Komnas Perempuan Apresiasi Pemecatan Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang Terbukti Lakukan Asusila

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari resmi diberhentikan dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Berbagai macam rayuan maut dilakukan Hasyim untuk merayu korbannya CAT

Usai putusan DKPP dibacakan, Hasyim Asy'ari menggelar konferensi pers di Kantor KPU RI Jakarta.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dipecat buntut kasus dugaan asusila.

Puan juga menyoroti proses seleksi perlu dievaluasi mengingat sebelumnya juga ada kasus komisioner tersandung kasus hukum.

Hasyim pun dipecat dan menerima putusan DKPP karena berbuat asusila.

Berikut rayuan maut dan janji manis Ketua KPU Hasyim Asyari ke korban asusila.

Pemberhentian dilakukan karena DKPP meyakini Hasyim terbukti melanggar etik berat akibat perbuatan asusila.

DKPP sebelumnya merekomendasikan memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari akibat kasus asusila.

Sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan perkara nomor 90-PKE-DKPP/V/2024 Teradu Ketua KPU RI

Korban dugaan asusila Cindra Aditi bersyukur dengan keputusan DKPP memberhentikan Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Hasyim Asy'ari resmi dipecat DKPP dari jabatannya sebagai Ketua KPU karena terlibat kasus dugaan tindak asusila.

Tri menjelaskan, program PKK yang dijalankan kali ini merupakan upaya membangun karakter, baik pada anak maupun orang tua.

Komnas Perempuan menyoroti fenomena normalisasi kekerasan di kampus, terutama kekerasan seksual berbasis elektronik, yang semakin sulit dikenali dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mendesak perguruan tinggi mengimplementasikan rekomendasi Komnas Perempuan guna memperkuat mekanisme Perlindungan Perempuan di Kampus dan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman.

Komnas Perempuan mengecam keras insiden kekerasan terhadap aktivis HAM Andrie Yunus yang disiram air keras, menegaskan tindakan ini sebagai bentuk intimidasi terhadap sikap kritis masyarakat sipil.

Komnas Perempuan mengungkapkan fenomena 'delayed in justice' atau penundaan keadilan sering terjadi saat istri melaporkan kasus kekerasan, dengan total kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat signifikan pada tahun 2025.

Komnas Perempuan merilis Catatan Tahunan 2025 yang menunjukkan peningkatan drastis angka kekerasan terhadap perempuan sebesar 14,07 persen, mencapai lebih dari 376 ribu kasus. Data ini menjadi sorotan serius dan memerlukan perhatian semua pihak.

Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya PKB Solusi Bangsa dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat, sekaligus mengajak kader mendalami warisan keilmuan ulama.

Tebuireng Institute di Jombang menyerukan Nahdlatul Ulama (NU) untuk menghidupkan kembali spirit Qanun Asasi karya K.H. M Hasyim Asy'ari demi persatuan dan kemaslahatan umat, memicu diskusi mendalam tentang relevansinya.

Ketua PWNU Jatim KH Abdul Hakim Mahfudz menegaskan Mujahadah Kubro PWNU Jatim menjadi ajang penting untuk mempererat persatuan dan persaudaraan demi menjaga keutuhan NKRI, sesuai warisan pendiri Nahdlatul Ulama.

Hasyim ditanya mengenai pemahamannya tentang dugaan suap yang dilakukan Harun terhadap mantan koleganya, Wahyu Setiawan.

Hasyim dihadirkan sebagai saksi oleh tim jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kapasitasnya sebagai komisioner KPU RI divisi hukum.

Ia punya waktu khusus bertemu petani-petani di desa