Ini Dugaan Penyebab Kebakaran di Gedung Kementerian ATR/BPN

Kebakaran terjadi di Gedung D Kemendagri Jakarta Selatan. Api diduga dari gudang, dua orang luka ringan, penyebab masih diselidiki.

Kepulan asap tebal terlihat membubung di sekitar kawasan Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (12/3) sore.

Seluruh proses penanganan pasca kebakaran Gedung Kementerian ATR/BPN dilakukan dengan memperhatikan pengumpulan bukti secara ilmiah.

Gedung Kementerian ATR/BPN terbakar pada Sabtu (9/2/2025) malam. Diduga sumber api berasal dari hubungan arus pendek listrik.

Gedung Kementerian ATR/BPN dilaporkan terbakar pada Sabtu (9/2/2025) malam. Diduga, sumber api berasal dari hubungan arus pendek listrik.

Kapuslabfor menambahkan, sigapnya penanganan membuat api cepat dijinakkan dan tidak membuat satu Gedung Biro Humas Kementerian ATR/BPN terbakar.

Kapuslabfor Bareskrim Polri Brigjen Sudjarwoko mengatakan, telah mengumpulkan sejumlah barang bukti berupa abu dan arang usai melakukan olah TKP.

Petugas Labfor mendatangi lokasi sekira pukul 11.33 WIB, tidak berselang lama yakni pukul 11.47 WIB, datang juga petugas Inafis, Minggu (9/2).

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memastikan tidak ada kegiatan saat terjadinya kebakaran di Gedung Humas. Kejadian itu terjadi pada Sabtu (8/2).

Awal mula kebakaran yang terjadi sekitar pukul 23.00 WIB tersebut terjadi di Lantai 1 Ruang Biro Hubungan Masyarakat.

Kebakaran di Gedung Kementerian ATR/BPN pada 8 Februari 2025 menimbulkan kekhawatiran akan kerusakan dokumen penting.

Nusron mengaku sempat melihat si jago merah mengamuk dan melumat seisi ruangan.

Peristiwa tersebut menyebabkan bangunan mengalami kerusakan dan menimbulkan kerugian materiil yang diperkirakan mencapai Rp100 juta.

Insiden tersebut menyebabkan tiga ruang kelas mengalami kerusakan setelah dilalap api.

Peristiwa bermula ketika warga mendengar adanya suara ledakan seperti petasan yang berasal dari arah rumah korban.

Peristiwa bermula sekitar pukul 20.30 WIB ketika warga dikejutkan dengan teriakan kebakaran. Saat itu, putra Sri Asih, Valent Febriantno.

Sedikitnya 30 rumah tinggal terdampak dalam peristiwa tersebut, yang mengakibatkan 60 kepala keluarga (KK) atau sekitar 240 jiwa turut terkena dampak.

Warga terdampak mulai mencari barang yang masih dapat diselamatkan di antara puing-puing kebakaran.

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan KUHP Baru jadi landasan hukum kuat berantas mafia tanah, terutama kasus pemalsuan dokumen. Sinergi lintas lembaga dan digitalisasi kunci sukses penegakan hukum.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempercepat program penegasan batas desa di Sulawesi Tenggara, krusial untuk legalitas wilayah dan pemerataan ekonomi desa. Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah membangun dari desa.

Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat mendukung langkah Pemerintah Kabupaten Karawang menambah luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) demi menjaga ketahanan pangan dan mencegah alih fungsi lahan di Karawang.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan memprioritaskan pemanfaatan lahan rusun dan kota satelit yang disediakan Kementerian ATR/BPN untuk program perumahan nasional, demi mengatasi kebutuhan hunian masyarakat.

PT Pertamina EP berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menjaga ketahanan energi pangan nasional. Sinergi ini diwujudkan melalui harmonisasi tata ruang yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Pemerintah Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, bersinergi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk optimalisasi aset tanah Gowa, membuka jalan bagi peningkatan Pendapatan As