Dari Kekayaan Alam hingga Perang Timur Tengah, Ini Pesan Muzani di Sidang MPR

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyoroti pengelolaan kekayaan alam dan tata kelola ekspor Indonesia. Pemerintah diminta memastikan sumber daya alam dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sekaligus memperkuat penerimaan negara.

Hal tersebut disampaikan Ketua MPR Ahmad Muzani dalam pidato Sidang Tahunan MPR 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Muzani mengatakan pengelolaan sumber daya alam harus berlandaskan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kelestarian lingkungan. Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” kata Muzani.

Ia juga menyoroti kebijakan pemerintah terkait tata kelola ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Menurut Muzani, kehadiran PT DSI diarahkan untuk meningkatkan penerimaan negara sekaligus memperkuat pengelolaan Devisa Hasil Ekspor (DHE).

“Untuk meningkatkan penerimaan negara, memperkuat pengelolaan Devisa Hasil Ekspor (DHE), mencegah praktik under invoicing dan transfer pricing atau praktik curang yang dilakukan di bawah tangan,” ujarnya.

Muzani menilai tata kelola tersebut penting untuk memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perdagangan global. Pengelolaan kekayaan alam, kata dia, tidak boleh sekadar berorientasi pada pemanfaatan sumber daya, tetapi harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Ia juga mengingatkan pembangunan ekonomi Indonesia harus berjalan dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Pengelolaan sumber daya alam harus tetap memperhatikan kelestarian ekologi.

Desak Perang Timur Tengah Dihentikan

Dalam pidatonya, MPR turut menyerukan penghentian perang di kawasan Timur Tengah. MPR meminta seluruh pihak mengedepankan diplomasi dalam menyelesaikan konflik dan tidak menjadikan perang sebagai jalan keluar.

“Indonesia harus tetap konsisten menolak perang sebagai cara menyelesaikan perselisihan antarnegara,” kata Muzani saat berpidato.

Muzani menegaskan kedaulatan wilayah dan kemerdekaan politik setiap negara harus dihormati. Menurutnya, tidak boleh ada negara yang merasa berhak menentukan nasib bangsa lain.

Karena itu, MPR menyerukan penghentian perang di kawasan Timur Tengah dan berbagai belahan dunia lainnya. Muzani meminta diplomasi dikedepankan untuk menyelesaikan perbedaan.

“Mengutamakan diplomasi sebagai jalan untuk membicarakan semua perbedaan. Kita tidak boleh kehilangan kata dan kesabaran untuk mencari jalan perdamaian melalui meja perundingan,” ujarnya.

Menurut Muzani, perdamaian membutuhkan keberanian untuk menahan diri, kesediaan mendengar, serta kemampuan menempatkan kehidupan manusia di atas ambisi kekuasaan.

“Dunia tidak membutuhkan perang, dunia membutuhkan keberanian untuk berdamai,” tegasnya.

Muzani juga menyinggung politik luar negeri Indonesia yang menganut prinsip bebas dan aktif. Menurutnya, Indonesia harus bebas menentukan pendirian berdasarkan kepentingan nasional dan tidak memihak salah satu blok.