KPK Setor Rp40,5 Miliar Uang Rampasan Rafael Alun ke Kas Negara

Sebelumnya, Rafael telah divonis pidana 14 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan.

Banding dilakukan karena hakim Pengadilan Tipikor dinilai tak akomodir beberapa fakta hukum soal kepemilikan aset Rafael Alun.

Majelis Hakim dipimpin Suparman Nyompa memvonis Rafael Alun 14 tahun penjara

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan bahwa Rafael Alun terbukti menerima gratifikasi dan melakukan TPPU.

Rafael Alun Trisambodo dituntut 14 tahun penjara denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Dikarenakan kedua belah pihak belum menerima putusan, hakim menyatakan vonis ini belum in kracht, atau belum berkekuatan hukum tetap.

Mantan pejabat pajak kanwil Jakarta Selatan itu juga terbukti TPPU sebesar Rp14 miliar lebih

Selain dituntut 14 tahun penjara, Rafael Alun juga dituntut denda sebesar Rp 1 miliar subsider pidana kurungan pengganti selama 6 bulan.

Vonis tersebut akan dibacakan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

Hakim MA Perintahkan Kembalikan Aset Rafael Alun Trisambodo, Ini Reaksi KPK

KPK juga akan mempelajari putusan MA yang justru berpihak kepada Rafael untuk mengembalikan sejumlah aset.

Sidang putusan kasus dugaan gratifikasi dan TPPU Rafael Alun sedianya digelar pada Kamis (4/1) lalu.

Salah satunya motor gede milik terpidana Rafael Alun Trisambodo yang digunakan Mario Dandy buat flexing alias pamer di media sosial.

Djuyamto mengatakan sidang digelar secara tertutup untuk umum lantaran menyangkut kesusilaan.

Sepeda motor Triumph Speedmaster Bonneville 1200 HT tersebut akan dilelang dengan dengan harga wajar Rp390.504.000 dan uang jaminan Rp186.000.000.

Rafael Alun merupakan terpidana perkara korupsi berupa gratifikasi dan TPPU.

Menurut Asep selama seorang anak belum pisah dari KK dan memiliki penghasilan sendiri, maka masih dalam tanggungan orangtuanya.

Selain rumah, MA juga meminta KPK mengembalikan uang bernilai ratusan juta rupiah kepada istri Rafael Alun.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak akan menduplikasi penanganan kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah ditangani Kejaksaan Agung, menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga penegak hukum.

Diketahui, munculnya usul tambahan terkait disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto saat disinggung Ahmad Sahroni bahwa usulan awal terlalu kecil.

Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya penggeledahan terhadap Kantor Imigrasi Denpasar hari ini.

Penyitaan ini dilakukan setelah penyidik melakukan penelusuran terhadap aset-aset yang dibeli dari uang hasil korupsi.

Ketua KPK mengungkap Kepala BGN Nanik S Deyang siap bersinergi memperbaiki tata kelola MBG dengan fokus pada transparansi dan pengawasan.

Permohonan tersebut menandai penundaan agenda pemeriksaan yang sebelumnya telah dijadwalkan penyidik.