LPSK Kabulkan Permohonan Perlindungan 5 Keluarga Afif Maulana

LPSK Dampingi Keluarga Prada Lucky dalam sidang banding kasus penganiayaan di Surabaya. Pendampingan ini memastikan hak-hak korban, termasuk restitusi, terpenuhi dan proses hukum berjalan aman.

LPSK dan Komisi XIII DPR RI bersinergi perkuat **perlindungan saksi dan korban** di daerah, hadapi tantangan akses dan stigma. Akankah ini jadi solusi efektif?

LPSK mengajak semua pihak untuk menjaga situasi tetap aman dan damai.

Lima orang baru dilindungi LPSK itu TW, OR, PW, AS, dan D.

Tujuh orang tersebut adalah RA, ER, HS, ES, JY, SP, dan SD.

LPSK memberikan perlindungan kepada 15 permohonan dalam kasus kematian Afif Maulana, remaja SMP yang tewas di Padang.

Masyarakat bisa menghubungi di Hotline 08116669007 dan 0895607345098

Ini sesuai keputusan dalam sidang Mahkamah Pimpinan LPSK tanggal 17 dan 22 Juli 2024.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan penanganan kasus tewasnya siswa SMP bernama Afif Maulana di Kuranji, Padang

Kubu Keluarga korban juga meminta agar dibentuknya tim khusus.

Dugaan penyiksaan terhadap anak itu, kata Indira tengah didalami oleh pihaknya.

LPSK tidak merinci siapa saja enam orang yang mengajukan permohonan perlindungan tersebut.

Afif tewas bertepatan dengan aparat kepolisian mengamankan aksi tawuran di daerah tersebut.

Jasad Afif ditemukan tewas di bawah Jembatan Kuranji Kota Padang pada 9 Juni 2024 lalu

Pihaknya membutuhkan waktu lebih lama dari perkiraan awal karena ada mengambil sampel tulang yang harus diperiksa.

Laporan itu karena dugaan kuat KPAI tentang adanya unsur pelanggaran undang-undang tentang perlindungan anak oleh pihak kepolisian.

Tim forensik terlihat mengecek dari atas jembatan, melihat celah jembatan kemudian turun ke bawah jembatan.

3 Sampel jaringan keras yaitu tulang dan 16 sampel jaringan lunak yang akan kita lanjutkan untuk pemeriksaan visum dan pemeriksaan diatom.

Anggota DPR RI dan Gubernur Kalimantan Utara mendesak aparat kepolisian segera menangkap pelaku penyekapan dan kekerasan seksual terhadap seorang wanita di Makassar, menyoroti bahaya penipuan daring.

Komnas HAM mendesak penguatan layanan bagi korban TPKS, mulai dari rumah aman hingga restitusi negara, mengingat masih banyak kendala dalam akses keadilan dan pemulihan di berbagai daerah.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memperkuat **Perlindungan Korban Eksploitasi ART** di Jakarta Pusat, memastikan hak-hak korban terpenuhi dan proses hukum berjalan ad

Anggota DPR RI mendesak hukuman maksimal bagi pelaku kekerasan seksual di Pesantren Pati yang melibatkan puluhan santriwati. Kasus ini menyoroti kelalaian aparat dan sistem perlindungan anak, serta menjadi pengingat keras bagi negara.

Setelah terungkapnya praktik tidak manusiawi di daycare itu, pihak berwenang menetapkan 13 individu sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Mahkamah Agung (MA) menekankan pentingnya penegak hukum aktif mengingatkan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tentang hak restitusi demi pemulihan hak-hak mereka.