Kaltim Pertahankan 62 Persen Tutupan Hutan, Raih Apresiasi Dunia Lewat Kompensasi Karbon

Konsisten menjaga 62% Tutupan Hutan Kalimantan Timur, Pemprov Kaltim raih apresiasi global dengan dana kompensasi karbon Bank Dunia, menunjukkan komitmen kuat terhadap kelestarian lingkungan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dengan bangga mengumumkan keberhasilannya mempertahankan 62 persen tutupan hutan hujan tropis dari total luas wilayah daratannya. Pencapaian ini jauh melampaui standar nasional minimal 30 persen yang ditetapkan untuk wilayah hutan. Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Susilo Pranoto, menyatakan komitmen daerah dalam menjaga ekologi.

Keberhasilan ini tidak hanya menjadi kebanggaan lokal, tetapi juga mendapatkan pengakuan internasional. Kalimantan Timur menerima dana kompensasi karbon sebesar 110 juta Dolar AS dari Bank Dunia. Dana tersebut diberikan sebagai insentif atas upaya provinsi dalam menurunkan emisi gas rumah kaca melalui pelestarian hutan yang tegak dan tidak ditebang.

Sebagian dari dana kompensasi karbon tersebut kini telah dicairkan dan dialokasikan untuk membiayai berbagai program lingkungan hidup. Program-program ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat di tingkat tapak, menunjukkan pendekatan holistik dalam konservasi dan pengelolaan sumber daya alam.

Komitmen Konservasi dan Pengakuan Internasional

Provinsi Kalimantan Timur memiliki total luas wilayah sekitar 12,69 juta hektare, dan dari angka tersebut, 62 persen di antaranya masih berupa tutupan hutan hujan tropis yang terjaga. Angka ini secara konsisten dipertahankan jauh di atas standar nasional yang hanya mensyaratkan minimal 30 persen tutupan hutan. Komitmen pemerintah daerah dalam menjaga ekologi terlihat dari sebaran hutan berkualitas di berbagai kabupaten.

Kabupaten Mahakam Ulu menjadi contoh terbaik dalam upaya konservasi ini, dengan persentase tutupan hutan primer dan sekunder mencapai angka 80 persen. Bahkan, wilayah lain dengan aktivitas industri padat seperti Kutai Barat dan Kutai Kartanegara masih mampu mempertahankan tutupan hutan di kisaran 50 persen, berkat pengawasan yang ketat.

Keberhasilan dalam mempertahankan aset hijau ini membawa Kalimantan Timur mendapatkan pengakuan dunia internasional. Provinsi ini menerima dana insentif penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 110 juta Dolar AS dari Bank Dunia. Penghargaan ini diberikan karena Kaltim dinilai berhasil menjaga hutan tetap tegak dan mencegah penebangan.

Menurut Susilo Pranoto dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, sebagian dana tersebut telah dicairkan dan digunakan kembali. Dana ini dialokasikan untuk membiayai berbagai program lingkungan hidup yang melibatkan masyarakat di tingkat tapak. Hal ini menunjukkan dampak positif dari upaya konservasi yang berkelanjutan.

Tantangan Reklamasi dan Fungsi Ekologis Hutan

Akademisi Universitas Mulawarman, Ibrahim, menekankan bahwa mempertahankan hutan yang sudah ada merupakan opsi terbaik dibandingkan reklamasi lahan pasca-tambang. Ia menilai tingkat kesulitan reklamasi sangat tinggi dan seringkali tidak efektif. Pandangan ini menyoroti pentingnya pencegahan kerusakan hutan sejak awal.

Ibrahim mengungkapkan fakta bahwa mengembalikan fungsi hutan hujan tropis setelah tanah dikupas untuk kegiatan pertambangan adalah hal yang hampir mustahil. Proses reklamasi tidak dapat secara sempurna mengembalikan struktur dan kompleksitas ekosistem hutan perawan. Ini menjadi tantangan besar bagi keberlanjutan lingkungan.

Tanaman hasil revegetasi di lahan bekas tambang seringkali hanya memberikan efek hijau secara visual, namun tidak memiliki fungsi ekologis yang utuh seperti hutan alami. Banyak pohon yang ditanam di lahan reklamasi tumbuh tidak optimal atau mati. Hal ini disebabkan oleh akar yang membentur lapisan tanah liat keras dan batuan penutup, yang struktur alaminya telah berubah.

Hutan alami memiliki fungsi hidrologis vital berkat adanya lantai hutan yang tertutup serasah atau bahan organik pembusuk daun. Alih fungsi lahan yang tidak terkendali dikhawatirkan akan menghilangkan kemampuan alam tersebut dan memicu pendangkalan danau-danau di sepanjang daerah aliran sungai. Risiko banjir besar di kawasan hilir seperti Samarinda akan terus mengintai jika kawasan hulu Sungai Mahakam tidak dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi, demikian peringatan Ibrahim.

Sumber: AntaraNews