Bts 4g
Berita Utama
Berita Terbaru
Berita Populer
-
FOTO: Perang Memanas, Potret Warga Teheran Berlarian Akibat Serangan Israel
-
Iran: Serangan Israel sebagai Deklarasi Perang!
-
Serangan Balasan Iran Hantam Pangkalan Udara Nevatim, Sejumlah Tentara Israel Dikabarkan Terluka
-
Menguak Operasi Sabotase Mossad dan Gagalnya Intelijen Iran Mendeteksi Serangan Israel
-
Sejarah Awal Mula Iran vs Israel, Dari Kawan Jadi Lawan
Berita Utama Lainnya
-
achsanul qosasi Kejagung: Presiden Jokowi Beri Izin Periksa Achsanul Qosasih BPK Terkait Korupsi BTS
-
-
20231030 Jadi Justice Collaborator Kasus Korupsi Bakti Kominfo, Irwan Hermawan Dituntut 6 Tahun Penjara
-
-
-
20231017 Menteri Budi Arie Targetkan 5000 BTS 4G di Wilayah 3T Rampung dan Beroperasi Akhir Tahun 2023
-
berita video VIDEO: Hakim Skakmat Menpora Dito Anda Boleh Membantah Pertemuan Tapi Ada 2 Saksi, Ingat Telah Disumpah!
-
-
-
berita foto FOTO: Ekspresi Menpora Dito Ariotedjo Blak-blakan Bantah Terima Aliran Dana Rp27 Miliar di Kasus BTS Kominfo

Kasus BTS 4G di wilayah 3T ini mangkrak karena dugaan adanya korupsi.

Hakim memerintahkan persidangan dengan terdakwa Anang Achmad Latif dan Yohan Suryanto untuk dilanjutkan ke pemeriksaan saksi.

"Saya ingin yang pertama d Kementerian Komunikasi dan Informatika, penyelesaian BTS diutamakan, penyelesaian hukum silakan berjalan," kata Jokowi.

Jokowi meminta kepada Budi Arie untuk segera menyelesaikan penyelesaian proyek BTS.

Kejagung memastikan pengusutan kasus dugaan korupsi BTS Kominfo diduga mengalir ke pelbagai pihak tetap dilanjutkan.

Kejagung menerima informasi mengenai foto Don Adam bareng tumpukan dolar Amerika diduga terkait kasus korupsi BTS Kominfo.

Menpora mengaku tak tahu menahu soal pengembalian uang Rp27 miliar ke salah satu terdakwa.

Kuasa hukum terdakwa Irwan Hermawan, Maqdir Ismail menyerahkan uang Rp27 miliar terkait kasus korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo Kejagung secara tunai.

Sebagai kepala negara, kata Awiek, Jokowi hanya memerintahkan para menterinya untuk menjalankan program sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.