Golkar: Tak Cukup Potong Gaji DPR, Program Kementerian Harus Dievaluasi
Partai Golkar memberikan dukungan terhadap usulan Presiden Prabowo Subianto yang mengajak untuk mempertimbangkan pemotongan gaji bagi menteri dan anggota DPR.
Ketua DPP Golkar Zulfikar Arse menyatakan bahwa pihaknya mendukung usulan Presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan pemotongan gaji menteri serta anggota DPR sebagai langkah antisipasi terhadap dampak konflik yang terjadi di Timur Tengah. Ia berpendapat bahwa tidak hanya gaji yang perlu diperhatikan, tetapi juga semua program dan kegiatan yang ada harus direview.
Menurut Arse, "Keadaan seperti ini ya kita harus mereview semua. Tidak hanya pejabat negara atau anggota DPR, tapi semua. Tidak hanya gaji ya program juga. Kebijakan, program, kegiatan kementerian/lembaga yang semuanya didanai oleh APBN itu dalam keadaan seperti ini harus direview semua," ungkapnya saat konferensi pers di DPP Golkar, Jakarta Barat, pada Selasa (17/3/2026).
Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap semua program, kebijakan, dan kegiatan kementerian atau lembaga yang didanai oleh APBN.
"Ya setuju, tidak hanya soal gaji tapi semua, semua. Jadi rasionalisasi dan evaluasi harus dilaksanakan supaya makin efektif lah penggunaan APBN itu," tambahnya.
Contoh Pakistan
Sebelumnya, Prabowo memberikan contoh mengenai langkah yang diambil oleh Pakistan, yang juga melakukan pemotongan gaji untuk anggota kabinet dan anggota parlemen. Ia menegaskan, "Banyak negara sudah melakukan langkah-langkah. Mungkin Seskab ada slide untuk memberi tahu, berapa langkah." Dengan demikian, Prabowo menunjukkan bahwa tindakan serupa telah diterapkan di negara lain sebagai referensi dalam upaya penghematan anggaran.
Prabowo juga mengingatkan bahwa langkah-langkah tersebut bukan hanya sekadar kebijakan, melainkan merupakan respons terhadap tantangan ekonomi yang dihadapi oleh banyak negara.
"Ini ada langkah Pakistan. Ini hanya sebagai perbandingan," tambahnya, menunjukkan bahwa pemerintah perlu mengambil tindakan yang serupa untuk menjaga stabilitas keuangan negara. Dengan memberikan contoh konkret dari negara lain, Prabowo berharap dapat mendorong pengambilan keputusan yang lebih bijak dan efektif dalam pengelolaan anggaran.