Asal Usul Rumah Berfasilitas Mewah di Lapas Cibinong

Komisi XIII DPR memanggil seorang staf Lapas Kelas IIA Cibinong dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/9/2026). Pemanggilan dilakukan untuk menelusuri asal-usul 13 rumah dinas berfasilitas mewah di Lapas Cibinong yang tidak tercatat sebagai aset negara.

Momen itu terjadi saat Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Mashudi memaparkan temuan Ombudsman mengenai hunian mewah di lingkungan lapas. Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya kemudian meminta seorang staf yang telah bertugas di Lapas Cibinong sejak 2021 maju ke depan.

Kepala Urusan Umum (Kaur Umum) Lapas Kelas IIA Cibinong bernama Deni memperkenalkan diri. Di hadapan pimpinan dan anggota dewan, Deni diminta menjelaskan kapan 13 rumah dinas tersebut mulai dibangun.

"Di dalam laporan ini, itu status yang tercatat cuma tiga rumah. Sejak kapan yang 13 rumah ini berdiri dan siapa yang bangun?" tanya Willy Aditya.

Deni meluruskan waktu pembangunan rumah dinas itu. "Siap, izin untuk yang 13 rumah itu sebenarnya berdiri dari pas dari tahun 2023, Pak. Izin bukan 2021, mohon izin. Selesainya April 2023, Pak," kata Deni.

Willy menanyakan siapa kepala lapas saat pembangunan berlangsung. Deni menyebut pembangunan terjadi pada masa kepemimpinan Usman Madjid untuk periode 2021–2023, sebelum Wisnu Hani Putranto.

"Pak Usman, Bapak, izin," ujar Deni.

Deni juga menerangkan awal mula rencana pembangunan yang disebut bermula dari kunjungan seorang bupati dan adanya persetujuan lisan atas inisiatif kepala lapas membangun rumah dinas pegawai.

"Nah, secara sementara waktu itu secara lisan terlebih dahulu untuk mengizinkan inisiatif Kalapas untuk mengizin membuat rumah dinas pegawai Bapak,"

ujarnya.

Sumber Anggaran Pembangunan di Lapas Cibinong

Deni menyebut pembangunan dilakukan sembari proses surat izin berjalan. Seusai rampung, rumah langsung ditempati pegawai dan diterbitkan surat keputusan yang ditandatangani kepala lapas.

Willy lantas menanyakan asal anggaran untuk membangun 13 rumah tersebut. Deni mengaku baru menjabat sebagai Kaur Umum saat itu dan tidak dilibatkan dalam urusan anggaran.

"Saya sebagai Kaur Umum tidak sama sekali dilibatkan, Bapak. Dan saya jujur Bapak, saya tidak tahu-menahu dari mana dan apa dan di mana Bapak," kata Deni.

Usai meminta keterangan Deni, Willy mengatakan Komisi XIII DPR RI perlu membandingkan temuan Ombudsman dengan rilis dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).

"Satu, ini fakta mana yang benar antara temuan Ombudsman dengan rilisnya Kementerian," kata Willy.

Willy kemudian menambahkan.

"Jadi kita harus lokalisir dulu mana yang faktual, oke, mana yang normal atau secara mekanisme, prosedur, tata kelola,"

tandas Willy.