Kejagung Harus Transparan Terkait Pengembalian Rp27 Miliar di Kasus BTS Kominfo

Tidak seperti aparat penegak hukum lain, seperti Kejagung atau Polri yang acap kali pamer duit barang bukti tumpukan duit dengan nilai mencapai triliunan.

KPK menyerahkan pemulihan aset senilai Rp 883 miliar dari kasus korupsi investasi fiktif PT Taspen sebagai bentuk pengembalian kerugian negara.

Langkah ini disebutnya menunjukkan komitmen Kejagung dalam mengembalikan kerugian negara dan memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kejaksaan Agung siap mengusut dugaan aliran dana sebesar Rp70 miliar ke Komisi I DPR RI.

Hakim Ketua Fahzal Hendri terus menanyakan Menppora Dito Ariotedjo terkait pengembalian uang Rp27 miliar ke Kejaksaan.

Kejagung akan mengkonfrontir keterangan terdakwa kasus korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo, terkait uang Rp27 M.

Uang Rp27 miliar itu diserahkan kuasa hukum Irwan Hermawan ke Kejagung.

Kejagung memastikan pengusutan kasus dugaan korupsi BTS Kominfo diduga mengalir ke pelbagai pihak tetap dilanjutkan.

Nama S muncul setelah penyidik Kejagung memeriksa pengacara Maqdir Ismail selaku hukum terdakwa kasus korupsi BTS Kominfo Irwan Hermawan.

Kuasa hukum terdakwa Irwan Hermawan, Maqdir Ismail menyerahkan uang Rp27 miliar terkait kasus korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo Kejagung secara tunai.

Uang tersebut dikembalikan usai Kejagung memeriksa Menpora Dito dalam kasus korupsi BTS.

Harusnya sanksi pidana tetap berjalan sekalipun dana sebesar Rp 27 miliar sudah dikembalikan.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan mengoptimalkan peran penegak hukum dengan program Jaksa Garda Desa, fokus mengawal program prioritas nasional dan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, demi Sumsel yang lebih berintegritas.

Pertamina Patra Niaga perkuat tata kelola pengadaan energi melalui FGD dengan Kejaksaan Agung dan KPK. Inisiatif ini wujudkan proses transparan, akuntabel, dan dukung ketahanan energi nasional.

Barang bukti yang diamankan berupa perangkat elektronik dan sejumlah dokumen yang dinilai berkaitan dengan perkara tersebut.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyuarakan dukungan penuh terhadap penegakan hukum terkait dugaan korupsi tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), menyerukan transparansi dan akuntabilitas.

Dinamika Hukum Sepekan mencakup penahanan Dadan Hindayana dan Silmy Karim, penghentian kasus Wawali Bandung, serta penyidikan korupsi notifikasi perbankan oleh KPK yang menarik perhatian publik.

Mensesneg Prasetyo Hadi tegaskan pencegahan korupsi pemerintah harus dari pejabat. Ini sejalan komitmen Presiden Prabowo, menyusul terungkapnya kasus korupsi wakil menteri dan mantan pejabat Badan Gizi Nasional.

Majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman 2,5 tahun penjara terhadap Sadikin Rusli.

Achsanul Qosasi dinyatakan terbukti bersalah menerima uang USD 2,64 juta atau senilai Rp 40 miliar terkait kasus korupsi proyek BTS 4G BAKTI Kominfo.

Sadikin khawatir pada saat menyampaikan nota pleidoinya tidak kuasa menahan air mata.

Hal itu disampaikan Qosasi dalam nota pembelaan atau pleidoinya di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (28/5).

Jaksa sebelumnya mendakwa Achsanul Qosasi menerima uang Rp40 miliar untuk pengkondisian BPK dalam proyek menara BTS Kominfo.

Jaksa menilai terdakwa Sadikin Rusli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.