Percepatan Pemulihan Pascabencana Pidie: PRR Aceh Soroti Kerusakan Sawah

Kepala PRR Aceh menerima laporan mendalam mengenai persoalan pemulihan pascabencana Pidie, terutama kerusakan parah pada lahan sawah yang membutuhkan intervensi cepat. Pembaca akan memahami urgensi dan langkah-langkah yang diambil dalam upaya pemulihan pa

Kepala Pos Komando Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA, telah menerima laporan komprehensif mengenai berbagai persoalan pemulihan pascabencana di Kabupaten Pidie. Bencana besar yang melanda wilayah ini pada akhir tahun 2025 meninggalkan dampak signifikan, khususnya pada sektor pertanian lokal. Laporan ini menjadi fokus utama dalam pembahasan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak.

Pembahasan tersebut berlangsung di Jakarta pada Sabtu (06/6), di mana berbagai pihak terkait menyampaikan kondisi terkini dan tantangan yang dihadapi. Fokus utama laporan ini adalah kerusakan parah pada lahan pertanian produktif yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat setempat. Kondisi ini memerlukan penanganan segera untuk mencegah dampak ekonomi yang lebih luas bagi warga Pidie.

Safrizal ZA menekankan pentingnya respons cepat dan terkoordinasi dari semua elemen pemerintah daerah serta dukungan dari pemerintah pusat. Upaya pemulihan pascabencana Pidie ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi wilayah seperti semula. Hal ini juga untuk memastikan masyarakat dapat kembali beraktivitas normal setelah terdampak bencana hidrometeorologi.

Kerusakan Lahan Pertanian dan Tantangan Rehabilitasi

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie melaporkan adanya kerusakan parah pada lahan sawah di Kecamatan Mutiara. Kepala Dinas Hasballah menyebutkan bahwa 95 hektare sawah masuk kategori rusak berat akibat bencana akhir 2025. Kerusakan ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap ketahanan pangan dan mata pencarian petani.

Tebal tanah yang menimbun sawah mencapai satu meter, membuat proses rehabilitasi menjadi sangat kompleks dan mahal. Hasballah menjelaskan bahwa biaya rehabilitasi per hektare diperkirakan mencapai Rp98 juta. Angka ini menunjukkan besarnya investasi yang dibutuhkan untuk mengembalikan produktivitas lahan.

Lahan pertanian di belakang Kantor Camat Mutiara berpotensi besar beralih fungsi jika tidak segera direhabilitasi. Pemerintah Kabupaten Pidie telah mengalokasikan dana transisi sebesar Rp500 juta, namun anggaran ini hanya cukup untuk merehabilitasi sekitar lima hektare lahan. Keterbatasan dana ini menjadi tantangan utama dalam upaya pemulihan pascabencana Pidie.

Para pemilik lahan sangat berharap sawah mereka dapat kembali produktif seperti sedia kala. Oleh karena itu, dukungan dari Pemerintah Pusat sangat diperlukan untuk mempercepat proses pemulihan. Tanpa intervensi lebih lanjut, ribuan petani di Pidie terancam kehilangan sumber penghasilan utama mereka.

Dukungan Pemerintah Daerah dan Estimasi Anggaran

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pidie, Muntahar, menyatakan kesiapan pemerintah daerah. Pemkab Pidie memiliki 10 unit alat berat yang siap dimobilisasi untuk mendukung rehabilitasi pascabencana. Ketersediaan alat berat ini menjadi modal awal yang penting.

Alat berat tersebut meliputi empat ekskavator, satu grader, satu buldoser, serta sejumlah truk dan trado. Kesiapan ini menunjukkan komitmen Pemkab Pidie dalam menghadapi tantangan pemulihan. Pemanfaatan aset daerah ini diharapkan dapat mempercepat penanganan kerusakan infrastruktur.

Menanggapi laporan tersebut, Safrizal memperkirakan kebutuhan anggaran rehabilitasi lahan rusak berat mencapai sekitar Rp5 miliar. Estimasi waktu pengerjaan untuk rehabilitasi ini diperkirakan memakan waktu sekitar dua bulan. Angka ini memberikan gambaran jelas mengenai skala pekerjaan yang harus dilakukan.

Safrizal menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Pidie segera memulai rehabilitasi menggunakan dana yang tersedia dan memanfaatkan alat berat milik daerah sembari menunggu dukungan dari pemerintah pusat. "Kita harus bergerak terlebih dahulu agar Pemerintah Pusat melihat keseriusan kita dalam memulihkan kondisi pascabencana," ujarnya.

Koordinasi dan Percepatan Pemulihan

Untuk mempercepat proses pemulihan wilayah terdampak, Safrizal meminta Bupati Pidie, Sarjani Abdullah, segera berkoordinasi dengan Kepala Satuan Tugas PRR Pascabencana Hidrometeorologi Sumatra. Sosok yang dimaksud adalah Tito Karnavian, yang memiliki peran sentral dalam penanganan bencana regional. Koordinasi ini diharapkan membuka jalan bagi bantuan lebih lanjut.

Selain itu, ia mengimbau seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie untuk terus memperkuat koordinasi dan kerja sama. Sinergi antar-OPD sangat krusial dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Kolaborasi yang solid akan memastikan efektivitas setiap program pemulihan.

Percepatan pemulihan infrastruktur dan lahan pertanian menjadi prioritas utama. Hal ini diharapkan dapat segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang terdampak bencana. Setiap langkah yang diambil harus berorientasi pada kesejahteraan dan pemulihan ekonomi warga Pidie.

Dengan upaya kolektif dan dukungan dari berbagai tingkatan pemerintahan, proses pemulihan pascabencana Pidie dapat berjalan lebih efisien. Targetnya adalah mengembalikan kehidupan normal dan produktivitas masyarakat secepat mungkin. Ini adalah komitmen bersama untuk membangun kembali Pidie yang lebih tangguh.

Sumber: AntaraNews