KPK Tunjukkan Capaian Kinerja 2025: 118 Tersangka dan Pulihkan Rp1,5 Triliun Aset Negara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengumpulkan Rp10,9 miliar dari lelang barang rampasan periode Maret 2026, menunjukkan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pemulihan aset negara.

Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) melaporkan pemulihan aset korupsi mencapai Rp28,6 triliun sepanjang 2025, menunjukkan pergeseran fokus penegakan hukum ke pendekatan aset dan urgensi RUU Perampasan Aset.

Presiden Prabowo melaporkan bahwa selama masa kepemimpinannya, negara berhasil memulihkan kerugian sebesar Rp 28,6 triliun dari berbagai kasus korupsi.

Beberapa aset dirampas tersebut dihibahkan ke sejumlah kementerian/lembaga maupun ke pemerintah daerah senilai Rp138 miliar.

Kerja tim pemberantasan korupsi menyasar ke pelbagai sektor dugaan rasuah, mulai dari sektor kesehatan, pekerjaan umum hingga jual beli jabatan.

Dalam ketegori penyelenggara reguler harta tertinggi hanya mencapai Rp2,6 triliun.

Hal tersebut dipaparkan Nawawi saat puncak Hari Anti Korupsi Dunia (Hakordia) digelar di gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (9/12).

KPK menarget pemulihan keuangan negara atau asset recovery KPK tahun 2024 adalah Rp400 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan sejumlah capaian kinerja pada 2023 lalu seperti upaya-upaya pencegahan, penindakan serta pemeriksaan LHKPN.

Adapun asset recovery menjadi salah satu sumbangsih nyata dari hasil pemberantasan korupsi terhadap pemasukan kas negara melalui BNPB.

Dinamika Hukum Sepekan mencakup penahanan Dadan Hindayana dan Silmy Karim, penghentian kasus Wawali Bandung, serta penyidikan korupsi notifikasi perbankan oleh KPK yang menarik perhatian publik.

Mensesneg Prasetyo Hadi tegaskan pencegahan korupsi pemerintah harus dari pejabat. Ini sejalan komitmen Presiden Prabowo, menyusul terungkapnya kasus korupsi wakil menteri dan mantan pejabat Badan Gizi Nasional.

KPK kembali memanggil Rita Widyasari untuk mendalami keterkaitannya dengan tiga korporasi tersangka kasus gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah belum memiliki rencana untuk mengisi kekosongan Wamen Imipas pasca-terjeratnya Silmy Karim dalam kasus dugaan korupsi pemerasan, memicu pertanyaan kapan posisi penting ini akan terisi.

Perubahan pola tersebut dipengaruhi oleh karakteristik generasi pelaku korupsi yang semakin muda.

Pemindahan dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap dan siap disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) menetapkan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Sungai Lumpur, IM, sebagai tersangka pemerasan izin pelayaran kapal usai operasi tangkap tangan (OTT) di Palembang, Kamis.

Polresta Banda Aceh menetapkan dua tersangka pembakaran fasilitas USK pasca bentrokan mahasiswa. Detail peran tersangka dan kronologi insiden terungkap.

Tersangka berinisial SR bahkan dikabarkan sempat harus dilarikan ke rumah sakit saat hendak menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya.

Kuasa hukum kedua pelapor, Yuspan Zhaluku, mengatakan penetapan tersangka tersebut berdampak pada kondisi psikologis kliennya.

Polres Kepulauan Tanimbar telah menyerahkan tiga tersangka penganiayaan maut berinisial MB, KN, dan KY kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), menandai berakhirnya tahap penyidikan kasus krusial ini.

Polresta Banda Aceh menetapkan dua orang tersangka baru terkait kasus dugaan penganiayaan yang menimpa seorang balita di daycare.