Klaster Pertama IKN Andalkan PMDN, Bahlil Lupa Nilai Investasinya

Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan perdana ke IKN Nusantara pada Senin (12/1/2026), meninjau langsung progres pembangunan ibu kota baru Indonesia dan menegaskan komitmen pemerintah terhadap proyek strategis ini.

Kunjungan Prabowo ke IKN ini merupakan yang pertama setelah ia dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024.

Menurut Bahlil, pihaknya akan setuju apapun keputusan pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo terkait nasib IKN ke depan.

Hanya saja kepastian tanggal Prabowo ke IKN akan ditentukan oleh pihak istana.

Basuki mengatakan, perihal kepastian kapan Prabowo ke IKN akan dijadwalkan Istana.

Istana menyebut pemindahan pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dilakukan setelah IKN bisa berfungsi sebagai ibu kota politik.

Dody tak merinci ketertarikan itu datang dari mana saja. Namun, ia menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menerima banyak tawaran asing.

Pembangunan IKN ini, kata Hashim, akan dilanjutkan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai.

Jokowi dijadwalkan meresmikan Istana Negara yang berada di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur sebelum pensiun pada 20 Oktober 2024.

IKN membawa dampak baik dan berpotensi untuk para investor berbisnis.

Menurut Prabowo, prioritas utama adalah pembangunan gedung-gedung pemerintahan, mulai dari Gedung MPR/DPR, perumahan anggota, serta kantor yudikatif.

Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih RI Prabowo Subianto merespons soal rencana berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara setelah dilantik Oktober

Otorita IKN mengumumkan total Investasi IKN sebesar Rp1,2 triliun dari dua perusahaan swasta, PT Dian Jaya Indonesia dan PT Biru Makmur Abadi, siap memperkuat ekosistem kawasan. Bagaimana detail proyeknya yang akan dimulai akhir 2026?

Mantan Menpora Dito Ariotedjo diperiksa KPK terkait kasus dugaan korupsi kuota haji, mengungkap detail kunjungan kerja bersama Presiden Jokowi ke Arab Saudi yang membahas kuota haji dan investasi.

Otorita IKN mengambil langkah penting dalam menyusun dasar hukum untuk mempersiapkan kawasan strategis sebagai daerah mitra penunjang fungsi Ibu Kota Nusantara, demi pemerataan pembangunan dan investasi.

Otorita IKN fokus pada pengembangan berbagai sektor usaha untuk mendorong aktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Ibu Kota Nusantara, menarik investasi swasta signifikan.

Badan Bank Tanah memastikan pengembangan wilayah penunjang Ibu Kota Nusantara (IKN) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) akan selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Penajam Paser Utara, demi kepastian hukum dan perencanaan investasi.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) berkomitmen menjadikan UMKM IKN sebagai kekuatan utama ekonomi inklusif dan berkelanjutan, dengan berbagai program intensif untuk pengembangan dan integrasi yang menarik.

Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) secara strategis membangun identitas Gerbang Nusantara yang inovatif dan berdaya saing, beriringan dengan pembangunan IKN, untuk menarik investasi dan pariwisata.

Otorita IKN menegaskan hingga kini tak ada rencana pembangunan IKN dihentikan.

Putusan tersebut dinilai mempertegas, pembangunan IKN tetap berada dalam koridor konstitusi dan dapat terus berjalan sesuai tahapan pemerintah.

Keputusan MK sangat relevan karena Jakarta masih memiliki peran penting sebagai ibu kota negara.

PDI Perjuangan menyarankan Wapres Gibran berkantor di IKN agar biaya perawatan IKN tidak mubazir. PDI Perjuangan mencontohkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) gencar menekan angka pengangguran melalui Program Siap Kerja Kukar. Inisiatif ini telah melatih ribuan warga dengan keterampilan relevan industri, membuka peluang kerja baru dan meningkatkan kemandirian ekono