DPR Dukung Rencana Potong Gaji Pejabat Negara

Anggota DPR dari PKB dan PAN merespons wacana pemotongan gaji pejabat negara sebagai langkah penghematan dan simbol solidaritas.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Ali Ahmad, menyatakan dukungannya terhadap wacana pemotongan gaji menteri dan pejabat negara yang tengah dipertimbangkan pemerintah sebagai langkah penghematan di tengah dampak konflik Timur Tengah.

Menurut Ali, gagasan tersebut dapat menjadi pesan moral bahwa para pemimpin negara perlu menunjukkan empati kepada masyarakat ketika situasi global sedang tidak stabil.

"Ketika rakyat diminta bersiap menghadapi dampak ekonomi, para pejabat juga perlu menunjukkan kesiapan berkorban,” ujar Ali dalam keterangannya, Selasa (17/3/2026).

Ali menjelaskan bahwa pemotongan gaji pejabat negara, termasuk menteri dan anggota DPR, memang memiliki makna simbolik yang kuat. Namun dari sisi fiskal, kontribusi kebijakan tersebut terhadap penghematan anggaran negara dinilai tidak terlalu besar.

“Karena itu langkah ini perlu diposisikan sebagai pesan kepemimpinan moral, bukan satu-satunya instrumen kebijakan ekonomi,” kata dia.

Ia juga mengingatkan bahwa konflik geopolitik di Timur Tengah berpotensi memberikan dampak luas terhadap perekonomian global, mulai dari kenaikan harga energi hingga terganggunya rantai pasok internasional. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi stabilitas ekonomi berbagai negara, termasuk Indonesia.

Oleh karena itu, Ali menilai wacana penghematan seharusnya tidak berhenti pada pemotongan gaji pejabat, tetapi diperluas menjadi upaya disiplin fiskal secara nasional.

“Dalam situasi seperti ini, wacana penghematan harus diperluas menjadi gerakan disiplin fiskal nasional, mulai dari efisiensi belanja kementerian, penguatan prioritas program, hingga pengendalian pemborosan anggaran,” katanya.

Ia menambahkan bahwa kebijakan tersebut juga harus tetap memastikan anggaran negara mampu melindungi masyarakat dari dampak gejolak ekonomi global, terutama kelompok rentan, pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), serta sektor produktif lainnya.

Ali juga menekankan pentingnya transparansi komunikasi kepada masyarakat jika kebijakan tersebut benar-benar diterapkan.

"Situasi global saat ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat reformasi dalam pengelolaan anggaran negara, memperkuat efisiensi birokrasi, memprioritaskan program yang benar-benar berdampak bagi rakyat, dan memastikan setiap rupiah APBN memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan," tegasnya.

PAN Siap Ikuti Arahan Presiden

Pandangan serupa juga disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno.

Ia menyatakan partainya tidak keberatan jika kebijakan pemotongan gaji pejabat, termasuk anggota DPR, benar-benar diterapkan.

Menurut Eddy, PAN akan mengikuti kebijakan yang diarahkan Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya menghadapi dampak situasi global.

"Kita manut arahan Presiden. Demi bangsa dan dengan tekad untuk selalu mendahulukan kepentingan masyarakat kita tentu siap," kata Eddy kepada wartawan, Selasa (17/3/2026).

Eddy mengatakan PAN mendukung berbagai langkah pemerintah yang bertujuan mengantisipasi dampak konflik global terhadap perekonomian nasional.

"Apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita setuju kok, mulai dari kemungkinan WFH, terus kemudian mungkin juga pengurangan hari kerja supaya bisa menghemat energi," ujarnya.

Menurut Wakil Ketua MPR tersebut, sejumlah usulan yang disampaikan Presiden Prabowo sudah mencakup berbagai langkah antisipasi yang komprehensif.

"Jadi apa yang diusul Bapak Presiden saya kira sudah sangat lengkap, komprehensif, dan kita sepakat dengan apa yang beliau sampaikan," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo mencontohkan kebijakan yang diterapkan Pakistan, di mana pemerintah negara tersebut memangkas gaji anggota kabinet dan parlemen.

Langkah itu dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian anggaran untuk membantu masyarakat menghadapi kondisi ekonomi global yang tidak menentu.