Saat ini, telah terdapat 118 BTS 4G yang sudah siap digunakan atau on-air, dari total 630 BTS 4G yang akan dibangun.
Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Fadhilah Mathar, menegaskan bahwa pihaknya akan tetap menargetkan penyelesaian pembangunan berbagai base transceiver station (BTS) 4G di pulau Papua.
Target pembangunan diselesaikan pada Juni 2024, meskipun terdapat ancaman-ancaman.
Penegasan tersebut disampaikan Fadhilah dalam acara Ngopi Bareng Kominfo yang dihadiri oleh wartawan, pada hari Jumat (8/3) di gedung Kominfo, Jakarta.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengatakan bahwa pembangunan BTS yang belum diselesaikan akan dirampungkan hingga pertengahan tahun 2024 ini, tepatnya bulan Juni, sesuai dengan koordinasinya bersama Menteri Kominfo, Budi Arie Setiadi.
Advertisement
Advertisement
Saat ini, telah terdapat 118 BTS 4G yang sudah siap digunakan atau on-air, dari total 630 BTS 4G yang akan dibangun.
Akan tetapi, pembangunan terhadap sisa 512 BTS sampai saat ini belum dilaksanakan karena, salah satunya, masih ada “ancaman-ancaman” yang meliputi upaya pembangunan.
“Ancamannya itu tentu ancaman yang berkaitan dengan jiwa. Ketika kita berbicara tentang keadaan kahar untuk Papua, itu mayoritas adalah keamanan,”
Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Fadhilah Mathar.
Advertisement
Ia juga turut menyebutkan beberapa contoh insiden yang dialami oleh tim Kominfo di daerah Papua, seperti meninggalnya 8 orang pekerja yang melakukan pemeliharaan terhadap tower Palapa Ring.
Dengan adanya ancaman tersebut, Fadhilah mengatakan bahwa ia juga harus mengutamakann keselamatan timnya. “Kalau tidak ada jaminan keamanan dari pemda setempat ... kami tidak bisa paksakan untuk bangun [BTS 4G],” ungkap Fadhilah.
Akan tetapi, ia juga mengatakan bahwa tim BAKTI akan memberikan kesempatan lain kepada pemda setempat untuk mengusulkan tempat pemasangan BTS yang baru apabila memang tempat yang pertama dipilih tidak bisa dibangun karena alasan keamanan.
Fahilah juga menyatakan, meskipun terdapat ancaman, berbagai Pemda di Papua memiliki komunikasi yang sangat responsif dengan BAKTI mengenai kondisi keamanan sekaligus upaya pengamanan di berbagai lokasi pembangunan.
Advertisement