Pemerintah Kota Makassar menggelar Rapat Koordinasi Tanggap Darurat Bencana Kekeringan 2026 pada Kamis (13/8/2026). Pertemuan tersebut membahas kondisi terbaru serta pengerahan sumber daya untuk penanganan cepat di lapangan.
Data BPBD Kota Makassar per 5 Agustus 2026 mencatat 47.252 jiwa dari 13.929 kepala keluarga terdampak kekeringan akibat badai El Nino. Dampak tersebut tersebar di enam kecamatan, di antaranya Ujung Tanah, Tallo, Biringkanaya, Tamalanrea, Panakkukang, dan Manggala.
Besarnya jumlah warga terdampak membuat pemenuhan kebutuhan air bersih menjadi prioritas selama masa tanggap darurat. BPBD juga menyebut risiko gangguan kesehatan dan potensi kebakaran di wilayah terdampak perlu diantisipasi.
Advertisement
Sebaran di 6 Kecamatan
Biringkanaya menjadi wilayah dengan jumlah warga terdampak terbanyak, yakni 14.787 jiwa.
Tallo menyusul dengan 10.672 jiwa, sementara Tamalanrea mencatat 9.947 jiwa.
Adapun Manggala terdampak 7.601 jiwa, Ujung Tanah 2.921 jiwa, dan Panakkukang 1.324 jiwa.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Muhammad Fadli Tahar, menegaskan respons terhadap kekeringan harus dilakukan sedini mungkin karena menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
"Kekeringan datang perlahan, tetapi dampaknya langsung menyentuh kebutuhan paling dasar masyarakat. Karena itu kita tidak boleh menunggu kondisi menjadi lebih berat. Ketika masyarakat kesulitan air, pemerintah harus hadir," ujar Fadli, Jumat (14/8/2026).
Dalam rakor, rencana operasi difokuskan pada penempatan tandon, distribusi air bersih kepada warga terdampak, pelayanan kesehatan, serta pencegahan risiko kebakaran. BPBD mendorong seluruh pemangku kepentingan mengerahkan sumber daya yang dimiliki agar penanganan lebih cepat.
Fadli menekankan pentingnya pembagian peran yang jelas antarlembaga agar penanganan di lapangan tidak tumpang tindih.
"Kita ingin setelah rakor ini tidak ada lagi pertanyaan siapa mengerjakan apa. Kita petakan kekuatan masing-masing, kita tentukan wilayahnya, kemudian kita bergerak bersama," jelasnya.
Advertisement
Operasi Lapangan
Sebagai respons awal, BPBD menempatkan tandon air di sejumlah wilayah terdampak. Sebanyak 17 tandon ditempatkan di Ujung Tanah, 8 tandon di Biringkanaya, dan 10 tandon di Tallo.
Penempatan tandon dan pola distribusi air akan terus dievaluasi berdasarkan asesmen lapangan, sehingga bantuan dapat diarahkan ke wilayah yang dinilai paling mendesak. Operasi penanganan juga memberi perhatian khusus kepada kelompok rentan, terutama balita, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas.
BPBD mendorong mobilisasi armada tangki air, sumber air, tandon, kendaraan distribusi, personel, hingga dukungan operasional lainnya. Kolaborasi dinilai diperlukan karena wilayah terdampak cukup luas dan kebutuhan masyarakat dapat berubah mengikuti perkembangan kondisi kekeringan.
Pemerintah Kota Makassar menyebut pemutakhiran data dan asesmen akan terus dilakukan sebagai dasar menentukan prioritas wilayah, kebutuhan armada, penempatan tandon, serta pola distribusi air.
"Yang kita hitung bukan berapa kali kita rapat. Yang kita hitung adalah berapa banyak masyarakat yang bisa kita layani dan seberapa cepat air sampai kepada mereka. Itu ukuran operasi kita," tegas Kepala Pelaksana BPBD.