Gus Yahya soal Dugaan TPPU Rp100 Miliar: Kalau Ada yang Memeriksa Silakan Saja!

Gus Yahya memberikan tanggapan terkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebesar Rp100 miliar yang diduga mengalir ke rekening PBNU pada tahun 2022.

Ketua Umum PBNU, Gus Yahya Cholil Staquf, memberikan tanggapan terkait isu dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebesar Rp100 miliar yang diduga masuk ke rekening PBNU pada tahun 2022. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan menghormati sepenuhnya proses hukum jika ada lembaga penegak hukum yang ingin melakukan pemeriksaan.

"Soal dugaan TPPU dan proses hukum ya? Ya di apa namanya? Diproses secara hukum. Ya kita nunggu juga. Kalau ada yang memeriksa, silakan saja gitu lho," ungkap Gus Yahya saat berada di Kantor Pusat PBNU di Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2025).

Gus Yahya menambahkan bahwa setiap warga negara, termasuk dirinya dan jajaran PBNU, memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum. Oleh karena itu, PBNU berkomitmen untuk mematuhi aturan yang berlaku jika diperlukan proses penyelidikan.

"Jadi posisi semua orang dalam hal ini sebagai warga negara, kita semua taat hukum. Silakan diproses," jelasnya.

Meskipun demikian, ia mengingatkan agar dugaan TPPU tersebut tidak dijadikan dasar untuk menciptakan klaim atau narasi yang tidak berdasarkan fakta. Ia menganggap bahwa ada pihak-pihak yang terlalu cepat mengambil kesimpulan tanpa adanya bukti yang kuat.

"Tetapi, ya jangan belum-belum lalu mengada-ada, sudah menuduh TPPU. Sementara dijadikan alasan, padahal faktanya enggak ada dan indikasinya itu juga tidak jelas, ya," tegasnya.

'Masa Ada Proses Hukum Berdasarkan Pernyataan Tak Berdasar'

Gus Yahya juga mempertanyakan kemungkinan adanya proses hukum yang hanya didasarkan pada pernyataan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ia berpendapat bahwa tindakan semacam itu sulit untuk diterapkan dalam sistem penegakan hukum yang ada.

"Saya juga tidak tahu nanti prosesnya seperti apa. Masa ada proses hukum hanya berdasarkan pernyataan yang tidak berdasar, itu juga kan ya sulit terjadi lah, gitu ya," ucap dia.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Najib Azca, memberikan tanggapan mengenai isu aliran dana ke Center for Shared Civilizational Values (CSCV). Isu ini muncul di tengah dinamika internal PBNU.

Najib menegaskan bahwa semua aliran dana tersebut sah, memiliki dasar hukum yang jelas, dan ditujukan kepada mitra internasional yang terbukti produktif.

"Aliran dana itu bukan transaksi tersembunyi, melainkan bagian dari pembiayaan operasional untuk menjalankan mandat R20," jelas Najib, seperti dilansir Antara pada Selasa (2/12/2025).

Najib juga menjelaskan bahwa kerja sama antara PBNU dan CSCV telah dibuktikan melalui nota kesepahaman yang ditandatangani pada 20 Mei 2022. Dalam dokumen kerja sama tersebut, PBNU menunjuk CSCV sebagai Sekretariat Permanen G20 Religion Forum atau R20.

Penunjukan ini mencakup mandat operasional yang meliputi perencanaan, penyusunan konsep, hingga pelaksanaan kegiatan internasional. "CSCV, sebagai mitra yang ditunjuk, bertanggung jawab mengoordinasikan kerja-kerja strategis forum tersebut, termasuk diplomasi global, produksi konten, dan hubungan antarperadaban," jelas Najib.

Bantah CSCV Lembaga yang Tidak Kredibel

Tuduhan bahwa CSCV merupakan lembaga yang tidak kredibel, menurutnya, dapat dibantah dengan melihat rekam jejak yang telah dibangun selama empat tahun terakhir. Dari Juli 2021 hingga November 2025, CSCV berhasil mencatat lebih dari 64 output yang konkret dan terdokumentasi.

Najib menjelaskan bahwa output-output tersebut mencakup enam konferensi internasional, lima publikasi buku dan prosiding, serta tiga film dokumenter. Selain itu, terdapat berbagai situs web resmi, delapan kelompok kerja lintas negara, dan liputan media internasional dari The Wall Street Journal hingga The Economist.

Dia menambahkan bahwa produktivitas yang ditunjukkan oleh CSCV juga terlihat dari kemitraan strategis yang telah terjalin dengan PBNU. Sejumlah universitas ternama seperti Princeton University, Sciences Po, dan Boston University telah terlibat dalam berbagai program yang diadakan oleh lembaga ini.

Lebih lanjut, dukungan juga datang dari jaringan politik global seperti Centrist Democrat International (CDI) serta tokoh-tokoh lintas agama dan negara. Ini termasuk Muslim World League dan para pemimpin gereja internasional yang turut mendukung inisiatif CSCV.