Kejaksaan Agung Buka Suara soal Isu Penggeledahan Kemenhut

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) tengah intensif melakukan pemeriksaan legalitas 1.085 batang kayu bulat di Sungai Kapuas. Penyelidikan ini vital untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi kehutanan dan mencegah peredaran kayu ilegal.

Tim penyidik dari Jampidsus Kejagung melakukan penggeledahan di beberapa lokasi terkait kasus korupsi di Kementerian Kehutanan, termasuk rumah mantan menteri.

Direktur Penyidikan Jampidsus, Syarief Sulaeman Nahdi menerangkan, perkara ini masih dalam tahap penyidikan umum.

Kehadiran aparat penegak hukum tersebut disebut berkaitan dengan proses klarifikasi atas sejumlah dokumen dan kegiatan di lingkungan kementerian.

Satgas PKH Kejagung menelusuri dugaan kerusakan hutan pemicu banjir bandang di Aceh dan Sumatera.

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyoroti potensi kayu ilegal yang terbawa banjir di Sumatera, menyelidiki sumber-sumbernya termasuk praktik pembalakan liar dan penyalahgunaan dokumen Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT).

Berdasarkan hasil puldasi diketahui terdapat tiga perusahaan yang terindikasi melakukan penambangan di kawasan hutan wilayah Kabupaten Raja Ampat.

Burhanuddin masih enggan membuka ke publik sosok tersangka tersebut apakah pejabat eselon I, eselon II, atau pun menteri.

Kejagung menilai kasus ini terbilang mirip dengan perkara Duta Palma,

Penggeledahan itu dilaksanakan dalam rangka penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola perkebunan dan industri kelapa sawit periode 2005–2024.

Saat ini penyidik sedang fokus melakukan analisis terhadap barang bukti.

Tiga tersangka itu adalah HS selaku KSOP Rangga Ilung, BJW selaku Direktur PT AKT, dan HZM selaku General Manager PT OOWL Indonesia.

Anang Supriatna, menyebut proses yang berjalan saat ini merupakan pemeriksaan internal yang nantinya akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme institusi.

Seluruh aset tersebut telah melalui proses pengelolaan dan perawatan untuk menjaga nilai ekonominya sebelum dilelang kepada publik.

Kejagung meluncurkan BPA Fair 2026 dengan lebih dari 400 aset senilai Rp100 miliar untuk dilelang. Program ini mengedepankan transparansi dan edukasi publik.

Hashim Djojohadikusumo menuturkan bahwa ABPEDNAS memiliki peran krusial dalam mengawal berbagai program strategis pemerintah seperti MBG.

Pimpinan Ombudsman juga menegaskan untuk tetap berkomitmen terhadap penegakan hukum yang berlangsung

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menjadi yang pertama di Sumatera Selatan yang menetapkan status Siaga Darurat Karhutla untuk menghadapi potensi kemarau ekstrem 2026, memicu kesiapsiagaan seluruh pihak.

Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin menginstruksikan validasi lahan di kawasan IKN untuk menghindari konflik sosial dan memastikan hak kepemilikan warga terlindungi dari dampak pembangunan.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mendorong masyarakat untuk aktif mengelola hutan melalui skema Perhutanan Sosial, guna meningkatkan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango serius menggarap Pembangunan Jalan Bone Bolango, khususnya ruas Tulabolo-Pinogu, demi membuka akses wilayah terisolir dan mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Kementerian Kehutanan RI menindaklanjuti permohonan izin tambang rakyat di Gorontalo, khususnya di Kabupaten Pohuwato, memberikan sinyal positif bagi legalisasi aktivitas pertambangan masyarakat. Proses Kementerian Kehutanan Izin Tambang Rakyat Gorontalo.

Pemerintah Provinsi Papua Barat optimis mencapai target perdagangan kulit masohi kering sebesar Rp4 miliar pada tahun 2026, memperkuat ekonomi lokal melalui hasil hutan bukan kayu.