Gus Yahya Tegaskan Masih Ketua Umum Sah PBNU, Keluarkan Pernyataan Sikap dan Serukan Islah

Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Dr. H. Najib Azca meminta seluruh jajaran pengurus NU di semua tingkatan untuk tetap solid.

Ketua Umum PBNU, Gus Yahya, menegaskan bahwa proses Pemberhentian Pimpinan PBNU di tengah jalan hanya dapat dilakukan melalui Muktamar Luar Biasa, menyoroti keputusan Rapat Pleno.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menaruh harapan besar pada hasil Pleno PBNU untuk meredakan ketegangan internal. Keputusan penting ini diharapkan membawa keutuhan bagi organisasi Islam terbesar di Indonesia.

Menurut Gus Yahya, keputusan Rapat Harian Syuriyah terkait jabatannya sebagai Ketum PBNU telah melampaui wewenang.

Cak Imin mengaku kecewa terjadinya gejolak di PBNU. Ia bahkan menyebut apa yang terjadi di PBNU mengecewakan warga Nahdliyin.

Gus Yahya menjelaskan alasan penolakannya terhadap keputusan Rapat Harian Syuriyah, yang menurutnya cacat secara substansial maupun prosedural & prosedural.

Surat Edaran PBNU Nomor 4785 memuat pemberhentian Gus Yahya dipastikan sah secara substansi, meski beredar versi bertanda draft akibat kendala teknis sistem.

Ketua Umum PBNU Gus Yahya menyikapi beredarnya surat pemberhentian dirinya, menegaskan bahwa semua polemik PBNU harus diselesaikan secara terhormat melalui Muktamar.

Ketua Umum PBNU Gus Yahya menyatakan pemberhentian dirinya dari jabatan tersebut inkonstitusional. Ia menegaskan hanya Muktamar yang berhak memberhentikannya, memicu pertanyaan tentang validitas keputusan Syuriah.

Penyelesaian lewat islah merupakan satu-satunya jalan untuk menjaga legitimasi PBNU sebagai sebuah organisasi.

Suasana di markas pusat PBNU mulai terlihat sepi setelah Ketua Umum PBNU, Gus Yahya mengadakan pertemuan dengan para Pengurus Wilayah NU.

Menurutnya, seluruh proses pemberhentian itu cacat prosedur dan tidak memiliki dasar konstitusional.

Para kandidat Ketum PBNU harus menggunakan cara mendapat kepercayaan dari muktamirin dan bisa diterima dengan baik.

Masyayikh Sarang menyatakan dukungan dan doa untuk Gus Salam agar memimpin PBNU pada Muktamar ke-35 NU mendatang.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terus mematangkan persiapan Muktamar NU ke-35 yang dijadwalkan pada Agustus 2026, dengan fokus pada pembentukan panitia dan verifikasi administrasi peserta.

Rombongan yang menyertainya adalah para Masyayikh dari PP Al-Falah Ploso dan PP Lirboyo, Kediri Jawa Timur.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama Keuskupan Agung Jakarta bersepakat meluncurkan Gerakan Ketahanan Sosial, sebuah inisiatif kolektif untuk memperkuat solidaritas dan gotong royong masyarakat dalam menghadapi dampak konflik global.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengapresiasi kesepakatan gencatan senjata Iran-AS dan berharap terwujud Gencatan Senjata Permanen demi kemanusiaan global. Simak selengkapnya.

Gus Ipul juga mengingatkan seluruh warga NU, baik di pusat maupun daerah, agar tidak terprovokasi oleh berbagai narasi yang berpotensi memperkeruh suasana.

Musyawarah tersebut menghasilkan kesepakatan bersama yang menjadi pijakan penting untuk mengakhiri polemik dan kontroversi konflik internal PBNU.

Forum sepakat bahwa jalan terbaik untuk mengakhiri polemik yang berkepanjangan adalah menggelar Muktamar Ke-35 NU sesegera mungkin.

Kedua belah pihak menyepakati untuk menyelenggarakan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama secara bersama-sama.

Ketidakhadiran Rais Aam untuk ketiga kalinya tersebut kian menguatkan kegelisahan para kiai sepuh atas potensi berlarut-larutnya konflik internal di tubuh NU.

Isu-isu lain seperti zionisme, tata kelola keuangan, dan sejenisnya disebut hanya menjadi "panggung depan" yang mudah dipatahkan.