Gus Yahya Tegaskan Statusnya Sebagai Ketum PBNU Sah Secara De Facto dan De Jure

Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Dr. H. Najib Azca meminta seluruh jajaran pengurus NU di semua tingkatan untuk tetap solid.

Gus Yahya menegaskan bahwa hingga saat ini dirinya masih tercatat sebagai Ketua Umum PBNU yang sah dalam Surat Keputusan Kementerian Hukum.

Ketua Umum PBNU, Gus Yahya, menegaskan bahwa proses Pemberhentian Pimpinan PBNU di tengah jalan hanya dapat dilakukan melalui Muktamar Luar Biasa, menyoroti keputusan Rapat Pleno.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menaruh harapan besar pada hasil Pleno PBNU untuk meredakan ketegangan internal. Keputusan penting ini diharapkan membawa keutuhan bagi organisasi Islam terbesar di Indonesia.

Ketua Umum PBNU, Gus Yahya Cholil Staquf, menyatakan dirinya terbuka untuk islah usai silaturahim di Pesantren Tebuireng, Jombang. Ia berharap tatanan organisasi NU tetap terjaga.

Menurut Gus Yahya, keputusan Rapat Harian Syuriyah terkait jabatannya sebagai Ketum PBNU telah melampaui wewenang.

Cak Imin mengaku kecewa terjadinya gejolak di PBNU. Ia bahkan menyebut apa yang terjadi di PBNU mengecewakan warga Nahdliyin.

Gus Yahya menjelaskan alasan penolakannya terhadap keputusan Rapat Harian Syuriyah, yang menurutnya cacat secara substansial maupun prosedural & prosedural.

Katib Syuriyah PBNU, K.H. Sarmidi Husna, menjelaskan terjadi kendala teknis di platform Digdaya membuat surat itu.

Ketua Umum PBNU Gus Yahya menyikapi beredarnya surat pemberhentian dirinya, menegaskan bahwa semua polemik PBNU harus diselesaikan secara terhormat melalui Muktamar.

Ketua Umum PBNU Gus Yahya menyatakan pemberhentian dirinya dari jabatan tersebut inkonstitusional. Ia menegaskan hanya Muktamar yang berhak memberhentikannya, memicu pertanyaan tentang validitas keputusan Syuriah.

Penyelesaian lewat islah merupakan satu-satunya jalan untuk menjaga legitimasi PBNU sebagai sebuah organisasi.

Tokoh muda NU, Gus Lilur, menegaskan Muktamar NU ke-35 harus menjadi pijakan bagi Nahdlatul Ulama untuk terus berperan sebagai penjaga moral Republik Indonesia, bukan sekadar ajang pemilihan internal organisasi.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama Keuskupan Agung Jakarta bersepakat meluncurkan Gerakan Ketahanan Sosial, sebuah inisiatif kolektif untuk memperkuat solidaritas dan gotong royong masyarakat dalam menghadapi dampak konflik global.

Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat untuk berkontribusi dalam penyelesaian konflik di Timur Tengah, menegaskan peran strategis Indonesia sebagai mediator yang diterima semua pihak.

Ketua Umum PBNU Gus Yahya menegaskan Ormas Islam akan mendapat ruang luas untuk berikan kontribusi nyata dalam mewujudkan agenda pemerintah, sekaligus sepakat mendukung Presiden Prabowo.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menegaskan Board of Peace (BoP) harus menjadi instrumen penting untuk deeskalasi konflik di Timur Tengah, sebuah langkah yang juga didukung Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Umum PBNU Gus Yahya menilai Presiden Prabowo Subianto memiliki peluang besar menjadi **mediator konflik Timur Tengah** karena diterima semua pihak, menegaskan komitmennya untuk perdamaian.

Musyawarah tersebut menghasilkan kesepakatan bersama yang menjadi pijakan penting untuk mengakhiri polemik dan kontroversi konflik internal PBNU.

Ketidakhadiran Rais Aam untuk ketiga kalinya tersebut kian menguatkan kegelisahan para kiai sepuh atas potensi berlarut-larutnya konflik internal di tubuh NU.

Isu-isu lain seperti zionisme, tata kelola keuangan, dan sejenisnya disebut hanya menjadi "panggung depan" yang mudah dipatahkan.

Keluarga memastikan bahwa KH. Ma’ruf Amin tidak pernah memberikan dukungan pribadi kepada pihak manapun dalam sengketa internal organisasi.

Rapat pleno ini dihadiri seluruh unsur kepengurusan PBNU, mulai dari Mustasyar, A’wan, Syuriyah, Tanfidziyah, hingga pimpinan lembaga & badan otonom PBNU.

Menurut Gus Nadir, NU sejak awal berdiri adalah jam’iyyah ulama, arah dan marwah organisasi seharusnya tetap berada di tangan Syuriah yang dipimpin Rais Aam.