Kemendagri Kaji Ulang Sengketa 4 Pulau Antara Aceh dan Sumut: Penting Lihat Sisi Historis dan Kultural

Tito Karnavian menjelaskan dasar empat pulau di Aceh sempat diputuskan masuk wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Pertemuan tersebut digelar pukul 13.30 WIB di Wisma Negara.

Sengketa ini bermula dari perbedaan hasil verifikasi antara tim dari Sumatera Utara dan Aceh.

Kemendagri menggelar rapat sebelum memberikan putusan final soal sengketa 4 pulau antar Aceh dengan Sumut.

Pemerintah Aceh menyiapkan dokumen kesepakatan bersama 1992 antara Pemerintah Aceh dan Sumut dalam rapat dengan Kemendagri terkait 4 pulau.

Bima menegaskan, tidak ada keputusan yang tidak bisa diubah terkait aturan kepemilikan 4 pulau itu

Bima mengatakan data atau novum baru itu diperoleh berdasarkan penelusuan Kemendagri.

Kajian ulang dilakukan pada Selasa 17 Juni 2025, dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Ketua Tim Nasional Penamaan Rupa Bumi.

Sejarah Pulau Mangkir Gadang melibatkan sengketa kepemilikan antara Aceh dan Sumatera Utara yang berlangsung sejak era kolonial.

Presiden Prabowo Subianto akan mengambil alih polemik empat Pulau yang diperebutkan Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).

Bahtra menilai ada empat hal yang perlu dilakukan terkait perebutan 4 pulau tersebut seperti penundaan eksekusi Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Ketua MPP PKS Mulyanto meminta Mendagri Tito Karnavian untuk mengkaji ulang secara seksama keputusan mengubah status empat pulau.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan warga sekaligus membangkitkan semangat masyarakat pascabencana.

Tri juga menekankan pentingnya mempersiapkan generasi muda yang sehat, terdidik, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

Batas desa berperan sebagai acuan penting dalam pengaturan wilayah yang lebih luas, sehingga memudahkan dalam perencanaan dan pengembangan daerah.

Ribka menjelaskan, berbagai program dalam Asta Cita dirancang untuk mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045.

Penguatan kualitas SDM aparatur Damkar, Satpol PP, dan Satlinmas juga menjadi perhatian penting, termasuk dalam mendukung efektivitas penegakan Perda.

Bima mengapresiasi jerih payah praja IPDN yang telah berkontribusi nyata terhadap upaya pemulihan di Aceh Tamiang.

Prabowo Subianto secara resmi menetapkan Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek masuk dalam wilayah administratif Aceh.

Informasi ini diunggah oleh salah satu akun Facebook pada tanggal 16 Juni 2025.

Prabowo Subianto telah memutuskan 4 pulau sengketa yakni Pulau Panjang, Lipan, Pulau Mangkir Gadang dan Mangkir Ketek sah milik Aceh secara administrasi.

Dia dipercaya sebagai Panglima Perang GAM pada 2002 hingga tercapainya kesepakatan damai dengan pemerintah Indonesia.

Polemik empat pulau pun semakin memanas, akhirnya Presiden Prabowo Subianto turun tangan.

Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi menyatakan arsip-arsip yang memuat informasi kewilayahan di berbagai kementerian/lembaga harus dirapikan