Sarmuji: Menteri dan DPR dari Golkar Siap Gajinya Dipotong

Mantan Wapres Jusuf Kalla menekankan aspek proporsionalitas gaji menteri dalam wacana efisiensi anggaran. Ia menilai gaji menteri relatif rendah dibandingkan pejabat lain, memicu pertanyaan tentang kebijakan pemotongan.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pemerintah mengambil langkah strategis melalui kebijakan Efisiensi Anggaran dan skema WFH demi menjaga stabilitas nasional dan efisiensi operasional.

Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri di bidang ekonomi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (19/3/2026).

Purbaya menilai tak masalah jika gaji menteri dipotong karena jumlahnya sudah terlalu besar.

Anggota DPR dari PKB dan PAN merespons wacana pemotongan gaji pejabat negara sebagai langkah penghematan dan simbol solidaritas.

Partai Demokrat berpendapat bahwa pemotongan gaji bagi menteri dan anggota DPR bisa menjadi solusi untuk menjaga kestabilan keuangan negara.

Menurut Prabowo, Pakistan sudah menganggap eskalasi di Timur Tengah sebagai situasi kritis atau 'critical measures' seperti Covid-19.

Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah proaktif dalam antisipasi krisis global, mendorong penghematan BBM dan mempertimbangkan kebijakan WFH demi menjaga stabilitas ekonomi.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan para menteri untuk melakukan kajian terkait penghematan anggaran, mengingat meningkatnya ketegangan di Timur Tengah.

Fraksi Partai Golkar menegaskan empat poin fatsun politik yang melarang serangan terhadap kebijakan Presiden Prabowo dan kawan koalisi, menunjukkan komitmen kuat terhadap pemerintahan.

Pernyataan ini disampaikan sebagai bagian dari fatsun politik serta konsekuensi bergabung dalam partai koalisi pemerintah.

Sekjen Golkar, Muhammad Sarmuji, menegaskan pentingnya Kebijakan Pro Rakyat Golkar di daerah. Bagaimana strategi inovatif kader Golkar untuk kemandirian fiskal tanpa membebani masyarakat?

Sebanyak 19 warga binaan Lapas Narkotika Tanjungpinang menerima Remisi Waisak 2026 sebagai apresiasi atas perubahan perilaku positif, sekaligus menghemat anggaran negara hingga ratusan juta rupiah.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menilai kebijakan Efisiensi WFH ASN bukan hanya penghematan, tetapi juga transformasi budaya kerja menuju birokrasi efektif dan berorientasi masyarakat.

Gubernur Wayan Koster resmi memberlakukan kebijakan WFH Bali setiap Jumat mulai 10 April 2026, namun unit layanan dan pejabat tertentu dikecualikan demi menjaga pelayanan publik tetap optimal dan efisiensi energi.

Pemerintah Kota Bogor berhasil mencatat efisiensi anggaran hingga hampir Rp900 juta per bulan berkat penerapan skema Efisiensi WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), menarik perhatian publik.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mewajibkan ASN bersepeda ke kantor setiap Selasa dan Jumat. Kebijakan ASN Bersepeda Aceh Barat ini bertujuan menghemat BBM dan meningkatkan kesehatan pegawai.

Pemerintah Kabupaten Sumedang mengambil langkah proaktif membatasi penggunaan kendaraan dinas dan menerapkan WFH untuk Efisiensi Energi Sumedang, merespons krisis global dan menghemat anggaran.

Musyawarah Besar (Mubes) V Kosgoro 1957 diwarnai Penolakan Mubes Kosgoro 1957 dari sejumlah Pengurus Daerah Kolektif (PDK) yang menilai prosesnya cacat, namun Mubes tetap berjalan dan menghasilkan ketua umum terpilih.

Pertemuan strategis ini bertujuan untuk melaporkan kesiapan dirinya maju dalam kontestasi.

Sejumlah tokoh senior Golkar serta kader-kader Kosgoro 1957 berkumpul dan membicarakan masa depan organisasi menjelang Musyawarah Besar (Mubes) V Kosgoro 1957.

Bahlil mengatakan, setiap aturan terkait dengan politik jangan sampai menguntungkan segelintir pihak.

Meskipun tak menyebut secara spesifik nama senior yang dimaksud, Bahlil mengaku heran atas desakan itu karena tak sesuai dengan ajaran yang dianut Golkar.

Bupati Situbondo Rio Wahyu Prayogo mengumumkan pertumbuhan Perekonomian Situbondo mencapai 5,28 persen pada 2025, tertinggi dalam enam tahun terakhir. Penasaran strategi di baliknya?