KPK Bereskan 8 Kasus TPPU Sepanjang 2023, Selamatkan Aset Negara Rp525 Miliar
Penanganan korupsi dengan pengenaan pasal TPPU sejumlah delapan kegiatan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil kinerja KPK 2023 dan Arah Kebijakan 2024. Tercatat, ada sebanyak delapan penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan menyelamatkan aset negara senilai Rp525 miliar lebih.
"Selama 2023, KPK mengembangkan penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan pengenaan pasal TPPU sejumlah delapan kegiatan," tutur Ketua Sementara KPK, Nawawi Pamolango di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (16/1).
Nawawi merinci, para tersangka yang terkait dengan TPPU adalah Muhammad Syahrir dari kasus korupsi suap dan gratifikasi perizinan di Pemprov Riau, Gazalba Shaleh dari kasus korupsi suap penanganan perkara di MA, almarhum Lukas Enembe dari kasus korupsi Gratifikasi di Pemprov Papua, dan Rijatono Lakka dari kasus korupsi gratifikasi di Pemprov Papua.
Kemudian Rafael Alun Trisambodo dari kasus korupsi gratifikasi di Ditjen Pajak Kemenkeu, Andhi Pramono dari kasus korupsi gratifikasi di Ditjen Pajak Kemenkeu, Catur Prabowo dari kasus korupsi pengadaan fiktif pada PT Amarta Karya, dan Syahrul Yasin Limpo dari kasus korupsi pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian.
"Kemudian dari sejumlah penanganan perkara di atas, KPK berhasil melakukan Asset Recovery sebesar Rp525,415,553,599; sudah termasuk PSP dan hibah," jelas dia.
Adapun asset recovery menjadi salah satu sumbangsih nyata dari hasil pemberantasan korupsi terhadap pemasukan kas negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
"Selain itu, melalui hibah dan Penetapan Status Penggunaan (PSP), KPK dapat melakukan efisiensi biaya perawatan atas aset-aset yang dirampas, sekaligus mendorong agar aset-aset tersebut dapat segera dimanfaatkan oleh pihak lain," katanya.
Kamu sudah membaca beberapa halaman, Berikut rekomendasi berita untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPK Bereskan 8 Kasus TPPU Sepanjang 2023, Selamatkan Aset Negara Rp525 Miliar
Artikel ini ditulis oleh
Editor Eko Prasetya
Reporter
KPK merilis hasil kinerja KPK 2023 dan Arah Kebijakan 2024.
Kontribusi penyelematan uang negara tersebut berasal dari tiga kategori. Pertama, efisiensi belanja negara yang belum keluar/penghematan sebesar Rp15,56 T.
Laporan kedua terkait PKN atas bantuan dana pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Follow
Rekomendasi
