masyarakat Amerika kini percaya bahwa Amerika Serikat perlu menjalin kerjasama yang harmonis dengan Tiongkok. Persentase ini mengalami peningkatan dari 40 persen pada tahun 2024.

Dalam situasi ini, menjaga hubungan agar tetap stabil dan memperpanjang gencatan perang dagang mungkin sudah cukup bagi Trump untuk mengklaim kemenangan. Namun, para analis memiliki pandangan yang lebih skeptis terhadap hal ini.

Scott Kennedy, seorang analis dari Center for Strategic and International Studies di Washington, menyatakan bahwa hasil utama dari pertemuan tersebut kemungkinan akan berupa "gencatan senjata superfisial yang sebagian besar menguntungkan Cina."

Selain itu, Kurt Campbell, mantan Wakil Menteri Luar Negeri AS di era pemerintahan Biden dan saat ini menjabat sebagai ketua The Asia Group, berpendapat bahwa akan sangat sulit untuk membuat Tiongkok lebih terlibat dalam isu-isu yang diinginkan oleh AS. "Mereka akan berhati-hati karena mereka bisa melihat pasir hisap politik sama baiknya dengan siapa pun," ungkap Campbell.